Jakarta-Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah tak terobsesi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selangit di tengah situasi ekonomi global yang sedang melambat seperti sekarang ini, kecuali obsesi untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, upaya pemerintah memperbaiki birokrasi belum memperlihatkan hasil yang optimal terkait dengan peningkatan investasi.

NERACA

"Kami tidak ada obsesi tinggi tapi bagaimana pendalaman dalam pencapaian ekonomi di mana pengangguran dan ketimpangan bisa terurai," tutur Staf Presiden Bidang Ekonomi Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, Selasa (16/7).

Untuk memperbaiki masalah tersebut, Erani mengatakan pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Menurut dia, pemerintah saat ini sudah berupaya meningkatkan kualitas SDM  dengan cara menaikkan anggaran yang berhubungan dengan peningkatan mutu SDM. Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui untuk menaikkan anggaran untuk program Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas dan pendidikan vokasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan untuk APBN 2020 mendatang.

Sementara, alokasi pagu anggaran untuk Kementerian Sosial tahun depan juga naik Rp2,6 triliun menjadi Rp62,76 triliun. Peningkatan itu difokuskan untuk penguatan kualitas bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). "Dalam lima tahun ke depan ini menjadi periode untuk memastikan mutu manusia Indonesia ditegakkan," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.  

Erani menilai jika stok SDM di Indonesia mayoritas memiliki kemampuan rendah maka akan mempengaruhi jumlah investasi riil yang masuk ke dalam negeri. Dengan kata lain, tingkat investasi akan sulit tumbuh.

"Investasi tidak bisa masuk kalau kurang infrastruktur. Kedua, bagaimana aspek regulasi. Terakhir produktivitas, ada infrastruktur dan regulasi benar tapi kalau stok SDM untuk bisa mendorong aktivitas produksi kurang maka akan memunculkan kepincangan," ujar guru besar Universitas Brawijaya itu.

Birokrasi Kurang Ramah

Namun di sisi lain, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, upaya pemerintah dalam memperbaiki birokrasi belum memberikan hasil, terutama dalam peningkatan investasi. "Sistem politik, institusi birokrasi di Indonesia, sangat menentukan sentimen dan efektivitas iklim investasi di Indonesia," katanya dalam seminar "Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang" di Jakarta, Selasa (16/7).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan kerja birokrasi di antaranya melalui instrumen tunjangan kinerja, aturan-aturan, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Sayangnya hal tersebut dinilai Sri Mulyani belum cukup dan bahkan tidak menghasilkan dampak yang masif seperti yang diharapkan pemerintah.

Apalagi adanya perang dagang yang dapat memengaruhi minat investor untuk berinvestasi. "Jadi kalau kondisi ekonomi dunia menjadi lemah, memang akan mempengaruhi atau memperlemah minat investasi di mana-mana," ujarnya.

Hal ini dikarenakan para pengusaha membuat keputusan berdasarkan kalkulasi mikro dan kondisi  yang dihadapi perusahaan. Maka dari itu, birokrasi Indonesia haruslah ramah terhadap investor. Menurut data Bank Dunia, kemudahan berusaha Indonesia masih kalah dengan negara lain. Prosedur yang dilewati pengusaha di Indonesia kurang lebih 10 tahapan dengan estimasi waktu 19,6 hari. Salah satu penyebab lambatnya prosedur investasi di Indonesia adalah proses birokrasi yang kurang ramah bagi investor.

Padahal di Singapura, seorang investor cukup melewati dua tahapan dengan estimasi waktu selesai 1,5 hari dalam meregistrasikan usahanya. Adapun Vietnam hingga saat ini sudah mempersingkat prosedur berusaha yang harus dilewati menjadi 8 tahapan dengan estimasi waktu 17 hari.

Hambat Investasi

Secara terpisah, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menganggap perbedaan peraturan di pusat dan daerah menjadi salah satu penghambat investasi, baik bagi pelaku usaha lokal dan asing. Peraturan pusat dan daerah seakan tak terintegrasi, sehingga banyak tahapan yang harus dilalui.

"Misalnya investor asing mau masuk tapi persyaratan di pemerintah pusat a, b, c, d, sementara itu di daerah bisa sampai z. Perbedaan dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu yang jadi keluhan investor," ujarnya.  

Dalam hal ini, Rosan menganggap pemerintah perlu membuat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) lebih efektif, sehingga pengaruhnya tinggi untuk mendorong investasi ke Indonesia. Menurutnya, PKE yang ada sebaiknya dirinci lebih detail. "Penjabarannya lebih terperinci lagi, karena selama ini penjabaran kalau kurang lengkap di lapangan terbentur oleh peraturan-peraturan lain," ujarnya.

Dia mencontohkan hal-hal yang perlu dirinci, misalnya aturan kenaikan upah dan insentif terkait penggunaan listrik di industri. Namun, Rosan menyebut pihaknya masih mendiskusikan secara internal insentif apa saja yang harus ditambah untuk menggairahkan investasi dalam negeri.  "(Penambahan insentif) lagi dilihat," ujarnya.

Pendapat senada juga dilontarkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus. Dia menilai pemerintah jangan terburu-buru menambah paket kebijakan ekonomi untuk menarik investasi. Sebab, hal itu justru akan membuat investor kebingungan.

"Jadi evaluasi dulu, yang tidak efektif di mana dan dibandingkan dengan target dan realisasinya bagaimana. Kalau tidak evaluasi dan tambah paket investor bingung," ujarnya.

Jika investor bingung, sambungnya, jumlah investasi ke Indonesia diprediksi semakin sulit meningkat. Ahmad berpendapat pemerintah hanya perlu mempertajam paket kebijakan yang sudah ada sebelumnya. "Kalau diurai paket kebijakan itu lebih memberikan karpet merah untuk pendatang baru, yang eksis terlupakan. Padahal yang eksis ini perlu dimanjakan," katanya.

Dia menyebutkan evaluasi dari paket kebijakan yang sudah perlu dilakukan dengan sigap. Dengan begitu, pemerintah bisa memperbaiki isi paket kebijakan ekonomi yang sudah ada sebelum pembentukan kabinet kerja baru. "Kalau bisa evaluasi dan kepastian diberikan sebelum terbentuk kabinet, ini agar dicarikan segera solusinya," ujarnya. bari/mohar/fba