Madani: Perjelas Moratorium Hutan Primer dan Gambut

Madani: Perjelas Moratorium Hutan Primer dan Gambut

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya meminta pemerintah agar memperjelas secara detail kebijakan moratorium hutan primer dan gambut yang akan dipermanenkan.

"Perpanjangan ini harus jelas definisinya, detailnya, karena yang sering merepotkan masalah detailnya," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/7).

Bahkan, ia juga menyayangkan hingga kini partisipasi masyarakat seakan ditutup ruangnya untuk ikut serta memberikan penguatan atas rencana mempermanenkan moratorium hutan primer dan gambut."Kita masyarakat sipil, terutama masyarakat sekitar hutan, tidak pernah dikonsultasikan atau diajak terkait subtansinya," kata dia.

Menurut dia, antusias publik cukup besar menyambut kebijakan tersebut tetapi masyarakat hanya bisa mengetahui setelah mendapatkan informasi melalui media massa.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Madani, pada perpanjangan moratorium keempat ditemukan beberapa persoalan mendasar. Pertama, pada setiap Inpres yang diterbitkan selalu dijanjikan penguatan implementasi dan pelibatan masyarakat sipil. Tetapi kenyataannya, lanjut dia, selama empat kali perpanjangan, hal tersebut sama sekali tidak terjadi, sehingga pelibatan secara terbuka dinilainya tidak ada.

Kedua, Madani juga menemukan instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pengawasannya tidak berjalan maksimal. Karena ternyata masih ada beberapa kebijakan terkait pelepasan kawasan hutan.

Misalnya, persoalan teranyar SK pelepasan kawasan hutan bagi PT HIP di Buol, Sulawesi Selatan untuk kebun sawit setelah adanya instruksi moratorium sawit. Terakhir baru-baru ini Teguh mengaku mendapatkan dokumen tentang SK menteri tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 91.337 Ha di Sulawesi Selatan.

"Sayangnya di dokumen ini juga tidak ada peta yang bisa dirujuk, jadi publik tidak tahu dan harus meraba-raba di mana," ujar dia.

Ia berpandangan seharusnya kebijakan terkait hutan dan lahan harus melibatkan banyak pihak dan terbuka, karena rentan konflik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, ia berpandangan pemerintah perlu memperjelas seperti apa detail moratorium hutan primer dan gambut yang akan diterapkan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan pemerintah berencana membuat moratorium izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut menjadi permanen.

Artinya, apabila kebijakan yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 10/2011 ini menjadi permanen, maka ada kemungkinan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan izin baru bagi korporasi terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dan Lahan Gambut. Ant

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ralali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM

Ralali Gandeng BCA Permudah Pembayaran UMKM   NERACA Jakarta - Di pertengahan tahun ini, platform marketplace business to business (B2B) Ralali.com…

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi - Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo

RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi Anggota Panja RUU Pertanahan FPG Firman Subagyo NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang…

Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Jutaan Produk Ilegal

Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan Jutaan Produk Ilegal   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…