KPK Sosialisasikan Penyelamatan Aset dan Keuangan Negara

KPK Sosialisasikan Penyelamatan Aset dan Keuangan Negara

NERACA

Gorontalo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Gorontalo melakukan sosialisasi, dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyelamatan aset dan keuangan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah.

FGD yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Koordinator Wilayah (Korwil) III KPK RI Dian Patria, dikutip dari Antara, kemarin, menjelaskan, pelaksanaan FGD tersebut merupakan upaya perbaikan tata kelola pajak maupun aset dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut dia, KPK RI ingin memastikan penerimaan daerah dari pajak dan pemanfaatan aset bisa maksimal serta sesuai dengan aturan yang berlaku.“Melalui forum ini kami harapkan masing-masing daerah membuka datanya, siapa saja wajib pajaknya, apa kendalanya, mana yang sudah bayar dan belum. Kalau soal aset, lahan-lahan mana saja yang dipunyai, apakah ada masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, atau sementara percepatan sertifikasi untuk aset tanah,” ujar dia.

Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idris Rahim mengatakan seluruh pihak dalam pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

“Hal itu kita wujudkan melalui program pencegahan korupsi dengan mewujudkan rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi, serta program pencegahan korupsi dengan mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” jelas Wagub.

Idris berharap, pelaksanaan FGD dapat memberi solusi terhadap berbagai permasalahan dan kendala khususnya menyangkut tunggakan pajak yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan daerah.“Khusus untuk Pemprov Gorontalo dari lima objek pajak, realisasinya pada tahun 2018 melampaui target,” tambah dia.

Data Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, salah satu objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor, realisasinya pada tahun 2018 mencapai 110,16 persen atau sebesar Rp98,704 miliar dari target sebesar Rp89,604 miliar.

Dampingi KAD Anti Korupsi di Gorontalo

Kemudian KPK RI dan Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi yang baru dibentuk November 2018. Dian Patria mengatakan KPK bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pendampingan KAD guna memperkuat komitmen anti korupsi.

Menurut dia, hal itu penting dilaksanakan mengingat sebagian besar korupsi, justru dimulai oleh pihak swasta yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi.“Sekitar 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK itu melibatkan sektor swasta. Hal ini sebenarnya kontra produktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia,” ungkap dia.

Dian mengatakan untuk dapat memutus praktek suap antara aparat penyelenggara negara dengan pengusaha, semua pihak harus saling terbuka.“Kami berharap dengan dibentuknya forum KAD ini, ada komunikasi antar pemerintah dan sektor swasta untuk saling menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas,” ujar dia.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengucapkan terima kasih kepada KPK, yang mendukung daerah menerapkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Ia berharap, KAD anti korupsi bisa membentuk karakter yang mampu mencegah korupsi antara regulator dan pelaku usaha.“Jadikan forum KAD ini sebagai wadah untuk untuk membentuk bisnis integritas yang anti suap, bukan organisasi untuk lapor melapor tindak korupsi,” tukas dia. Ant

BERITA TERKAIT

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD   NERACA Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah…

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI M. Syafi'i mempertanyakan keberanian Calon…

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi NERACA Jakarta - Ombudsman RI membentuk tim investigasi untuk mengkaji fenomena gagal…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”   NERACA Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui…

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan NERACA Surabaya - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendukung agar teknologi…

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk   NERACA  Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa pihaknya tidak…