KPK Temukan Penggunaan Puluhan Bank Luar Negeri Kasus Garuda

KPK Temukan Penggunaan Puluhan Bank Luar Negeri Kasus Garuda

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan penggunaan puluhan rekening bank di luar negeri terkait kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

"Dalam beberapa waktu belakangan, KPK menemukan adanya dugaan penggunaan puluhan rekening bank di luar negeri terkait perkara ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (10/7).

Terkait hal tersebut, KPK pada Rabu juga memeriksa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut."Dalam pemeriksaan tersangka ESA hari ini, KPK mengonfirmasi temuan baru tentang dugaan aliran dana lintas negara. Aliran dana tersebut diduga terkait dengan tersangka," ucap Febri.

Ia menyatakan pemeriksaan terhadap tersangka Emirsyah akan dilakukan kembali pekan depan."Dan dalam dua minggu ini, KPK telah mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk kepentingan penelurusan aliran dana dan dokumen lain yang relevan," ucap Febri.

Sementara usai diperiksa, Emirsyah mengaku ada beberapa tambahan dalam pemeriksaannya kali ini. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut maksud dari tambahan tersebut."Sebaiknya sih tanya penyidik ya, penyidik yang tahu memang saya ditanya beberapa ada tambahan-tambahan tetapi karena waktunya sudah cukup lama saya perlu waktu untuk melihat lagi, nanti dilanjutkan lagi," ucap Emirsyah.

Selain Emirsyah, KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo (SS) sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK pun telah memeriksa Soetikno pada Selasa (9/7) dan mengonfirmasi yang bersangkutan soal adanya temuan baru dugaan aliran dana baru lintas negara dalam perkara suap tersebut.

Emirsyah dan Soetikno telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu, namun sampai saat ini KPK belum menahan keduanya.

Emirsyah dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku "beneficial owner" dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. Soektino diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo - Menteri LHK

Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo Menteri LHK NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),…

KPK Sarankan Penggunaan Alat Monitoring Pajak untuk Optimalkan PAD

KPK Sarankan Penggunaan Alat Monitoring Pajak untuk Optimalkan PAD   NERACA Magelang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah daerah menggunakan…

Polairud Baharkam Polri Tangani 442 Kasus Kejahatan Laut - Selama 2019

Polairud Baharkam Polri Tangani 442 Kasus Kejahatan Laut Selama 2019  NERACA Jakarta - Kepala Korps Polisi Air Udara Baharkam Polri…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…

Soal Garuda, Menteri BUMN Tunggu Keputusan Bea Cukai

Soal Garuda, Menteri BUMN Tunggu Keputusan Bea Cukai  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku…