NERACA

Jakarta - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyerukan kepada pemerintah untuk menyetop impor sampah plastik dari negara-negara maju, mengikuti langkah serupa dari sejumlah negara di ASEAN. "Beberapa negara ASEAN telah merespons perubahan perdagangan limbah plastik global ini dengan pembatasan impor," kata Direktur Eksekutif Ecological Observations and Wetlands Conversation (Ecoton) Prigi Arisandi di Jakarta, Selasa (25/6).

Seruan itu disampaikan Prigi saat Report Launch and Film Skreening "Perdagangan Sampah Plastik" di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta. Ecoton merupakan salah satu elemen penginisiasi AZWI, selain beberapa lembaga lain, Walhi, BaliFokus/Nexus3, dan Indonesian Center for Environmentl Law (ICEL). Prigi juga menyampaikan laporan hasil investigasi perdagangan limbah plastik impor dari salah satu industri di Jawa Timur yang dituangkannya dalam film berjudul "Take Back!" itu.

Menurut dia, limbah kertas memang menjadi bahan baku industri kertas di Indonesia sehingga banyak diimpor, terutama dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa. Malaysia telah mencabut izin impor 114 perusahaan dan menargetkan pelarangan impor pada 2021, Thailand juga menargetkan pelarangan impor, demikian pula Vietnam.

Penasihat senior BaliFokus/Nexus3 Yuyun Ismawati membenarkan Thailand sudah menargetkan menutup impor limbah plastik dan ekonomis, sementara Filipina secara politis menyatakan perang terhadap sampah impor. "Sayangnya, Indonesia tidak punya sikap tegas dan terkesan membela industri tanpa regulasi dan penegakan hukum yang jelas," katanya, melalui tayangan teleconference.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati meminta perusahaan-perusahaan pengimpor sampah plastik untuk bertanggung jawab menangani pencemaran bawaan dari kegiatan tadah, pindah tangan, dan sumbang sampah. Yang dirugikan dari tidak terkontrolnya impor sampah plastik, kata dia, adalah pencemaran lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat, sementara yang diuntungkan hanyalah korporasi.

Ditambahkan Prigi, pada 2018, volume impor kertas bekas sebesar 739 ribu ton atau naik dibanding 2017 yang sebesar 546 ribu untuk bahan baku pabrik kertas di Jawa Timur. “Dari 12 perusahaan kertas di Jawa Timur, lima perusahaan kami survei dan jumlah plastik yang ditemukan dalam waste paper 10 persen sampai 30 persen,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Aktivitas impor sampah kertas yang terkontaminasi sampah plastik tidak terkelola dengan baik. Hal ini akan menimbulkan kerusakan di air, udara, dan lahan. "Yang harus disetop penyelundupan sampah plastiknya, bukan impor sampah kertasnya," kata dia. Melihat kondisi tersebut, kata Prigi, Ecoton mengusulkan tiga hal kepada pemerintah. Pertama, memasukan impor sampah kertas ke dalam jalur merah, agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa melakukan inspeksi.  

Kedua, mendorong pemerintah agar negara asal atau eksportir melakukan sertifikasi terhadap perusahaan daur ulang dan menerapkan pengawasan 0 persen sampah plastik domestik. "Ini untuk memastikan tidak adanya sampah plastik dari rumah tangga berupa food packaging, household product dan personal care," tuturnya. Ketiga, pemerintah harus memperketat pengawasan impor sampah kertas, dan mencabut izin impor bagi pengusaha kertas yang terbukti melakukan jual beli sampah plastik domestik impor.

Berdasarkan data pada 2018, memang menunjukkan ada peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton), angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir dan pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton. Menurut data Greenpeace yang dikutip Mongabay, eksportir sampah terbanyak ke Indonesia adalah Inggris dengan sekitar 67,807 ton pada Januari-November 2018, diikuti 59,668 ton dari Jerman, 42,130 ton dari Australia, kemudian berturut-turut Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Belgia, Prancis, Spanyol, dan Hongkong di peringkat berikutnya. bari