Perludem Catat Perselisihan Pemilihan Hasil Legislatif di MK Menurun

Perludem Catat Perselisihan Pemilihan Hasil Legislatif di MK Menurun

NERACA

Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat perselisihan pemilihan hasil legislatif (Pileg) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami penurunan dibandingkan perselisihan yang sama pada Pileg tahun 2014 lalu.

“Ada penurunan dari 900 perkara di Pileg 2014 menjadi 600 perkara di Pileg 2019,” Kata Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil dalam diskusi media bertajuk analisis permohonan perselisihan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 dan hasil pemantauan sementara perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK, di Jakarta, Senin (15/7).

Fadli menjelaskan Perludem menemukan sebanyak 613 perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif 2019. Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah 384 perkara.

Kemudian perkara perselisihan hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi dengan 111 perkara dan DPR RI terdapat 139 permohonan perselisihan hasil.“Untuk Pemilu Anggota DPD, terdapat 9 permohonan sengketa,” ujar dia.

Sementara itu kata Fadli, terdapat satu permohonan yang diajukan oleh perseorangan dari Provinsi Papua, yang mempersoalkan tiga jenis Pemilu, yakni DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Terhadap pemilu DPR dan DPRD, warga negara ini dipalsukan tak memiliki “legal standing”, karena bukan peserta Pemilu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan sebelum Pileg 2019 dirinya memprediksikan adanya kenaikan perkara perselisihan di tingkatan MK, tetapi nyatanya tidak terjadi.“Saya memperkirakan angkanya naik, tetapi ternyata jumlah sengketanya menurun,” kata Titi.

Titi menjelaskan beberapa faktor membuat perkara perselisihan menurun diantaranya, tidak semua partai membolehkan Caleg mereka menggugat di MK. Kemudian partai politik memilih mekanisme internal daripada caleg mereka menggugat di MK.

Selanjutnya para Caleg telah rasional dalam melihat mekanisme Pemilu, dimana telah disiapkan ruang-ruang yang sudah cukup bagi mereka sebelum bersengketa di MK. Para caleg sudah merasa cukup dengan mekanisme sebelumnya tanpa harus mengulang kembali di MK.“Terakhir berkaitan dengan ke sumber daya dan anggaran untuk bersengketa di MK,” ujar Titi.

Terbanyak dari Papua

Kemudian Perludem mencatat perselisihan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang terbanyak di Mahkamah Konstitusi (MK) berasal dari Provinsi Papua.“Total sebanyak 90 perkara,” kata Fadli.

Fadli merincikan peringkat kedua terbanyak yakni Provinsi Sumatera Utara dengan 57 perkara serta Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 38 perkara.“Provinsi yang paling sedikit yakni Daerah Itimewa Yogyakarta dengan 2 perkara dan Bali dengan 3 perkara,” kata Fadli.

Perludem juga melakukan pemantauan terhadap proses persidangan di MK, sejak tanggal 9 Juli 2019, yang seluruh prosesnya berjalan dengan baik.

Menurut Fadli, ada tiga dalil permohonan yang sudah dikemukankan di depan persidangan yakni daftar pemilih yang berkaitan dengan suara, kemudian penambahan dan pengurangan suara yang tidak sah pada proses rekapitulasi serta netralitas penyelenggara pemilu. Ant

BERITA TERKAIT

SERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Pekerja memproduksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) secara manual di pabrik rokok PT Praoe Lajar yang menempati bekas kantor perusahaan…

Indonesia Ikut Pameran Hasil Hutan Bukan Kayu di Malaysia

NERACA Jakarta – Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum ( Tana Bentarum) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mewakili…

Hari Koperasi Dipusatkan di Banten Lama Promosikan Hasil Revitalisasi

Hari Koperasi Dipusatkan di Banten Lama Promosikan Hasil Revitalisasi   NERACA Serang - Promosikan hasil Revitalisasi Kawasan Keraton Kesultanan Banten yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…