Manajemen Risiko Utang dan Investasi

Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Utang yang terus menumpuk pada pemerintahan saat ini membuat kekhawatiran bagi sebagian masyarakat. Peningkatan utang yang terus menerus diekspos turut menambah rumit situasi. Menurut sumber, utang Indonesia per Juni 2019 sudah menyentuh angka Rp4.570 triliun. Angka terlihat besar bagi sebagian kalangan, apalagi masyarakat biasa. Era Presiden Jokowi memang mengandalkan utang sebagai instrumen pembiayaan negara. Tindakan tersebut dapat dipahami karena jika mengandalkan pendapatan dari dalam negeri dinilai tidak cukup untuk mendorong perekonomian. Belum lagi persoalan pemasukan yang kerap sulit mencapai target padahal untuk menggiatkan perekonomian dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Pemerintah saat ini memang terbilang berani mengeksekusi instrumen pendanaan yang sebelumnya jarang dilakukan. Dana yang didapatkan lebih diperuntukkan untuk mengembangkan infrastruktur dan program-program investasi lainnya agar ekonomi dapat bergerak lebih leluasa. Perspektif tersebut memang dapat diterima akal sehat karena meskipun Indonesia merupakan negara dengan kekayaan berlimpah namun tidak memiliki daya saing lain di bidang ekonomi. Sebagai negara besar, besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah, daya saing ekonomi Indonesia memang tertinggal jauh dari negara-negara lain. Tingginya biaya di Indonesai kerap menjadi keluhan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah yang minim perhatian.

Infrastruktur yang dibangun memberikan ruang baru bagi ekonomi nasional untuk bergerak maju. Dengan infrastruktur yang tersedia diharapkan mampu menstimulus perekonomian masyarakat dan juga menurunkan kesenjangan di beberapa daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dahulu, pembangunan lebih terkonsentrasi di beberapa daerah saja sehingga potensi ekonomi secara agregat dianggap belum memuaskan. Padahal potensi ekonomi daerah di Indonesia merupakan potensi yang selama ini belum tergarap optimal. Munculnya berbagai inisiatif baru tanpa adanya dukungan infrastruktur akan menjadi sia-sia. Pembangunan yang simultan dengan dukungan infrastruktur menjadi poin penting dalam pengembangan ekonomi daerah.

Meskipun utang Indonesia terus menumpuk namun jumlah hutang per Juni 2019 sudah sedikit berkurang dibandingkan dengan periode bulang sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Pengendalian utang perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi dunia tengah masuk dalam pusaran ketidak pastian sebagai akibat dari gejolak ekonomi global. Nilai tukar rupiah yang terus tertekan mendorong tekanan pada kemampuan pembayaran utang. Meskipun banyak ahli yang mengatakan ekonomi Indonesia tergolong stabil namun bukan berarti bebas risiko.

Pemerintah harus berpikir keras menambah pendapatan untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Fakta menyebutkan bahwa pemasukan negara yang sering meleset dibandingkan pengeluaran yang terus meningkat. Hampir setiap tahun pemasukan negara selalu dihinggapi isu melesetnya pencapaian. Tindakan antisipatif dan prinsip kehati-hatian perlu ditumbuhkan dengan melakukan pemetaan pembangunan yang lebih strategis dan produktif memberikan dorongan ekonomi yang nantinya dapat menjadi motor bagi pemasukan negara. Selain itu, pemerintah harus segera meninggalkan budaya “cost center” dan mulai masuk ke budaya “revenue center” agar tercipta rasa keterikatan yang tinggi dalam penggunaan uang yang merupakan milik masyarakat.

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kabinet Baru dan Nasib Sial RI

  Oleh: Gigin Praginanto Pengamat Kebijakan Publik Banyak hal harus dibenahi dalam manajemen pemerintahan agar kabinet yang baru bisa bekerja…

Masalah Pendapatan dan Arus Kas

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Makin rajin kita memahami dinamika ekonomi yang terjadi di lintasan global dan…

Balada Sengon

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Sepekan terakhir nama pohon sengon mendadak viral.…