Tidak Ada Ketentuan Mewajibkan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu

Tidak Ada Ketentuan Mewajibkan Pimpinan KPK dari Institusi Tertentu

NERACA

Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pimpinan KPK berasal unsur perwakilan institusi tertentu.

"Terkait dengan pertanyaan tentang apakah harus ada unsur-unsur perwakilan institusi yang harus ada di KPK untuk menjadi pimpinan KPK, kami mengajak semua pihak untuk tetap mengacu pada aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (19/7).

Ia menjelaskan pada Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa keanggotaan Komisi (pimpinan KPK) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, juga diuraikan kembali dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu "pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara".

"Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

"Dari dua UU tersebut kita memahami bahwa unsur yang diwajibkan sebagai pimpinan KPK adalah unsur pemerintah dan masyarakat, jadi tidak ada ketentuan yang mewajibkan unsur perwakilan institusi tertentu," kata Febri.

Apalagi, kata dia, undang-undang mengatur proses yang ketat agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat serta melalui uji kelayakan di DPR berdasarkan hasil panitia seleksi yang dibentuk Presiden RI.

KPK pun kata dia, mengharapkan proses seleksi tersebut tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada bias-bias pemahaman sejak awal.

"Jangan sampai ada kesan "penjatahan" dalam kursi pimpinan KPK karena tugas yang akan dilakukan di KPK nantinya tidak akan terpengaruh pada keterwakilan tersebut. Fokus KPK adalah agar dapat menjalankan lima tugas yang diberikan UU secara maksimal, yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan, "monitoring", ucap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK juga mengharapkan keseimbangan gender juga menjadi perhatian dalam proses seleksi pimpinan KPK ini. Apalagi, ungkap dia, KPK selama ini cukup intens membangun gerakan antikorupsi bersama jaringan-jaringan perempuan, yaitu Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).

"Serta organisasi lain dari unsur masyarakat, akademisi, Polwan, anggota TNI, Kepala Daerah hingga bidan dan tenaga kesehatan di pelosok-pelosok daerah yang fokus dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Febri. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecewa terjadi kasus…

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan - Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda

Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan Guru Besar Hukum Unpad, Prof Ida Nurlinda NERACA Jakarta - Guru besar Hukum…

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi total suap pengadaan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…