Kemendagri Harap Kasus Gubernur Kepulauan Riau Jadi Pelajaran

Kemendagri Harap Kasus Gubernur Kepulauan Riau Jadi Pelajaran

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo berharap kasus yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau dapat menjadi pelajaran para kepala daerah lain di Indonesia.

“Ini tentunya menjadi referensi para kepala daerah lainnya, untuk tidak melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum,” kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Sabtu (13/7).

Hadi menegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sering menyatakan kesedihan dan keprihatinan ketika terjadi permasalahan hukum di daerah. Kata Hadi, Mendagri berhatap kepala daerah tidak melakukan korupsi dan melaksanakan tugas sesuai koridor hukum serta taat asas normatif.“Pak menteri sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah,” ujar Hadi.

Hadi menyatakan dirinya tidak mengetahui alasan mengapa masih ada kepala daerah masih melakukan korupsi. Tetapi menurut dia, perilaku korupsi dikembalikan kepada individu masing-masing kepala daerah.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menegaskan penetapan tersangka Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memengaruhi investasi di daerah.“Saya kira tidak memberikan pengaruh untuk investasi, semua jalan pemerintahan jalan seperti biasa,” kata Isdianto.

Isdianto menyatakan segera melakukan evaluasi pascaditangkapnya sejumlah aparatur sipil Negara (ASN) bersama gubernur oleh KPK beberapa waktu lalu.“Kita juga meminta Kemendagri untuk turun ke Kepri memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai," harap Isdianto.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat perkembangan realisasi investasi penerimaan Modal Asing (PMA) di Kepulauan Riau periode Januari – Maret 2019 sebesar 454 juta dolar amerika.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menunjuk Wakil Gubernur Isdianto sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri RI Nomor 121.21/6344/Sekjen tertanggal 12 Juli 2019.

SK penunjukan itu diserahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo kepada Wagub Kepri periode 2018-2021, Isdianto di Gedung A lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat.

Penunjukan itu berkenaan ditetapkannya Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 Juli 2019.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya terkait dugaan suap terkait izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu, Kepulauan Riau. Nurdin diduga menerima suap sebanyak 11.000 dollar Singapura dan Rp45 juta. Ant

BERITA TERKAIT

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”   NERACA Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui…

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan NERACA Surabaya - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendukung agar teknologi…

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk   NERACA  Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa pihaknya tidak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Arbi Sanit: Mangkirnya Zulhas Bisa Hancurkan PAN

Arbi Sanit: Mangkirnya Zulhas Bisa Hancurkan PAN NERACA  Jakarta - Ketidakhadiran Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan…

Presiden Jokowi Akui Indonesia Mengalami Obesitas Regulasi

Presiden Jokowi Akui Indonesia Mengalami Obesitas Regulasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia mengalami obesitas regulasi yang…

Pakar Hukum: Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri Perkuat Polisi

Pakar Hukum: Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri Perkuat Polisi   NERACA Purwokerto - Pengangkatan 17 Penasihat Ahli Kapolri, dua orang di antaranya…