BPOM Tingkatkan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan

BPOM Tingkatkan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan

NERACA

Tanjung Selor, Kalimantan Utara - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pengawasan serta penegakan hukum bidang obat dan makanan di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara.

"Saya upayakan semua balai pengawasan obat dan makanan itu hadir di seluruh titik perbatasan, karena wilayah (perbatasan) adalah beranda depan kita, kebanggaan kita juga ada di sana," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (17/7).

Penny juga menyambut niat baik pemerintah daerah yang hendak mendirikan pos pengawasan obat dan makanan di titik-titik perbatasan. Wilayah perbatasan seperti yang dimiliki Kalimantan Utara menghadapi salah satu isu penting yakni potensi penyelundupan atau perdagangan obat dan makanan ilegal. Untuk itu obat dan makanan yang masuk ke wilayah perbatasan harus diawasi agar masyarakat mengkonsumsi barang yang berkualitas dan aman.

Penny menekankan aspek obat dan makanan merupakan aspek penting untuk membangun sumber daya manusia bangsa yang unggul, sehingga barang beredar yang dikonsumsi masyarakat tentu berada dalam pengawasan BPOM.

Wilayah perbatasan rentan dimasuki produk impor dari negara lain yang bertetanggaan dengan Indonesia sehingga harus dipastikan produk tersebut berkualitas, legal dan aman. Warga di perbatasan membutuhkan beragam produk obat dan makanan, dan karena keterbatasan dan jarak yang jauh untuk memperoleh produk di wilayah pusat maka sebagian suplai kebutuhan diperoleh dari negara tetangga.

Dikhawatirkan produk impor yang masuk ilegal justru berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat karena belum teruji kandungan di dalam produk tersebut sesuai standar keamanan dan kualitas obat dan makanan.

"Aspek penegakan hukum akan difokuskan juga nanti di perbatasan didukung dengan kedeputian IV Bidang Penindakan BPOM," ujar dia.

Kemudian BPOM mengkampanyekan cerdas memilih obat tradisional dan kosmetik aman bagi masyarakat di Kalimantan Utara agar mereka menjadi konsumen yang memperhatikan kualitas dan keamanan produk untuk dikonsumsi."Kita pastikan hanya yang aman dan bermutu dikonsumsi masyarakat," kata Penny K Lukito.

Penny menuturkan masyarakat perlu diedukasi agar tidak sembarang mengkonsumsi produk yang ternyata mengandung bahan berbahaya bagi tubuh apalagi yang peredarannya tidak seizin BPOM."Jangan sampai kita konsumsi pangan harga murah tapi timbulkan penyakit," tutur dia.

Masyarakat didorong untuk tumbuh menjadi konsumen cerdas sehingga tidak memilih produk berbahaya melainkan mengkonsumsi produk yang berkualitas karena pangan juga aspek penting dalam mendukung pembangunan manusia yang unggul."Mari kita bersama mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas karena pilihan banyak sekali untuk produk obat dan makanan," ujar dia.

Penny menuturkan anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga di mana-mana untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing."Ibu-ibu adalah agen pengawasan obat dan makanan di tempat masing-masing," ujar dia.

Dampingi Pelaku UMKM

Lalu, BPOM meningkatkan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk sehingga dapat berdaya saing baik dalam maupun luar negeri."Kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pendampingan pengembangan industri obat dan makanan untuk UMKM," kata Penny.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, maka BPOM mengemban amanah antara lain untuk memfasilitasi pengembangan obat dalam rangka mendukung akses dan ketersediaan obat untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional.

BPOM juga diinstruksikan untuk mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat serta peningkatan daya saing industri farmasi. Ant

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ralali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM

Ralali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM   NERACA Jakarta - Di pertengahan tahun ini, platform marketplace business to business (B2B) Ralali.com…

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi - Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang…

Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Jutaan Produk Ilegal

Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Jutaan Produk Ilegal   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…