Memanipulasi Laporan Keuangan, Dirut Garuda Didemo Agar Dipecat Dari Jabatannya

Memanipulasi Laporan Keuangan, Dirut Garuda Didemo Agar Dipecat Dari Jabatannya

NERACA

Jakarta - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud) melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Dirut PT Garuda Indonesia (Persero), Ari Askhara segera dipecat dari jabatannya.

Unjuk rasa ini dilakukan setelah Almud mengendus adanya penipuan publik yang dilakukan oleh Ari Askhara dalam Laporan Posisi Keuangan (LPK) tahunan perusahaan tahun 2018. Berdasarkan informasi sebelumnya, diperoleh keterangan bahwa Garuda mencatatkan keuntungan sekitar Rp11 Miliar di Desember 2018, namun pada tahun 2017, Maskapai Pelat Merah ini mengalami defisit hingga Rp3 Triliun.

"Pada laporan 31 Desember 2018 dituliskan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meraup laba bersih USD 809,85 ribu atau sekitar Rp11 miliar. Padahal kita ketahui bersama PT Garuda mengalami kerugian cukup dalam pada 2017 mencapai Rp3 triliun," ujar Koordinator Almud, Fadhli di Jakarta, Selasa (2/7/).

Fadhli juga menambahkan, dirinya sangat tidak mempercayai laporan keuangan Garuda yang menyebut jika kerugian di tahun 2017, dapat dipoles menjadi keuntungan di tahun 2018. Apalagi pada 2018 nilai tukar rupiah pernah melemah hingga Rp14.000 per 1 dolar Amerika dan harga minyak dunia juga tidak stabil.

"Kita bertanya-tanya, seharusnya kondisi ekonomi yang melemah menjadi kendala untuk semua perusahaan penerbangan, tetapi kenapa Garuda malah mendapatkan keuntungan," ungkap Fadhli.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan 2018, juga ditemukan perjanjian kerjasama antara PT Garuda Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa pemasangan WiFi, Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239 juta. Namun kerja sama itu tidak dapat dimasukan dalam Laporan Posisi Keuangan (LPK) 2018 karena kerja sama ini untuk 15 tahun dan dana tersebut belum diterima Garuda sampai akhir tahun 2018.

Sebagai akibat mempermainkan Laporan Keuangannya, pada hari Jum’at (28/6) kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menjatuhkan hukuman kepada Garuda Indonesia. Bahkan semua direksi dijatuhkan denda masing-masing Rp100 juta dan akuntan publik yang menangani LPK PT Garuda (persero) Tbk telah dibekukan selama satu tahun.

"Hal ini merugikan sekali bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana PT Garuda juga menjual sahamnya kepada masyarakat umum jadi hal ini dapat kita kategorikan sebagai penipuan publik," jelas Fadhli.

Melihat rentetan kejadian yang menimpa Garuda akhir-akhir ini, Almud menilai Ari Askhara telah gagal dalam memimpin perusahan, sehingga menguntungkan mafia-mafia penerbangan dan merugikan masyarakat dengan mahalnya tiket pesawat.

Dengan dasar ini, Almud telah mengeluarkan empat pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memecat Ari Askhara dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

2. Mencoret semua dewan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena melakukan penipuan dalam perbuatan laporan keuangan tahunan 2018.

3. Turunkan harga tiket pesawat untuk memudahkan masyarakat.

4. Jokowi harus berani mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno karena telah membiarkan kecurangan di BUMN.

Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”   NERACA Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui…

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan NERACA Surabaya - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendukung agar teknologi…

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk   NERACA  Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa pihaknya tidak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Arbi Sanit: Mangkirnya Zulhas Bisa Hancurkan PAN

Arbi Sanit: Mangkirnya Zulhas Bisa Hancurkan PAN NERACA  Jakarta - Ketidakhadiran Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan…

Presiden Jokowi Akui Indonesia Mengalami Obesitas Regulasi

Presiden Jokowi Akui Indonesia Mengalami Obesitas Regulasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia mengalami obesitas regulasi yang…

Pakar Hukum: Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri Perkuat Polisi

Pakar Hukum: Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri Perkuat Polisi   NERACA Purwokerto - Pengangkatan 17 Penasihat Ahli Kapolri, dua orang di antaranya…