Madani: Perjelas Moratorium Hutan Primer dan Gambut

Madani: Perjelas Moratorium Hutan Primer dan Gambut

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya meminta pemerintah agar memperjelas secara detail kebijakan moratorium hutan primer dan gambut yang akan dipermanenkan.

"Perpanjangan ini harus jelas definisinya, detailnya, karena yang sering merepotkan masalah detailnya," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/7).

Bahkan, ia juga menyayangkan hingga kini partisipasi masyarakat seakan ditutup ruangnya untuk ikut serta memberikan penguatan atas rencana mempermanenkan moratorium hutan primer dan gambut."Kita masyarakat sipil, terutama masyarakat sekitar hutan, tidak pernah dikonsultasikan atau diajak terkait subtansinya," kata dia.

Menurut dia, antusias publik cukup besar menyambut kebijakan tersebut tetapi masyarakat hanya bisa mengetahui setelah mendapatkan informasi melalui media massa.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Madani, pada perpanjangan moratorium keempat ditemukan beberapa persoalan mendasar. Pertama, pada setiap Inpres yang diterbitkan selalu dijanjikan penguatan implementasi dan pelibatan masyarakat sipil. Tetapi kenyataannya, lanjut dia, selama empat kali perpanjangan, hal tersebut sama sekali tidak terjadi, sehingga pelibatan secara terbuka dinilainya tidak ada.

Kedua, Madani juga menemukan instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pengawasannya tidak berjalan maksimal. Karena ternyata masih ada beberapa kebijakan terkait pelepasan kawasan hutan.

Misalnya, persoalan teranyar SK pelepasan kawasan hutan bagi PT HIP di Buol, Sulawesi Selatan untuk kebun sawit setelah adanya instruksi moratorium sawit. Terakhir baru-baru ini Teguh mengaku mendapatkan dokumen tentang SK menteri tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 91.337 Ha di Sulawesi Selatan.

"Sayangnya di dokumen ini juga tidak ada peta yang bisa dirujuk, jadi publik tidak tahu dan harus meraba-raba di mana," ujar dia.

Ia berpandangan seharusnya kebijakan terkait hutan dan lahan harus melibatkan banyak pihak dan terbuka, karena rentan konflik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, ia berpandangan pemerintah perlu memperjelas seperti apa detail moratorium hutan primer dan gambut yang akan diterapkan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan pemerintah berencana membuat moratorium izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut menjadi permanen.

Artinya, apabila kebijakan yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 10/2011 ini menjadi permanen, maka ada kemungkinan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan izin baru bagi korporasi terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dan Lahan Gambut. Ant

BERITA TERKAIT

Kekayaan Hayati Indonesia Adalah Aset Pembangunan

Kekayaan Hayati Indonesia Adalah Aset Pembangunan   NERACA Jakarta - Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia semestinya bisa menjadi aset pembangunan untuk…

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"   NERACA Pangkalpinang - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuristyo…

Indonesia Dapat Ambil Keuntungan di Tengah Situasi Global

Indonesia Dapat Ambil Keuntungan di Tengah Situasi Global   NERACA Jakarta - Pendiri organisasi kebijakan luar negeri Foreign Community Policy Indonesia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…