Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo berjanji dalam periode masa kepemimpinan keduanya akan "hajar" lembaga atau pejabat yang menghambat dan mempersulit birokrasi bagi masyarakat. "Baik itu perijinan yang lambat, yang berbelit-belit apalagi yang ada punglinya (pungutan liar), hati-hati, kedepan akan saya pastikan, akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya 'hajar' kalo diperlukan," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam acara Visi Indonesia, Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk mereformasi segala birokrasi, agar lembaga-lembaga semakin sederhana dan lincah. Karena kata dia, kecepatan melayani dan memberikan izin menjadi kunci reformasi birokrasi.

"Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan akan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, untuk menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," ujar Presiden disambut seru sorak ribuan masyarakat yang hadir menyaksikan.

Menurut Presiden Jokowi, pola pikir dan perilaku lawas seperti itu adalah "penyakit" dan harus diubah, harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia mengatakan hal tersebut atas kesadarannya mengenai fenomena perkembangan zaman dunia global yang semakin dinamis, penuh perubahan, kecepatan, resiko, kompleksitas, juga penuh hal-hal tak terduga di luar perhitungan.

"Dengan inovasi-inovasi dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau, kita harus meninggalkan cara-cara lama, kita harus meninggalkan pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan," ujarnya.

"Kita harus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inofatif, Indonesia yang kompetitif," tambah dia pula.

Sementara pengamat politik Djayadi Hanan mengatakan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara politik justru memiliki tugas yang berat. "Secara politik Pak Jokowi itu di periode ke dua punya tugas berat yaitu memberikan dasar-dasar yang kuat untuk kepemimpinan nasional kita selanjutnya," kata Djayadi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta.

Menurut Djayadi, seni memimpin dan cara Jokowi membentuk timnya pada periode kedua ini akan menjadi sebuah ujian untuk mengatasi berbagai tantangan, salah satunya soal tarik-menarik kepentingan antarpartai dan kepentingan para politisi.

"Itu tidak bisa dihindari, itu nyata, karena boleh dikatakan Pak Jokowi sekarang bisa berfungsi lebih dari negarawan tetapi yang berada di sekeliling Pak Jokowi? Para partai dan segala macam," ucap Djayadi.

Djayadi mengatakan, strategi pembentukan tim itu termasuk apakah tetap diperlukan para negosiator politik atau tidak, untuk memastikan bila suatu saat ada kebijakan yang ingin dicapai harus dinegosiasikan dengan para pemangku kepentingan termasuk para partai politik (parpol) pendukungnya.

"Selalu seorang presiden dalam sistem presidensial itu memerlukan negosiator dalam menjalankan pemerintahannya, supaya terbangun koalisi-koalisi yang selalu membantu dia untuk meloloskan setiap program pemerintahannya," tambahnya.

Selain itu, Djayadi mengatakan kepemimpinan Jokowi yang kedua ini harus menjadi periode yang menuntaskan proses pemberantasan korupsi. "Saya membayangkan di kepemimpinan berikutnya kita tidak terlalu fokus di pemberantasan korupsi, tidak terlalu fokus nangkepin orang yang korupsi, tapi lebih fokus pada pencegahan korupsi," ujar Djayadi.

Pemberantasan korupsi itu seringkali, kata dia, menyentuh kepentingan-kepentingan yang sangat politis, termasuk bisa jadi di kalangan yang terkait dengan kebijakan-kebjakan presiden secara langsung atau tidak, sehingga dapat mengganggu dan mempengaruhi cepat atau lambatnya jalan dari agenda-agenda pemerintahan.

"Bisa juga (timbuh masalah) kalau presidenya keras kepala, 'are you with me or againts me?' itu di Brazil bisa terjadi gontok-gontokan antara presiden dengan partai-partai dan parlemen, sehingga ujung-ujungnya terjadi deadlock (jalan buntu) dan pemerintahan tidak berjalan," kata Djayadi.

Djayadi mengatakan contoh seperti itu dapat menjadi tantangan untuk pemerintahan Jokowi ke depan, terutama dua hal itu, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. (ant)