Dua Tantangan Perpajakan Di Era Ekonomi Digital

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyambut era ekonomi digital. "Bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia, setidaknya terdapat dua tantangan utama," ujar Robert, seperti dikutip Antara, kemarin.

Robert menjelaskan, tantangan pertama adalah bagaimana Ditjen Pajak dapat mewujudkan regulasi yang adil dan kompetitif, memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, serta menghadirkan sistem perpajakan yang lebih baik. Kemudian tantangan yang kedua, kata dia, adalah bagaimana mengembangkan administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Menurut Robert, hal tersebut perlu dilakukan agar ke depan layanan informasi pajak dapat terintegrasi dengan baik, sehingga bisa meminimalisir biaya baik bagi wajib pajak maupun untuk Ditjen Pajak sendiri.

Lebih lanjut Robert mengatakan, di era ekonomi digital saat ini, para pelaku usaha tidak harus memiliki perusahaan fisik di negara tempat dia berbisnis. Dia menyebut ketidakhadiran fisik ini merupakan ciri utama kegiatan ekonomi digital lintas negara. Padahal, sambung dia, kehadiran perusahaan fisik, di banyak negara termasuk Indonesia, menjadi syarat utama agar otoritas dapat memungut pajak. "Ini membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku usaha untuk melakukan tax planning atau tax avoidance (upaya pengurangan pajak)," ucap Robert

Robert mengatakan kondisi semacam ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, melainkan juga dirasakan oleh sebagian besar otoritas pajak di dunia. Oleh karena itu, kata dia, negara-negara G20 kemudian memberikan mandat kepada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) agar mencari solusi jangka panjang guna memperbaiki sistem perpajakan dunia terkait dengan ekonomi digital.

Robert menekankan dalam menghadapi isu ekonomi digital tersebut, Ditjen Pajak tetap berkomitmen untuk menerapkan dan memformulasikan kebijakan secara tepat dan akurat, dengan menjaga iklim investasi agar dapat terus berkembang. "Ditjen Pajak juga secara aktif memonitor perkembangan dunia internasional sampai tercapainya konsensus global sebagaimana telah diamanatkan dalam forum G20," ucap Robert.

Bertemu Menkeu

Sementara itu, Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) ingin melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya guna membahas upaya Kementerian Keuangan yang ingin mengoptimalkan penarikan pajak dari sektor digital. "Kita dari asosiasi sudah berkirim surat, tapi belum ketemu. Jika diundang kita senang sekali," ujar Ketua Bidang Ekonomi idEA Bima Laga.

Ia mengatakan tujuan bertemu Sri Mulyani dan jajarannya untuk audiensi dan memberi masukan terkait dengan optimalisaspenerapan pajak digital. Dia menuturkan pada dasarnya asosiasi e-commerce Indonesia mendukung langkah pemerintah memberikan kesadaran kepada para pelaku UMKM agar membayar pajak.

Namun, kata dia, terdapat beberapa hal yang masih harus dibicarakan antara kedua belah pihak agar menghasilkan regulasi yang tidak memberatkan satu sama lain. Bima masih enggan mengungkapkan tentang masukan apa yang nantinya akan disampaikan dalam audiensi yang masih dalam proses perencanaan itu. "Kita belum bisa berasumsi untuk pajak digital karena aturannya masih digodok. Kalau diminta memberikan masukan, kita akan memberikan masukan. Masukannya seperti apa? karena kita belum ketemu jadi belum bisa di-'share'," ujar dia.

BERITA TERKAIT

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

Pertambangan - Lebih Efisien, Batu Bara Mulai Diperdagangkan Secara Digital

NERACA Jakarta – E-commerce atau pemasaran digital melalui dunia maya sudah merambah sektor bisnis pertambangan, terutama batu bara. Perusahaan tambang…

Penetrasi Peluang Pasar Digital - GoPay Layani Pembayaran di 7000 Gerai JNE

NERACA Jakarta -GoPay menjadi platform uang elektronik pertama yang bisa digunakan sebagai salah satu opsi pembayaran di JNE. Kemudahan bertransaksi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…