Indonesia Perlu Pertajam Strategi Diplomasi Ekonomi

NERACA

Jakarta - Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, meyakini strategi diplomasi ekonomi internasional Indonesia harus lebih dipertajam agar kerja sama yang terjalin dapat menjadi lebih terarah.

Saat dihubungi di Jakarta, dia melihat dalam lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo giat mengangkat pentingnya perdagangan dan diplomasi ekonomi dengan negara asing. Namun, belum ada strategi yang jelas dalam skema kerja sama internasional itu, sehingga belum ada hasil signifikan yang terlihat nyata. “Memang kelihatannya tidak ada strategi yang jelas, siapa yang mau diajak, siapa yang bisa mendapatkan hasil yang baik gitu,” ujarnya seperti dikutip Antara, kemarin (18/7).

Menurut dia, seharusnya Indonesia dapat merumuskan kebijakan ekonomi internasional dengan target-target yang lebih jelas, sehingga pilihan negara mana yang nantinya akan diajak kerja sama dapat mengikuti kebijakan tersebut.

“Sekarang sifatnya masih ad hoc, jadi itu yang mungkin perlu diperbaiki, bahwa strategi diplomasi ekonomi internasional harus lebih jelas, begitu juga kriteria-kriteria mengenai negara mitraataupun apa yang kita inginkan,” papar dia.

Dia pun menyebut Jepang sebagai salah satu contoh, karena negara tersebut membuat perjanjian dagang yang bisa bermanfaat untuk rantai nilai produksi dari perusahaan-perusahaan dalam negeri.“Jadi jelas, siapa yang mau diajak, apa yang mau diangkat, apa yang mau diminta dan apa yang ditawarkan,” tambah dia.

Artinya, dengan perumusan strategi diplomasi ekonomi yang rinci, Indonesia akan dapat menjalankan kerjasama internasional yang lebih terarah dan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan.

Dalam pernyataan pers tahunan Menlu 2019 lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan selama ini salah satunya diarahkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, seperti memperkuat ikatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika.

Dia juga mengatakan kegiatan diplomasi ekonomi juga dilakukan untuk membantu ekspansi penjualan produk-produk strategis Indonesia serta mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia.

Terkait upaya peningkatan ekspor produk Indonesia ke pasar asing dan peningkatan masuknya investasi, Yose menilai pasar Indonesia harus terbuka akan kemungkinan meningkatnya volume impor yang masuk.“Kalau mau tingkatkan ekspor, negara partner pasti mau tingkatkan ekspor, artinya impor juga naik,” kata dia.

Begitu juga dengan investasi, karena menurut Yose, ketika investasi dari negara asing masuk ke Indonesia, misalnya untuk proyek infrastruktur, penanam modal itu mungkin akan mengimpor bahan baku dari negaranya sendiri, atau bahkan negara lain.

Hubungan Negara Strategis

Kemudian, Indonesia perlu memperkuat aliansi dengan negara-negara strategis demi memperkuat posisinya di komunitas internasional. Pengajar dan pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Dinna Wisnu saat dihubungi di Jakarta, mengatakan berbagai capaian Indonesia, seperti menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan keberhasilan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan citra Indonesia.

"Tetapi dampaknya terhadap posisi strategis, seperti mengarahkan dan memimpin tematik perdamaian, perlu aliansi yang lebih erat dengan negara strategis," kata Dinna.

Doktor ilmu hubungan internasional itu menilai citra baik yang telah terbentuk dan ditingkatkan tidak terhubung secara langsung dengan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi."Citra baik membuka peluang, tetapi realisasinya tergantung negosiasi take and give dari negara-negara yang terlibat," kata dia.

Lebih lanjut, mantan perwakilan Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR) itu meyakini bahwa Indonesia harus lebih berani untuk menawarkan gagasan, juga manfaat ekonomi dan politik bagi negara-negara strategis, demi memperkuat posisi sebagai negara yang mampu memimpin dan bersaing. Apalagi, katanya, mengingat diplomasi saat ini sedang dipenuhi dengan pendekatan pragmatis dan realistis.

"Artinya, perlakuan setiap negara berbeda, sehingga dibutuhkan resources diplomatic yang sama keterampilannya, terlebih negara prioritas seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara anggota Uni Eropa," papar dia.

Seharusnya, hubungan dengan negara-negara strategis yang telah terbentuk, serta wadah yang sudah tersedia, dapat memperdalam hubungan melewati batas dialog normatif dan merealisasikan wacana. mohar

BERITA TERKAIT

Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional

Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional NERACA Jakarta - Kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diduga karena belum…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…