Penurunan Kemiskinan Melambat, Ada Apa?

Oleh: Sarwani

Wajah-wajah lusuh kurang makan, berbalut pakaian asal menutup badan, tidur beralaskan material seadanya banyak ditemukan di perkotaan maupun di perdesaan. Mereka adalah 25,14 juta orang anak bangsa yang masih berada dibawah garis kemiskinan absolut. Nasib kurang beruntung membawa mereka kepada kehidupan yang serba kekurangan.

Selama 74 tahun merdeka, Indonesia masih menyisakan 25,14 juta (9,41 persen) penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Disebut miskin karena pendapatan mereka tidak sampai Rp425.250 per kapita per bulan per Maret 2019.

Jumlah orang miskin ini memang terus menurun. Pada September 2014, tepat sebulan sebelum Joko Widodo dilantik menjadi presiden RI, tingkat kemiskinan masih bertengger di level 10,96 persen. Selama 4,5 tahun masa kepemimpinannya terjadi penurunan kemiskinan absolut sebanyak 1,55 persen. Patut diacungi jempol Jokowi sudah berusaha mengangkat nasib saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Tetapi mengapa penurunan angka kemiskinan melambat?

Untuk mengukur seberapa besar penurunan kemiskinan tersebut terjadi, bisa diambil perbandingan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Pada 2009 yang merupakan tahun pertama periode II kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditemukan fakta terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74 persen ke 11,25 persen atau sebanyak 2,49 persen yang berarti 1,6 kali lipat dari pencapaian Jokowi pada periode pertama. Adakah kebijakan yang tidak efektif pada masa pemerintahan Jokowi jilid I? Adakah aspek yang diabaikan?

Jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun pemerintahan Jokowi tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8 persen pada 2019 atau penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96 persen.

Bahkan dengan mengambil batas atas target di level 8 persen dan dengan memperhitungkan sisa masa pemerintahan jilid I Jokowi sampai September 2019 kelar, pengentasan kemiskinan hanya tercapai 52,4 persen dari target. Mengapa begitu besar gap antara target dan realisasi? Terlalu tinggikah targetnya atau ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan pada periode tersebut?

Harus diakui menurunkan kemiskinan setelah menembus angka satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen sehingga diperlukan terobosan baru. Mengaca kepada rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019, pemerintahan Jokowi pada periode II perlu mengambil pelajaran agar penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis, namun jangan juga pesimistis. Jadi, seberapa besar target penurunan yang realistis bisa dicapai?

Masih adanya 8 provinsi –sebanyak 14,12 persen dari provinsi yang ada-- dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali kemiskinan nasional yakni Aceh (15,3 persen), Bengkulu (15,2 persen), NTB (14,6 persen), NTT (21,1 persen), Gorontalo (15,5 persen), Maluku (17,7 persen), Papua (22,2 persen) dan Papua Barat (27,5 persen), menunjukkan persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah yang membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif, dan komprehensif.

Rencana kerja seperti apa yang harus disusun pemerintah agar jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan cepat berkurang? Apakah diperlukan penambahan anggaran dalam program pengentasan kemiskinan? Perlukah swasta dilibatkan dalam penanganannya? Bagaimana dengan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, apakah diperlukan dana dan program khusus? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Jumlah Kemiskinan di Pedalaman Lebak Menurun

Jumlah Kemiskinan di Pedalaman Lebak Menurun   NERACA Lebak - Angka kemiskinan di Kabupaten Lebak, Banten tahun 2019 dipastikan menurun sebagai…

Serap Saham Tiga Pilar Sejahtera - FISH Pastikan Tidak Ada Dampak Material

NERACA Jakarta – Menyikapi aksi korporasi PT FKS Food And Ingredients (FKS FI) yang bakal menyerap saham PT Tiga Pilar…

Angka Kemiskinan di Jabar Turun Sebanyak 140,2 Ribu Jiwa

Angka Kemiskinan di Jabar Turun Sebanyak 140,2 Ribu Jiwa NERACA Bandung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

Membatasi Mobilitas Sepeda Motor

Oleh: Joko Setijowarno,  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan…

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia…