Polda Banten Ungkap 12 Kasus Mafia Tanah

Polda Banten Ungkap 12 Kasus Mafia Tanah

NERACA

Serang - Polda Banten melalui Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah mengungkap 12 kasus mafia tanah yang diduga melibatkan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten dan kepala desa di sejumlah lokasi di beberapa daerah di provinsi tersebut.

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Banten Kombes Pol Novri Turangga di Serang, Rabu (10/7) mengatakan, pengungkapan kasus mafia tanah tersebut berdasarkan laporan masyarakat dari sengketa tanah serta penelusuran tim Satgas Mafia Tanah yang menemukan sejumlah dokumen palsu dan kasus penyerobotan tanah oleh pihak-pihak tertentu.

"Di Banten kan banyak tanah yang ditelantarkan sepertinya tidak bertuan. Nah tanah-tanah tersebut yang menjadi sasaran oleh oknum untuk membuat dokumen-dokumen palsu. Nilainya bisa puluhan miliar dari 12 kasus yang kami ungkap ini," kata Novri didampingi Kabid Humas Polda Banten kombes Pol Edy Sumardi Priadinata saat ekspose pengungkapan kasus tersebut di Mapolda Banten.

Menurut dia, pelaku yang diduga terlibat dalam kasus mafia tanah tersebut kebanyakan dari oknum kepala desa karena mengetahui persis lokasi tanah yang menjadi sasaran, termasuk pegawai BPN yang terlibat dalam penerbitan surat atau dokumen tanah yang dipalsukan.

"Dasarnya dalam melakukan aksi tersebut dari SPPT, girik, dan AJB. Pelakunya juga berulang, itu-itu saja orangnya," kata Novri Turangga.

Dari kasus yang berhasil diungkap oleh tim Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPN tersebut, sebanyak 16 orang menjadi tersangka.

Menurut dia, kasus yang diungkap paling banyak di Kabupaten Tangerang karena kemungkinan harga tanahnya tinggi sehingga menjadi sasaran mereka. Rata-rata tanahnya di atas satu hektare."Sekarang sudah mulai menurun kasusnya, itu berdasarkan laporan sengketa tanah yang diterima dari masyarakat," kata Novri. Ant

BERITA TERKAIT

BPKN SOROTI KASUS OVO DAN BANK MANDIRI - Insiden Konsumen E-Commerce Diduga Meningkat

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperkirakan insiden perlindungan konsumen (PK) terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang, seiring dengan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Revitalisasi Banten Lama Masuk Tahap Pengembangan Pariwisata

Revitalisasi Banten Lama Masuk Tahap Pengembangan Pariwisata   NERACA Serang - Revitalisasi kawasan Keraton Kesultanan Banten atau Kawasan Banten Lama, kini…

Kemenkop Dorong Standarisasi Produk UKM Ambon

Kemenkop Dorong Standarisasi Produk UKM Ambon NERACA Ambon - Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya meningkatkan daya saing produk UMKM…

Rekayasa Lalin Sukajadi-Setiabudi Kota Bandung Akan Dipermanenkan

Rekayasa Lalin Sukajadi-Setiabudi Kota Bandung Akan Dipermanenkan NERACA Bandung - Hasil uji coba rekayasa lalu lintas jalan Sukajadi-Setiabudi yang diberlakukan…