KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan

KPK : Pencegahan Korupsi di Pemkot Bandung Perlu Disempurnakan

NERACA

Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah memiliki kualitas dan komitmen yang baik untuk pencegahan korupsi, namun kualitas kinerja dalam menekan potensi korupsi ini harus ditingkatkan.

"Agar ditingkatkan. Jadi kalau katakanlah selama ini Pemkot Bandung masih ada kekurangan, mari disempurnakan secara bersama," kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV, Sugeng Basuki saat rapat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota Bandung, Jumat (12/7).

Menurut Sugeng, KPK secara rutin membina pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang merupakan bagian dari tindakan pencegahan terhadap perilaku korupsi. Selain itu Sugeng menuturkan, pihaknya memiliki instrumen khusus agar sistem pencegahan ini bisa efektif. Instrumen ini mencakup seluruh tata kelola daerah.

"Kami beberapa waktu lalu sudah membuat alat atau parameter untuk mencegah tindak pidana korupsi di Bandung. Saat ini dengan parameter itu apa yang dilakukan Pemkot Bandung terhadap parameter itu kami mengevaluasinya," kata Sugeng.

Kedelapan komponen tersebut antara lain penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, proses perijinan di DPMPTSP, pendidikan, optimalisasi pendapatan daerah, dan barang milik daerah.

"Delapan indikator itu pada dasarnya alat yang bisa mencegah. Semuanya penting, tidak ada yang ditonjolkan. Dari mulai penganggaran, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen aset, pendapatan, kemudian dana desa, dan pendidikan kita monitor. Hari ini kita evaluasi sudah seberapa jauh langkah yang dilakukan di semester satu," kata dia.

Setiap komponen, kata dia, memiliki turunan indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar upaya-upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan efektif.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menuturkan ada beberapa komponen yang harus diakselerasi. Pihaknya pun akan berupaya keras untuk melakukan percepatan perbaikan pada sistem tata kelola pemerintahan.

"Dari semua delapan area itu kita sudah menunjukkan progress yang cukup menggembirakan, walaupun ada beberapa yang harus diakselerasi. Contoh mengenai sertifikasi aset, itu kan ada dampak penyediaan anggaran dan sebagainya," kata Ema.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga harus memperkuat aspek proteksi bagi aset-aset kota yang selama ini dikelola. Intervensi terhadap penyelenggaraan barang dan jasa pun harus dihilangkan.

"Dalam konteks pengelolaan, KPK melihat bahwa penanganan sudah bagus, tinggal dioptimalkan sampai aspek proteksi, penguatan penguasaan supaya kita ini tidak ada ruang lost potensi karena digugat pihak lain. Perijinan harus kita perbaiki, PBJ (Pengelolaan Barang dan Jasa) harus transparan dan harus hilang dari under-pressure atau intervensi manapun," kata ema.

"Manajemen ASN juga diapresiasi oleh KPK, cuma tadi ada poin yang harus ditambahkan," tambah dia. Ant

BERITA TERKAIT

DJKI Wakili Indonesia di Ajang Internasional Inovasi Pelayanan Publik

DJKI Wakili Indonesia di Ajang Internasional Inovasi Pelayanan Publik   NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan…

KPK Tunggu LHKPN Enam Menteri dan Empat Wakil Menteri

KPK Tunggu LHKPN Enam Menteri dan Empat Wakil Menteri   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu enam menteri…

Pabrik Gawai Ilegal di Jakut Rugikan Negara Rp12 Miliar

Pabrik Gawai Ilegal di Jakut Rugikan Negara Rp12 Miliar NERACA Jakarta - Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Budhi Herdi menyatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo - Menteri LHK

Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo Menteri LHK NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),…

KPK Sarankan Penggunaan Alat Monitoring Pajak untuk Optimalkan PAD

KPK Sarankan Penggunaan Alat Monitoring Pajak untuk Optimalkan PAD   NERACA Magelang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah daerah menggunakan…

Polairud Baharkam Polri Tangani 442 Kasus Kejahatan Laut - Selama 2019

Polairud Baharkam Polri Tangani 442 Kasus Kejahatan Laut Selama 2019  NERACA Jakarta - Kepala Korps Polisi Air Udara Baharkam Polri…