Sawit Berkelanjutan Ditekankan di Forum Negara Penghasil CPO - Komoditas

NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia, termasuk Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menghadiri Pertemuan Ke-7 Tingkat Menteri Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (16/7).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Antarjo Dikin, mengatakan dalam pertemuan yang digelar selama dua hari ini, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penanganan isu lingkungan (sustainability) dan ancaman pencemaran kimia berbahaya dari proses minyak sawit. "Bagi Indonesia, pertemuan ini sangat penting dan bisa memberi kontribusi pada peningkatan ekspor," kata Antarjo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Antarjo menjelaskan pertemuan CPOPC berpotensi besar pada peningkatan pendapatan petani sawit, pengentasan kemiskinan, membuka akses lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha lainya.

Dalam pertemuan itu, pemerintah memperjuangkan harga minyak sawit agar dapat naik dan mengangkat kesejahteraan petani. Apalagi, Indonesia adalah negara besar dengan total produksi sawit cukup banyak.

Sejumlah masalah yang berkaitan dengan industri minyak kelapa sawit juga dibahas, termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, keterlibatan bisnis dan petani kecil, dan Agenda PBB 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Para menteri dalam pertemuan tersebut menyayangkan atas pemberlakuan Regulated Act mulai 10 Juni lalu. Baik Pemerintah Malaysia maupun Indonesia menyatakan bahwa kedua pihak sedang mengkaji hubungan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta berkomitmen menentang kebijakan "Delegated Act" melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Ada pun Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Turut hadir pada pertemuan tersebut Direktur Eksekutif CPOPC Tan Sri Datuk Dr Yusof Basiron, Wakil Direktur Eksekutif Dupito D Simamora, Direktur Strategi dan Kebijakan Mohammad Jaaffar Ahmad dan Direktur Keberlanjutan dan Pengembangan Petani Kecil Dr Witjaksana Darmosarkoro, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono.

Joko Supriyanto mengatakan mewakili pelaku industri sawit pihaknya mendukung sepenuhnya hasil pertemuan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC). "Saya kan menjadi bagian delegasi CPOPC, sebagai pelaku industri di sawit dan mewakili GAPKI tentu kami sangat mendukung pelaksanaan meeting, proses meeting maupun hasil meeting yang dicapai CPOPC, karena sesuai tujuan CPOPC adalah memperjuangkan industri minyak sawit di kedua negara termasuk nanti negara-negara lain yang akan bergabung," ujar Joko.

Pimpinan di PT Astra Agro Lestari tersebut menegaskan posisi-nya sebagai pelaku industri sawit mendukung penuh keputusan-keputusan penting yang dicapai dalam pertemuan CPOPC.

"Beberapa poin penting hasil pertemuan yang perlu disampaikan kepada publik adalah terutama perhatian bersama Indonesia dan Malaysia sebagai negara industri minyak sawit paling besar terhadap perkembangan di Eropa dimana Uni Erpa dengan regulasi Red II sejauh ini akan terus menerapkan Delegated Act tersebut," katanya.

Joko mengatakan Indonesia dan Malaysia sangat serius melihat hal tersebut dan pihaknya sepakat untuk melakukan upaya secara bersama-sama mencari penyelesaian terbaik terhadap persoalan di Eropa tersebut.

Pertemuan CPOPC tersebut membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan industri minyak kelapa sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, keterlibatan bisnis dan petani kecil dan agenda PBB 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Para menteri menyatakan penyesalannya bahwa Delegated Act telah mulai berlaku pada 10 Juni 2019 terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh negara-negara penghasil untuk memberikan informasi tentang inisiatif keberlanjutan.

Selama Misi Bersama Menteri CPOPC di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019, delegasi memiliki posisi yang kuat atas rancangan Peraturan Delegasi dan menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam kepada para pemimpin Uni Eropa.

Baik Malaysia maupun Indonesia menginformasikan bahwa pemerintah mereka saat ini sedang meninjau hubungan mereka dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dan berkomitmen untuk menentang undang-undang yang diberikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan jalan lain yang memungkinkan.

BERITA TERKAIT

Program P3DN Wujud Keberpihakan Kepada Industri Nasional

NERACA Jakarta- Pemerintah terus membangun daya saing industri nasional yang berbasis pada kemampuan kompetitif sumber daya manusia dan keunggulan komparatif…

Tiga Koperasi Petani Swadaya Wilmar Terima ISPO

NERACA Malang – Tiga koperasi petani kelapa sawit petani swadaya mitra Wilmar kembali menerima sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).…

Pemerintah Fokus Bangun Kawasan Industri

NERACA Jakarta - Pemerintah sedang gencar meningkatkan investasi, khususnya dari sektor industri untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mengakomodasi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemendag Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

NERACA Manado - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sigap mengawal kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di berbagai daerah menjelang…

Kemenperin Kembali GelarSemarak Festival IKMA 2019

NERACA Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Aneka (IKMA) kembali menyelenggarakan acara yang bertajuk “Semarak…

Penerapan Industri 4.0 Mengerek Daya Saing Sektor IKM

NERACA Jakarta - Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia, termasuk sektor…