Wakil Ketua MPR RI - Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 Adalah Pilihan Moderat

Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI

Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 Adalah Pilihan Moderat

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai lembaganya telah memilih jalan tengah melalui amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 merupakan pilihan moderat dan realistis.

"Jalan tengah melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 adalah pilihan moderat dan realistis, karena kalau pendekatannya kembali ke UUD 1945 jalan konstitusionalnya tidak tersedia kecuali melalui langkah Dekrit Presiden," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/7).

Hal itu dikatakannya dalam acara "focus group discussion" (FGD) dalam rangka 60 Tahun Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diselenggarakan Forum Musyawarah Kebangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menjelaskan, saat ini ada tiga kelompok dalam masyarakat yang menyikapi eksistensi UUD hasil amandemen tahun 1999-2002 atau disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama menurut dia, kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa UUD NRI 1945 sudah kebablasan sehingga tidak lagi sesuai maksud para pendiri negara dan karenanya harus kembali ke UUD 1945 yang asli."Kedua, kelompok masyarakat yang mengatakan UUD hasil amandemen sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan perubahan kembali," ujar dia.

Menurut dia, ketiga, kelompok masyarakat yang menyimpulkan bahwa UUD NRI 1945 sudah cukup baik tetapi masih diperlukan sedikit perubahan untuk mengikuti dinamika perubahan masyarakat.

Dia mengatakan dari ketiga pendapat masyarakat tersebut, MPR telah bersepakat untuk mengambil jalan tengah yaitu melakukan amandemen terbatas dengan mengubah pasal 2 dan 3 UUD NRI 1945 tentang lembaga MPR."Salah satu tujuannya adalah memberikan kembali wewenang MPR untuk menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)," ujar dia.

Menurut dia, jalan tengah melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 adalah pilihan moderat dan realistis, karena kalau pendekatannya kembali ke UUD 1945 jalan konstitusionalnya tidak tersedia kecuali melalui langkah Dekrit Presiden. Ant

BERITA TERKAIT

Jaksa Agung - Pernyataan BPK Cukup Tentukan Kerugian Negara

Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung Pernyataan BPK Cukup Tentukan Kerugian Negara  Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa pernyataan dari…

Ketua MPR RI - Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada…

Menko Polhukam - Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone

Mahfud MD Menko Polhukam Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”   NERACA Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui…

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan NERACA Surabaya - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendukung agar teknologi…

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk   NERACA  Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa pihaknya tidak…