NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Australia guna membahas isu-isu peternakan, hortikultura, dan perkarantinaan, serta merumuskan kerja sama teknis yang strategis dan konkrit.

Plt Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono secara khusus meminta pihak Australia untuk memberikan akses pasar yang luas bagi komoditas hortikultura Indonesia, seperti pisang, nanas, mangga, salak, dan manggis, untuk dapat masuk ke pasar Australia.

"Fasilitasi akses pasar ini juga harus didukung kerja sama teknis dan capacity building dari pihak Australia, sehingga Australia tidak hanya membuka pasarnya untuk produk pertanian Indonesia, akan tetapi melakukan kerja sama dalam peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia," kata Momon melalui keterangan resmi di Jakarta, disalin dari Antara.

Ada pun pertemuan bilateral tersebut difasilitasi melalui acara "Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation" yang ke-22 (WGAFFC) di Bandar Lampung, Rabu (10/7).

Pada pertemuan sebelumnya yang diadakan Februari 2018 di Meulbourne (Australia), Kementan yang diwakili oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) telah berhasil mencapai kesepakatan di antaranya metode iradiasi untuk ekspor komoditas mangga dan buah naga, serta ekspor produk olahan ayam yang harus sesuai dengan persyaratan biosecurity Australia.

Agenda pertemuan bilateral tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan kunjungan lapangan ke unit usaha hortikultura yang ada di provinsi Bandar Lampung. Pada kesempatan itu, delegasi Australia mengunjungi perusahan Great Giant Food (GGF), salah satu produsen terbesar pisang dan nanas di Indonesia.

"Kunjungan ini menjadi sangat penting sebagai upaya Indonesia dalam mempromosikan dan meyakinkan pihak Australia dalam hal kesiapan komoditas pisang dan nanas untuk memasuki pasar Australia," kata Momon.

Delegasi Indonesia turut melibatkan perwakilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Hortikultura, Badan Karantina Pertanian, dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung serta pelaku usaha bidang hortikultura (Great Giant Food). Sementara itu, delegasi Australia dipimpin oleh Acting First Assistant Secretary for Trade and Market Access (Kementerian Pertanian Australia) Jodie Ann Mc Alister.

Untuk selanjutnya, pertemuan bilateral kedua negara akan dilaksanakan di Australia pada tahun 2020. Kedua negara menyepakati pertemuan WGAFFC menjadi landasan yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kedua negara.

Sementara itu, musim kemarau yang sudah berlangsung sejak bulan April 2019 diprediksi akan tetap berlangsung dalam waktu yang lama. Berlangsungnya musim kemarau ini berpotensi menimbulkan dampak pada permintaan beras yang naik.  Hal ini dikarenakan pada musim kemarau, petani berisiko untuk gagal panen.

Tidak sedikit juga petani yang memilih untuk tidak menanam padi. Hal ini akan memengaruhi hasil penyerapan beras yang dilakukan Bulog. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, pemerintah lewat Bulog harus memikirkan strategi agar harga beras tidak melonjak karena tidak sebandingnya demand (permintaan) dan supply (penawaran). Salah satu langkah yang nyata yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan operasi pasar yang pelaksanaannya sudah diperpanjang hingga akhir tahun 2019 ini. Beras-beras yang ada di gudang Bulog harus dapat dimanfaatkan untuk operasi pasar di tengah musim kemarau ini. Namun kualitasnya harus tetap diperhatikan.

“Selain memperhatikan kualitasnya, Pemerintah juga dapat melihat harga sebagai parameter untuk mengukur ketersediaan beras di pasaran. Sederhana aja, saat harga naik tentu saja ada supply yang berkurang. Hal ini seharusnya dapat dijadikan acuan saat akan memutuskan kebijakan,” jelas Galuh, disalin dari siaran resmi.

Selain itu, pemerintah juga harus merancang rencana cadangan kalau operasi pasar masih juga belum mampu meredam lonjakan harga beras di pasar. Beras yang sepenuhnya diserap akan dibeli dengan harga minimal HPP.