Pengusaha Yakin Investor China Serbu RI - KEBIJAKAN BARU DISKON PAJAK JUMBO

Jakarta-Sejumlah pengusaha meyakini aturan diskon pajak jumbo yang dirilis pemerintah awal pekan ini akan membuat investor, khususnya dari China dan Jepang makin banyak mengalirkan investasi ke Indonesia. Sebab, diskon pajak yang diberikan pemerintah menyasar industri utama dan pengurangan tarif sekitar 200% hingga 300%. Pengusaha sekarang menunggu keluarnya peraturan Menkeu yang baru.

NERACA

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan. Aturan baru tersebut mengatur pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 200 persen kepada perusahaan yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk pendidikan dan vokasi.

Insentif khususnya diberikan bagi perusahaan yang bergerak di 36 kompetensi yang sudah ditentukan pemerintah. Selain itu, beleid juga mengatur pengurangan pajak sampai 300 persen bagi perusahaan yang menginvestasikan sebagian modalnya untuk riset dan pengembangan (R&D).

Aturan itu sudah resmi berlaku sejak 26 Juni 2019. Tapi, pelaksanaannya masih harus menunggu peraturan menteri keuangan (PMK).

Menurut Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongki D. Sugiarto, industri otomotif menjadi salah satu sektor yang menyambut gembira penerbitan aturan tersebut. Sebab, industri ini menjadi salah satu sektor yang bisa menerima kebijakan diskon pajak dari pemerintah. Dia menilai aturan itu akan meningkatkan aliran modal dari Jepang yang selama ini menjadi sumber investasi terbesar bagi sektor ini di Indonesia.

Bahkan, merek-merek mobil dan motor dari Jepang sudah pula membangun pusat riset dan pelatihan serta pendidikan vokasi bagi tenaga kerjanya. Hal ini juga diperkuat dengan besarnya penguasaan pasar berbagai merek mobil dan motor asal Negeri Sakura.

"Saat ini pengembangan R&D terbesar (industri otomotif di Indonesia) dari Jepang, mereka sudah lebih konsen karena punya pabrik di sini dan volume penjualan besar. Kalau ada insentif ini, tentu mereka akan paling dulu tertarik," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (10/7).

Tak hanya Jepang, Jongki memperkirakan insentif besar tersebut nantinya juga akan mendorong peningkatan investasi dari China, negara lain yang juga sedang meningkatkan penetrasi pasarnya di Indonesia, meski aliran investasi secara nominal masih kalah dari Jepang.

Lebih lanjut ia mengatakan sebenarnya pengembangan riset dan pendidikan vokasi sudah dilakukan sejumlah pabrikan kendaraan di dalam negeri. Hanya saja, pengembangan riset dan pendidikan yang dilakukan baru untuk memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan.

Misalnya, ketika perusahaan mengadakan pelatihan dan pendidikan vokasi kepada sejumlah orang. Biasanya orang yang didik tersebut merupakan calon pekerja di perusahaan tersebut.

Bila sudah terlatih, mereka baru tempatkan di pabrik tertentu. Untuk itu, menurut Jongki, insentif pajak dari pemerintah ini tentu akan memberikan stimulus agar pelaku industri otomotif mau meningkatkan aliran investasinya asal mengembangkan riset dan pendidikan vokasi.

"Nantinya mereka yang sudah buka vokasi untuk 100 pekerja misalnya, jadi bisa sekali gelombang untuk 200 pekerja. Jumlahnya tambah banyak dengan insentif ini," ujarnya.

Lebih jauh, Jongki berharap insentif dari pemerintah ini tak sekadar bisa meningkatkan aliran investasi dari asing dan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, turut membuat SDM dalam negeri bisa memasuki pasar tenaga kerja internasional. Sebab, kebutuhan tenaga kerja di bidang otomotif diyakininya masih cukup besar.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) Carmelita Hartoto juga berharap insentif dari pemerintah ini bisa menarik minat investasi dari asing, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika.

Dia menjelaskan pasar tenaga kerja di bidang transportasi sejatinya sudah bergeser dari yang sebelumnya dikuasai Eropa dan Amerika, kini oleh negara-negara Asia. Hal ini terjadi karena SDM dari Eropa dan Amerika sudah tidak tertarik untuk bekerja di bidang tersebut.

Meski demikian, sumber investasi sektor transportasi yang juga disasar pemerintah melalui kebijakan diskon pajak jumbo ini, masih cenderung berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Untuk itu, insentif ini diharapkan bisa menarik investasi dari kedua kawasan dan menjadikan SDM Indonesia bisa bersaing dengan pasar tenaga kerja yang didominasi pemain Asia.

"Khususnya Vietnam dan Filipina, mereka punya tenaga kerja yang cukup unggul. Sementara tenaga kerja kita (Indonesia) masih kalah untuk bersaing karena keterbatasan bahasa hingga penguasaan teknologi tinggi di perkapalan," ujarnya.

Turunkan Suku Bunga

Kendati begitu, Carmelita ingin pemerintah juga mendorong perbankan untuk memberikan akses modal dengan bunga yang lebih terjangkau. Sebab, bila insentif diskon pajak menyasar perusahaan yang mau mengembangkan riset dan pendidikan vokasi maka dorongan agar bank bisa memberikan bunga pinjaman yang lebih murah bisa turut menggairahkan perusahaan transportasi yang bermodal lebih minim.

Dengan begitu, dia berharap kemajuan perusahaan transportasi di dalam negeri tidak terbatas pada perusahaan besar, namun juga yang relatif menengah. "Kalau perlu kurangi juga interest rate dari bank karena masih kalah menarik dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk sektor transportasi, mereka bisa kasih 2-3%, kita (Indonesia) 11-12%,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko tak ingin buru-buru senang dengan janji diskon pajak yang diberikan pemerintah. Meski, sektor industri ini bisa menerima insentif dari pemerintah juga karena masuk dalam 36 kompetensi yang diatur.

Sebab, aturan turunan hingga implementasi belum berjalan, sehingga para investor di sektor ini tentu masih akan menunggu dan melihat (wait and see). "Meski kami yakin kalau sudah namanya pengurangan pajak, pasti hal yang sensitif jadi positif. Tapi, kami tunggu dulu implementasinya, sosialisasinya," ujarnya.

Meski begitu, bila boleh memberi proyeksi, Eddy melihat kebijakan ini tentu bisa saja membuat aliran modal dari asing, terutama China, Korea Selatan, dan Taiwan kian deras. Sebab, ketiga negara itu merupakan penguasa pangsa pasar persepatuan di dalam negeri.

Selain itu, beberapa perusahaan sudah mempunyai pelatihan sendiri kepada tenaga kerjanya di berbagai pabrik mereka. "Karena sebenarnya pelatihan itu sudah rutin diberikan di dalam maupun di luar pabrik. Tapi kalau riset, tentu kita (Indonesia) kalah dari China di negaranya sendiri," tutur dia.

Di sisi lain, Eddy berharap insentif dari pemerintah ini bisa menguatkan pasar tenaga kerja Indonesia yang kini jauh tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, Myanmar, Kamboja, hingga Vietnam. Hal ini karena tenaga kerja domestik umumnya mempunyai keterampilan yang 'pas-pasan'. "Makanya investor China sekarang lebih suka bergerak ke sana (ke tiga negara tersebut). Ini sudah terjadi dalam dua gelombang, yaitu pada era 1988-1990 dan 2000-2002," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi…

USAI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 2019-2024 - Sejumlah Negara Komit Bermitra dengan Indonesia

Jakarta-Sejumlah Kepala Negara sahabat menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Keinginan tersebut…

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENGEMUDI OJOL ANCAM DEMO TERKAIT NADIEM - Menko Ekonomi Diminta Hapus Ego Sektoral

Jakarta-Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti orang yang menduduki jabatan Menteri Koordinator…

Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi…

USAI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 2019-2024 - Sejumlah Negara Komit Bermitra dengan Indonesia

Jakarta-Sejumlah Kepala Negara sahabat menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Keinginan tersebut…