PP HIMMAH Desak OJK dan BEI Periksa PT Garuda

PP HIMMAH Desak OJK dan BEI Periksa PT Garuda

NERACA

Jakarta - Aliansi kepemudaan yang menamakan dirinya sebagai Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk segera meminta kembali Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang sebelumnya dibuat pada 31 Maret 2019 yang lalu.

Dalam keterangannya pada Selasa (16/7), Pimpinan Pusat (PP HIMMAH) Aminullah Siagian meminta segera kepada PT Garuda Indonesia untuk memenuhi permintaan dari pihak OJK dan BEI menyajikan kembali laporan keuangannya selambat-lambatnya 26 Juli 2019 mendatang.

PP HIMMAH beralasan, permintaan OJK dan BEI tersebut telah sesuai dengan pelanggaran ketentuan nomor III.1.2 Peraturan BEI tentang kewajiban menyampaikan informasi yang mengatur mengenai Laporan Keuangan serta pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

“Pengenaan sanksi dan permintaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Interim PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, per 31 Maret 2019 serta permintaan melakukan public expose insidentil oleh OJK dan BEI, “ ujar Aminullah.

“Hal ini wajib dilakukan PT Garuda Indonesia, karena dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar podal Indonesia,” tambah pria yang akrab dipanggil Amin.

Selain itu, PP HIMMAH juga mendesak Garuda Indonesia untuk segera menurunkan tarif tiketnya agar bisa dijangkau masyarakat luas. PP HIMMAH beralasan, mahalnya tiket Garuda serta Laporan Keuangan yang dipercantik, telah membuat masyarakat Indonesia hilang kepercayaan terhadap Maskapai Plat Merah ini.

“Sehubungan dengan naiknya tarif tiket penerbangan maka Laporan Keuangan wajib ditinjau dan diperhatikan sebaik mungkin, agar dapat mengeluarkan kebijakan yang bermasyarakat dan dapat dijalankan bersama,” tegas Amin.

Amin menegaskan, jika Garuda Indonesia benar-benar tidak menuruti perintah OJK dan BEI, PP HIMMAH akan mengerahkan massanya untuk berunjuk rasa di depan Kantor OJK maupun BEI pada 22 Juli esok. Hal ini dilakukan HIMMAH sebagai kepedulian terhadap Maskapai Penerbangan kebanggan Indonesia dan bentuk pengawasan terhadap OJK dan BEI yang dianggap mandul.

“Kami akan datangi langsung OJK dan BEI pada 22 Juli nanti. OJK dan BEI selama ini mandul. Soal kader yang menginginkan sekalian mengggelar aksi keprihatinan atas kondisi Garuda, sudah kita fasilitasi sekalian keinginan kader itu,” kata Amin.

Diakhir kesempatan, Aminullah Siagian juga mendorong KPK untuk segera masuk kedalam permasalahan ini. Amin menduga, pembuatan laporan keuangan Garuda ada unsur pidana korupsi.

"Saya berharap KPK segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Saya menduga ada unsur korupsi didalamnya. Jadi, KPK tidak usah ragu-ragu. Segera tangkap seluruh Manajemen Garuda yang bermain di belakangnya," tutup Amin. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

LAUNCHING FILM ANAK GARUDA

kiri ke kanan. Manager Marketing PT Dua Kelinci Djoni Murwanto bersama Aktor dan Produser Film Anak Garuda Verdi Solaiman, Director…

PAMERAN UMRAH DAN HAJI 2019

Sekretaris Perusahaan BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari (kedua kiri), bersama Pemimpin Divisi Dana Ritel BNI Syariah, Bambang Sutrisno (kedua kanan),…

New TRITON Mudahkan Masyarakat dan Pelaku Industri di Sektor Perkebunan

New TRITON Mudahkan Masyarakat dan Pelaku Industri di Sektor Perkebunan NERACA Pekanbaru – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…