Usaha Kecil - Keterlibatan Sektor UKM dalam Rantai Nilai Global Masih Rendah

NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan bahwa keterlibatan sektor usaha kecil menengah (UKM) Indonesia dalam rantai nilai global masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Hanya 6,3 persen dari total UKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara," ujar Arif disalin dari Antara. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain Asia Tenggara, rantai nilai global UKM Indonesia tertinggal jauh. Malaysia mencatatkan 46,2 persen UKM dalam GVC, Thailand (29,6 persen), Filipina (20,1 persen), dan Vietnam (21,4 persen).

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional di Indonesia juga masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Indonesia hanya mencatatkan 15,8 persen atau sekitar 23 miliar dolar AS (323 triliun rupiah) dari total ekspor nonmigas, atau jauh di bawah Thailand dengan 29,5 persen atau Vietnam 20 persen.

Rendahnya angka kontribusi UKM Indonesia itu disebabkan beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, neraca perdagangan dan pembayaran yang defisit, transaksi berjalan (current account defisit) yang terus melebar, ketimpangan pendapatan, dan lapangan kerja yang terbatas.

"Cara memperbaiki ini semua kita harus bicara struktur pelaku ekonomi. Padahal kontribusi UMKM menyumbang 60 persen PDB dan penyerapan tenaga kerja 97 persen, sementara bisnis besar 0,01 persen dengan serapan tenaga kerja 3 persen, dan distribusi terhadap PDB 40 persen. Harus didorong UMKM dalam pemerataan ekonomi," kata dia.

Menurutnya, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi nasional dan global perlu dilakukan perbaikan kebijakan perpajakan. Tarif pajak tidak bisa disamaratakan antara usaha kecil, mikro, dan menengah. Unit usaha mikro tidak boleh ada yang dikenai pajak. "Ada rentang Threshold bagi UMKM yang tidak perlu dikenai pajak. Rentang omzet unit usaha yang wajib dikenakan pajak UMKM adalah Rp1,1 miliar hingga Rp4,8 miliar,"

Kemudian kebijakan finansial yang mendorong penyaluran pembiayaan melalui kerja sama modal usaha. Skema pembiayaan harus berjalan fleksibel dan variatif tergantung kebutuhan UMKM. Lalu melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor-sektor usaha yang layak digarap UMKM.

"Di sisi kebijakan pemasaran mengusulkan UU promosi subkontrak untuk mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan perusahaan besar seperti menunda atau mengurangi pembayaran atas kerja sama yang dilakukan dengan UMKM," katanya.

Apabila sokongan bagi UMKM dilakukan secara serius dan merata, ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih dari 7 persen. "Hal ini menggambarkan bahwa selama ini UMKM hanya dianggap sebagai eksternalitas bukan sebagai pelaku strategis dalam perekonomian nasional," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyarankan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor, tidak masuk ke sektor produk massal karena akan kalah bersaing dengan produk massal dari negara-negara yang sudah memproduksinya.

"Jangan masuk yang mass product, itu bersaing kita kalah dengan negara-negara yang sudah memproduksi secara massal," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center.

Kepala Negara mengatakan hal itu menanggapi program UMKM Indonesia masuk pasar internasional sementara kondisi pasar dunia sedang melemah. "Enggak semua melemah. Sebetulnya kan pasar-pasar tertentu itu masih banyak peluang," kata Presiden didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo, Seskab Pramono Anung dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan UMKM Indonesia memiliki peluang besar masuk pasar global di produk handycraft atau produk yang penuh dengan ketrampilan tangan.

"Kekuatan kita ada di situ. Coba dilihat produk-produk yang ada di sini. Semuanya kelihatan kelasnya. Masuknya di situ. Kalau kita misalnya UKM kita masuknya ke produk-produk massal, ya kalah dengan barang-barang dari negara lain," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden memuji langkah Bank Indonesia dalam membina dan mengembangkan produk-produk UMKM Indonesia hingga masuk pasar ekspor. "Saya melihat ada lompatan dari sisi kualitas, baik kualitas, kemasan, upaya membangun brand saya lihat bagus, kemudian disain berubah sangat drastis dan mulai dimasukkan ke marketplace, ke pasar digital," katanya.

Ia berharap makin banyak produk yang masuk pasar internasional termasuk melalui saluran digital. "Cara-cara yang dilakukan BI ini sangat bagus, saya lihat ada seleksi. Ada yang menguratori, memang proses nya seperti itu sehingga ketemu produk-produk premium, produk dengan kualitas tinggi sehingga dijual dengan harga berapapun orang akan senang," katanya.

Mengenai dukungan infrastruktur digital, Jokowi mengatakan saat ini seluruh daerah di Tanah Air sudah tersambung semua. "Memang belum secepat yang kita ingin, tapi paling tidak seluruh Tanah Air sudah tersambung," kata Jokowi.

BERITA TERKAIT

Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 Tingkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025…

Deregulasi Perizinan Beri Ruang Pelaku Industri Agar Tetap Kompetitif

NERACA Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional, di tengah dinamika…

Juni 2025, Kinerja Manufaktur Indonesia Sedikit Melemah

NERACA Jakarta – Kinerja manufaktur Indonesia sedikit melemah pada bulan Juni 2025. Pelemahan ini ditunjukkan oleh menurunnya PMI bulan Juni…

BERITA LAINNYA DI Industri

Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Industri Berkelanjutan, GRP Luncurkan FORTISE dan FORTISE+

  Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Industri Berkelanjutan, GRP Luncurkan FORTISE dan FORTISE+   NERACA Jakarta - PT Gunung Raja Paksi…

Pemda Diminta Terlibat Salurkan KUR secara Merata

NERACA Banjarmasin — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan…

Stok dan Harga MINYAKITA di Wilayah Indonesia Timur Harus Dijaga

NERACA Jayapura – Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali melakukan pengawasan distribusi MINYAKITA di wilayah Indonesia timur. Kali ini, Selasa (24/6), pengawasan…