Beras Sulit Diekspor Lantaran Harganya Mahal?

NERACA

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku kesulitan mengekspor beras karena harganya mahal akibat biaya produksi, yang tinggi. "Saya berusaha untuk ekspor. Sebenarnya yang membutuhkan beras kita itu banyak, hanya saja harganya tidak masuk, karena beras kita terlalu mahal," kata pria yang akrab disapa Buwas tersebut saat halal bihalal di Bulog Corporate University Jakarta, disalin dari Antara.

Buwas menjelaskan rencana ekspor beras dilakukan karena saat ini stok beras menumpuk di gudang Bulog yang jumlahnya mencapai 2,4 juta ton. Volume tersebut terdiri dari 2,2 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 143.000 ton beras komersial.

Opsi untuk melakukan ekspor beras dilakukan agar Bulog bisa memaksimalkan penugasan menyerap produksi petani, terutama pada masa panen gadu bulan Agustus nanti. Bulog juga ditugaskan untuk menyiapkan CBP sebesar 2,5 juta ton hingga akhir tahun ini.

Namun demikian, upaya ekspor tidak bisa direalisasikan karena harga beras Indonesia yang tidak kompetitif dibanding negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand. Biaya produksi beras di kedua negara tersebut terbilang murah karena prosesnya menggunakan mekanisasi alat dan mesin pertanian. Mekanisasi pertanian lebih efektif ketimbang metode konvensional atau manual yang masih diterapkan di Indonesia.

Buwas menambahkan Perum Bulog tengah mempertimbangkan ekspor beras ke Papua Nugini atau Timor Leste dalam rangka pelepasan stok untuk menghindari penurunan mutu kualitas beras yang sudah tersimpan dalam gudang. Rencananya Bulog akan mengajukan izin untuk melepas stok CBP sebanyak 1 juta ton dari total 2,2 juta ton.

"Mekanismenya diajukan, diizinkan tidak kita melepas CBP. Kalau sudah diputuskan, banyak yang membutuhkan juga, bisa melalui ekspor karena Timor Leste dan Papua Nugini membutuhkan," katanya.

Perum Bulog tengah mengajukan izin ke pemerintah untuk melepas stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak satu juta ton guna mencegah penurunan kualitas dan mutu beras yang tersimpan di gudang BUMN tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan CBP yang akan dilepas untuk dijual secara komersial ini merupakan sisa pengadaan beras impor yang dilakukan pemerintah pada periode Januari-Agustus 2018 sebesar 1,4 juta ton. Artinya, beras tersebut sudah tersimpan lebih dari setahun.

"Perhitungan kami ada satu juta ton (beras) eks impor sudah satu tahun. Walaupun belum ada perubahan signifikan tentang mutu, bagaimana pun sesuai standar dalam negeri, ya harus kita keluarkan satu juta ton itu," kata Budi Waseso.

Adapun pelepasan stok CBP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pelepasan CBP dilakukan apabila CBP telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan dan atau berpotensi/mengalami penurunan mutu.

Buwas menjelaskan pelepasan stok CBP akan dilakukan dengan skema penjualan komersial, salah satunya ekspor. Menurut dia, negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste masih membutuhkan pasokan beras dari Indonesia.

"Mekanismenya diajukan, diizinkan tidak, kalau kita melepas CBP? Kalau sudah diputuskan, banyak yang membutuhkan juga, bisa melalui ekspor karena Timor Leste dan Papua Nugini membutuhkan," katanya.

Opsi untuk melepas stok CBP ini, kata Buwas, dilakukan jika Bulog tidak diberi penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan beras yang kini menumpuk di gudang. Alokasi distribusi terbesar adalah melalui program beras sejahtera (rastra), namun Perum Bulog mulai berhenti menyalurkan rastra pada Mei 2019 menyusul adanya program bantuan pangan nontunai (BPNT).

Di sisi lain, program BPNT pun tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar karena 70 persen pengadaan diberikan kepada pasar bebas atau perusahaan swasta. Hal ini membuat Bulog kehilangan sasaran penyalurannya. Saat ini stok CBP yang tersimpan di gudang-gudang Bulog sebesar 2,2 juta ton dan perusahaan masih akan melakukan penyerapan beras saat panen raya hingga akhir tahun 2019.

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel: Pemberian Beras untuk ASN Ditiru Provinsi Lain

Gubernur Sumsel: Pemberian Beras untuk ASN Ditiru Provinsi Lain   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, pemberian…

FAMI Ajukan Pengaduan Tiket Pesawat Mahal ke KPPU

Jakarta, Ratusan advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Indonesia (FAMI), Kamis (1/8)mengadukan lima maskapai penerbangan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).…

KLHK: Penegakan Aturan Merkuri Sebagai B3 Sulit Diterapkan

KLHK: Penegakan Aturan Merkuri Sebagai B3 Sulit Diterapkan   NERACA Jakarta - Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Direktorat Jenderal…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perjanjian Dagang RI-Mozambik Siap Ditandatangani

NERACA Jakarta – Perundingan perjanjian dagang atau Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia-Mozambik selesai dibahas, selanjutnya tim teknik kedua negara…

Pelaku Usaha Sarang Burung Walet Harus Tingkatkan Kualitas

NERACA Jakarta – Para pelaku usaha sarang burung walet di Jawa Tengah diajak untuk meningkatkan kualitas produksi agar bisa mengambil…

Indonesia Kehilangan Pasar Akibat Tertinggal Jajaki Perjanjian

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai bahwa Indonesia banyak kehilangan pangsa pasar (market share) di sejumlah negara akibat…