Rekonsiliasi Politik, Rekonsiliasi Ekonomi untuk Indonesia

Oleh: Ir. Yahya Agung Kuntadi MM, Institute of Research and Community LPPM UGM

Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, suatu kontestasi pemilihan presiden seperti Pilpres 2019. Begitu tajam gesekan dua kubu paslon yang tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia virtual khususnya medsos. Setelah melalui proses sidang di Mahkamah Konstitusi maka KPU pada Minggu, 30 Juni 2019 menetapkan sosok petahana: Joko Widodo didampingi Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia untuk periode 2019-2024.

Selepas penetapan KPU tersebut, suasana panas politik di Indonesia tidak kunjung reda karena belum terjadi pertemuan antara dua tokoh sentral: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba juga. Pagi hari Sabtu, 13 Juli 2019 di stasiun MRT Lebak Bulus keduanya bertemu. Mereka berjabat tangan dan bertukar salam pipi tanda akrab dua orang sahabat. Rekonsialiasi politik mulai terjadi.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo tidaklah serta merta mengubah perekonomian Indonesia yang masih digayuti sejumlah masalah. Namun optimisme yang tercipta dari pertemuan itu menjadi modal menghadapi berbagai tantangan ekonomi Indonesia ke depan.

Salah satu hal yang menentukan arah perkembangan ekonomi lima tahun mendatang adalah komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf pada Oktober 2019, khususnya tim ekonominya. Menebak-nebak sosok dalam tim ekonomi kabinet Jokowi-Ma’ruf biarlah menjadi domain para pengamat politik. Namun demikian dari perspektif ekonomi, dapat disampaikan proyeksi sejumlah tantangan kritis untuk dijawab tim ekonomi nantinya.

Tantangan ekonomi yang harus dijawab tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun ke depan dibentangkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Jangka pendek, tim ekonomi harus mampu melanjutkan semua program ekonomi warisan kabinet Jokowi-JK yang berhasil atau menunjukkan efektivitasnya secara konsisten dan disiplin. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan tim ekonomi sehingga dapat mewujudkan janji Jokowi kepada rakyat Indonesia. Tema konektivitas wilayah baik pembangunan infrastruktur nyata maupun virtual harus terus dilakukan. Simplifikasi serta transparansi perijinan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya dengan tetap mengutamakan akuntabilitas juga harus dilanjutkan. Tantangan baru yang harus diselesaikan tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf adalah mengurangi CAD (Current Account Deficit) sesegera mungkin agar tidak menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Jangka menengah, tim ekonomi harus mampu membangun sistem ekonomi yang berlandas pada ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sepenuhnya. Pranata sosial ekonomi dan hukum harus disiapkan benar mendukung ekonomi digital yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lolos dari middle income trap.

Jangka panjang, tim ekonomi harus mampu menyiapkan rencana besar perpindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Tengah, menurut isu yang beredar. Jokowi nampaknya sudah berketetapan hati melaksanakan hal ini. Oleh karena itu, rencana perpindahan Ibu Kota harus dihitung cermat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, malah dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Ibu Kota baru nantinya. Strategi investasi di ibukota baru sudah harus disiapkan agar para pelaku ekonomi dapat mulai menyusun rencana bisnis mereka. Hal penting yang harus diingat adalah pelaksanaan semua kegiatan tersebut di atas harus berlandas peraturan dan perundangan secara transparan untuk menutup peluang korupsi dan moral hazard lainnya.

Rekonsiliasi politik yang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo kiranya tidak berhenti di stasiun MRT Senayan, namun dapat diteruskan ke rekonsiliasi ekonomi di mana semua pihak berkontribusi membangun Indonesia tanpa memandang latar belakang dan aliran politiknya. Semoga Republik Indonesia diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi negara yang masyarakatnya adil, makmur dan sejahtera. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Polisi Imbau Masyarakat Hubungi Hotline untuk Transaksi Properti Aman

Polisi Imbau Masyarakat Hubungi Hotline untuk Transaksi Properti Aman   NERACA Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar…

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

Wakil Presiden - Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik

Jusuf Kalla Wakil Presiden Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik  Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan yang…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

Membatasi Mobilitas Sepeda Motor

Oleh: Joko Setijowarno,  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan…

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia…