DPRD Sukabumi Setujui Empat Raperda Menjadi Keputusan Yang Definitif - Raperda PD Waluya Gagal Dibahas

DPRD Sukabumi Setujui Empat Raperda Menjadi Keputusan Yang Definitif

Raperda PD Waluya Gagal Dibahas

NERACA

Sukabumi - Dari lima Rancangan Peraturan Daerah (raperda) yang diusulkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi hanya menyetujui empat rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi keputusan yang definitif. Keempat perda tersebut yakni, tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR, PDAM, pembentukan produk hukum dan LKPJ Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terhadap Anggaran 2018. Dan satu raperda yang tidak jadi dibahas yakni raperda tentang PD. Waluya.

Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, tidak dibahasnya raperda PD. Waluya tersebut dikarenakan akan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) provinsi."Kita menunggu dulu hasil dari BPKP," ujar Fahmi usai rapat Paripurna persetujuan empat raperda di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa sore (2/7).

Jadi lanjut Fahmi, setelah BPKP tuntas baru nanti akan segera dimasukan ke dewan untuk segera dibahas nantinya. Fahmi juga tidak mengetahui sejauh mana tingkat krusial permasalahan di tubuh waluya tersebut. Yang jelas tambah Fahmi, pihaknya saat ini tetap menunggu hasil dari BPKP tersebut."Apapun keputusanya kita tunggu rekomendasi dari BPKP," aku Fahmi.

Disisi lain Fahmi juga menyoroti masalah penyerapan anggaran yang masih belum terpenuhi targetnya di semester I ini. Namun aku Fahmi, rata-rata penyerapanya tergolong bagus ada dikisaran 40%."Situasi pileg dan pilpres juga agak sedikit tertunda dalam penyerapan anggaran tersebut," ujar Fahmi,

Fahmi meyakini, di triwulan berikutnya semua yang belum terpenuhi bisa dikejar target penyerapanya. Salah satu langkah itu tentunya harus dipacu yang alami rendah penyerapan anggarannya."Adalah beberapa dinas yang perlu dipacu penyerapan anggaranya," terangnya

Untuk itu Fahmi juga berharap sekali jika APBD perubahan tahun 2019 bisa rampung sebelum dewan periode 2014-2019 habis masa jabatanya."Makanya segera pembahasan APBD perubahan tersebut dibahas, mengingat waktu yang saat ini sangat mepet," pungkas Fahmi. Arya

BERITA TERKAIT

Anies dan Riza Patria Hadiri Rakerda Gerindra

Anies dan Riza Patria Hadiri Rakerda Gerindra NERACA Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Calon Wakil Gubernur DKI…

Nurmansjah Lubis, Pedagang Kopi Kandidat Wagub DKI

Nurmansjah Lubis, Pedagang Kopi Kandidat Wagub DKI NERACA Jakarta - Nurmansjah Lubis yang saat ini menekuni usaha kopi, resmi mendapatkan…

Pedagang Kopi Asal Jakarta Diduga Dikriminalisasi

Pedagang Kopi Asal Jakarta Diduga Dikriminalisasi  NERACA Jakarta - Direktur PT Sari Opal Nutriton, Benny Hermanto diduga menjadi korban kriminalisasi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Rp56,8 Triliun, Aset Lippo Karawaci Terbesar di antara Pemain Properti

Rp56,8 Triliun, Aset Lippo Karawaci Terbesar di antara Pemain Properti  NERACA Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) terus mencatatkan…

Fit and Proper Test Dirut BUMD Perlu Libatkan DPRD

Fit and Proper Test Dirut BUMD Perlu Libatkan DPRD NERACA Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi…

Young Health Programme Mengajak Remaja Hidup Sehat dan Peduli Gizi - Untuk Menjadi Generasi Emas 2045 yang Produktif dan Kreatif

Young Health Programme Mengajak Remaja Hidup Sehat dan Peduli Gizi Untuk Menjadi Generasi Emas 2045 yang Produktif dan Kreatif NERACA…