Pelaku UMKM Harus Lebih Familiar Dengan Data Usaha

NERACA

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengelola data untuk dijadikan rancangan strategi bisnis yang dapat meningkatkan performa penjualan.

"Pelaku UMKM harus familiar dengan data, mereka harus melek data. Sekarang banyak aplikasi yang memudahkan mereka dan mereka harus jeli mana aplikasi yang bisa mendorong mereka maju," kata Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM dalam acara forum interaktif menyambut Hari UMKM Internasional di Auditorium Gedung Kemenkop dan UKM di Jakarta, disalin dari Antara.

Forum interaktif bertajuk "Kelola Data dan Analisis Penjualan & Rancang Strategi Lebih Cekatan" itu berkolaborasi dengan Moka, start up penyedia sistem kasir digital Indonesia dan dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM binaan Kemenkop dan UKM.

VP Brand dan Marketing Moka, Bayu Ramadhan mengatakan pelaku UMKM di Indonesia masih sedikit yang mengadopsi teknologi terutama dalam hal pengelolaan data untuk kepentingan pengembangan bisnis.

Menurut dia, jumlahnya hanya sekitar 16 persen dari total 64 juta pelaku UMKM yang terdata oleh Kemenkop dan UKM telah melek digital. "Padahal pemanfaatan teknologi dapat menghasilkan banyak data yang merupakan aset berharga untuk diolah menjadi wawasan baru," ujar Bayu.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Rifqi Rianputra selaku Direktur Pigeonhole Coffee yang merupakan salah satu pelaku usaha yang sukses menjalankan bisnisnya melalui pemanfaatan data dan teknologi. "Data itu kita perlu untuk bisa mengambil tindakan, seperti kapan untuk mengeluarkan promo yang tepat agar jangan sampai promo itu justru merugikan," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menginginkan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan kemudahan terhadap bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa akses teknologi digital yang lebih kuat dan besar.

Sukamta mengatakan, Kemenkominfo melakukan pembinaan secara masif serta memberikan wadah yang tepat bagi para pegiat UMKM di Indonesia. "Karena barang-barang pengusaha kita ini tidak didorong punya pengetahuan teknologi yang cukup. Harapan kami Kemenkominfo melakukan ini, karena tupoksinya Kemenkominfo. Jadi, harapan kami ada di Kemenkominfo untuk memperkuat pengusaha-pengusaha UMKM kita itu dengan akses teknologi digital," ucap Sukamta.

Apalagi, ia mengemukakan bahwa saat ini Kemenkominfo juga diketahui aktif melakukan pembinaan terhadap sekitar 30.000 UMKM yang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Menurut dia, bila negara tidak hadir untuk memberikan kemudahan akses teknologi digital terhadap pelaku UMKM maka kinerja mereka juga akan terus tertinggal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memanggil para pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan dan asosiasi terkait untuk meminta masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan tentang ekonomi mikro.

“Saya ingin mendapat masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan terutama usaha mikro kecil menengah yang kita tahu jumlahnya terakhir data yg saya terima 62,9 juta unit usaha UMKM di Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo saat menerima para pelaku UMKM di Istana Merdeka Jakarta, 18 Juni 2019.

Pada kesempatan itu, ia mengundang perwakilan dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo).

Presiden menilai puluhan jutaan UMKM di Tanah Air memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai potensi ekonomi. Oleh karena itu, ia membutuhkan usulan dan masukan dari pelaku UMKM secara langsung sebagai bahan dalam perancangan disain kebijakan terkait UMKM ke depan. "Saya kira kita memiliki kesempatan yang sangat, masih sangat longgar di negara kita untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo diminta untuk membebaskan pajak atau menerapkan pajak terhadap UMKM khususnya usaha mikro dan kecil sebesar 0 persen atau dipangkas kembali dari sebelumnya 0,5 persen setahun.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah mengusulkan dan memberikan masukan kepada Presiden untuk kembali memangkas pajak UMKM. “Pajak yang sudah diturunkan 1 persen menjadi 0,5 persen tapi dari sisi omzet terasa masih terlalu berat bagi kami,” katanya.

BERITA TERKAIT

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sika Indonesia Resmikan Pabrik Ketiga di Cibitung

NERACA Bekasi – Perusahaan bahan kimia untuk konstruksi dan industri, Sika semakin mengukuhkan bisnisnya di Indonesia dengan meresmikan pabrik ketiga…

PRS, Solusi Sementara PGN untuk Alirkan Gas Bumi di Jawa Tengah

NERACASemarang - Dengan berdirinya sejumlah kawasan industri baru seperti di Kendal dan Ungaran, menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan…

Menteri Susi Prakarsai Dialog Pemberantasan IUU Fishing

NERACA New York - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson,…