Oleh: Pril Huseno

Di tengah situasi pelik perekonomian yang melambat, perbincangan strategi untuk menggairahkan sektor riil termasuk investasi tentu tidak boleh terhenti. Hal itu kiranya penting agar upaya-upaya pencarian solusi atas masalah perekonomian tetap menjadi diskursus nasional yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

Pada Minggu (23/6/2019), Indef kembali mengadakan seminar online yang melibatkan para jurnalis dengan tema “Suku Bunga, Insentif pajak dan Ekspor”. Masalah sukubunga, insentif pajak dan ekspor nasional menjadi krusial untuk diurai mengingat sehatnya sektor riil menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan bukan hanya mengandalkan sektor konsumsi.

Disadari selama ini, bahwa kinerja industri nasional tumbuh hanya sebesar 4,95 persen, atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi 2018. Kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB juga masih relatif kecil (20,19 persen) dan cenderung mengalami penurunan. Padahal di masa lalu pertumbuhan industri pernah mencapai 25 -30 persen. Industri manufaktur yang tumbuh sehat diharapkan mempunyai multiplier effect yang luas dari sisi penerimaan negara dari ekspor, pajak dan berkurangnya pengangguran.

Namun, belakangan pertumbuhan sektor riil dan investasi khususnya FDI bagi target peningkatan angka ekspor nasional tak kunjung meningkat. Beberapa waktu terakhir angka ekspor malah turun, begitu pula angka impor. Padahal impor yang dilakukan biasanya dibutuhkan sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi industri untuk menghasilkan produk-produk ekspor.

Elaborasi terhadap sebab macetnya sektor riil dan melambatnya investasi sepertinya telah terus menerus dilakukan. Namun, mengapa terkesan tak mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara?

Salah satu kebijakan yang tetap tidak berubah adalah angka sukubunga acuan BI yang tetap 6 persen. Meskipun kerap disuarakan agar terjadi penurunan sukubunga acuan BI oleh pemerhati ekonomi, namun rapat Gubernur BI beberapa waktu lalu tetap memutuskan angka yang sama yakni 6 persen.

Padahal, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekspor dan investasi ditengarai juga ikut dipengaruhi oleh kenaikan sukubunga acuan BI. Kenaikan sukubunga pinjaman, jelas menjadi batu sandungan bagi upaya menggairahkan investasi dan juga pertumbuhan sektor riil.  

Faktor apa saja kiranya yang menyebabkan otoritas moneter bergeming dalam menetapkan sukubunga acuan BI? Apakah karena sudah terlalu tergantung terhadap investasi portofolio? Atau, adakah sebab lain?

Belakangan, pemerintah juga sedang mengkaji untuk menurunkan pajak khususnya tarif PPh Badan Pasal 25/29 dari semula 25 persen menjadi 20 persen. Tujuannya, untuk menggairahkan masuknya investasi FDI ke Indonesia.

Menjadi pertanyaan, apakah pengurangan tarif PPh Badan Pasal 25/29 menjadi hanya 20 persen akan menjamin masuknya investasi FDI ke dalam negeri? Agaknya, hal itu harus berkaca juga dari pengalaman negara lain yang mempunyai tarif PPh Badan rendah dalam hubungannya dengan masuknya investasi FDI ke negara bersangkutan.

Apakah upaya meningkatkan angka investasi FDI dengan mengurangi pajak PPH Badan pasal 25/29 berhasil meningkatkan angka investasi? Tidak adakah faktor lain yang justru menjadi kunci penting bagi peningkatan kembali investasi FDI ke Indonesia? Apakah juga berhasil untuk meningkatkan angka ekspor? (www.watyutink.com)