BANK DUNIA PREDIKSI PERTUMBUHAN 2019 CAPAI 5,1% - Jokowi Diminta Fokus pada 5 Faktor Kunci

Jakarta-Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo Chaves, mengungkapkan ada lima kunci yang harus menjadi fokus pemerintahan Jokowi pada periode II guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Ke-5 faktor kunci tersebut adalah pembangunan infrastruktur, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), pajak dan belanja negara.

NERACA

"Kita berharap pemerintah dapat fokus pada kelima area tersebut sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakatnya dan juga kapasitas pemerintah itu sendiri," ujar Chaves di Jakarta, Senin (1/7).

Dia menjelaskan, penarikan pajak untuk upaya pengembangan RI dapat dilakukan melalui sektor kemaritiman. "Sektor perikanan Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia dan memainkan peranan yang sangat krusial pada ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, sektor pariwisata Indonesia mendapat banyak manfaat dari kekayaan laut dan pantai kelas dunia yang menjadi faktor utama pendorong wisatawan," ujarnya.

Chaves pun menekankan, Samudera Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dibutuhkan investasi multi sektor untuk melindungi kekayaan laut dan pantai dari sampah laut.

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada tahun ini, kemudian naik menjadi 5,2% pada 2020. Proyeksi ini didukung oleh konsumsi masyarakat, yang diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat.

Selain itu, posisi fiskal yang lebih kuat akan memungkinkan bertambahnya investasi pemerintah termasuk proyek infrastruktur baru dan upaya rekonstruksi di Lombok dan Palu pasca bencana alam.

Dalam paparan laporan triwulanan perekonomian Indonesia edisi Juni 2019, Bank Dunia menyoroti kebijakan makro ekonomi yang terkoordinasi dan hati-hati telah membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah gejolak global serta serangkaian bencana alam yang luar biasa.

Pada kuartal pertama tahun 2019 pertumbuhan PDB riil Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Meski terjadi gejolak global, ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan PDB triwulanan antara 4,9-5,3% selama 3,5 tahun terakhir.

"Manajemen ekonomi Indonesia yang bijaksana telah membuahkan hasil. Meski pada tahun 2018 arus keluar modal dari pasar negara-negara berkembang lebih besar dari pada saat Amerika Serikat meningkatkan tingkat suku bunga pada 2013, ekonomi Indonesia tetap kuat sehingga membantu menurunkan tingkat kemiskinan ke rekor terendah sebesar 9,7% pada September 2018," tutur Chaves.

Selama kuartal pertama 2019 terjadi peralihan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan investasi melambat dari tingkat tertinggi selama beberapa tahun, sementara konsumsi masyarakat dan pemerintah meningkat. Sementara defisit transaksi berjalan mengecil pada awal 2019 karena impor menyusut lebih cepat dari ekspor akibat pertumbuhan investasi yang melambat.

Kondisi makro keuangan Indonesia telah membaik sejak November 2018. Aliran modal masuk kembali pulih pasca gejolak keuangan global pada pertengahan 2018 ketika aliran modal keluar dari negara-negara berkembang lebih besar dari pada saat tingkat suku bunga di Amerika Serikat meningkat di tahun 2013.

Dengan nilai tukar mata uang yang relatif stabil, harga minyak yang rendah, dan harga energi domestik yang stabil, inflasi turun menjadi rata-rata 2,6% pada kuartal pertama 2019, tingkat terendah sejak kuartal keempat 2009.

Untuk meningkatkan kinerja ekonomi di di masa yang akan datang, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural serentak menjalankan kebijakan fiskal dan moneter yang kokoh."Untuk mempercepat pertumbuhan dari tingkat sekarang, Indonesia membutuhkan reformasi struktural lebih banyak dan berkesinambungan, sambil mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang kokoh," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Risiko terhadap proyeksi pertumbuhan Indonesia telah meningkat dengan kembalinya eskalasi ketegangan perdagangan global yang mungkin akan membebani perdagangan dunia. Selain itu, pertumbuhan global yang lebih lambat di antara negara-negara maju dan Tiongkok juga membawa risiko besar.

Dampak Perang Dagang

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa meredanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China tak akan berdampak bagi Indonesia. Sebaliknya, defisit perdagangan Indonesia justru akan semakin melebar hingga US$ 10 miliar.

Menurut ekonom Indef, Bhima Yudhistira, perang dagang AS-China masih berisiko mengalami eskalasi di tengah upaya Presiden Donald Trump memainkan strategi politiknya jelang Pilpres AS 2020.

Positioning China yang masih bertahan juga disebutnya menyulitkan Negeri Paman Sam untuk menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. "Dampaknya kinerja ekspor Indonesia masih akan tertekan sampai akhir tahun. Defisit perdagangan diperkirakan menembus US$ 10 miliar. Lebih tinggi dari 2018 di US$8,5 miliar," ujarnya kepada Liputan6.com, kemarin.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan RI pada Mei 2019 mengalami surplus hingga US$210 juta. Akan tetapi, Bhima menuturkan pencapaian itu hanya bersifat temporer. "Surplus kemarin cuma temporer, lebih disebabkan anjloknya impor bahan baku dan barang modal karena industri mengurangi kapasitas produksi. Jadi kecil kemungkinan akan surplus lagi," ujarnya.

Menurut Bhima, pokok masalah utama saat ini adalah bea tarif masuk. Dalam hal ini, Trump menyatakan masih ada potensi AS untuk tetap melanjutkan kenaikan bea masuk dan pajak yang jumlahnya mencapai USD 350 miliar. "Selama tarif bea masuk belum diturunkan signifikan, permintaan bahan baku dan komoditas dari Indonesia untuk manufaktur AS dan China akan menurun," ujarnya.

Dia mengingatkan, kunci bertahan di era perang dagang adalah membuat insentif pajak dan non-pajak bagi industri yang mau lakukan relokasi atau peningkatan basis produksi di indonesia. "Contohnya ekspor tekstil dan pakaian jadi justru meningkat ordernya. Pemerintah tinggal melakukan pemetaan industri apa yang potensial dan jemput bola tawarkan insentif. Jangan terlambat karena Vietnam sudah gencar jemput bola ke perusahaan yang berbasis di China," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…