NERACA

Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk melakukan kolaborasi guna menghadapi era revolusi industri 4.0. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur Heru Cahyono mengatakan di Kota Batu, Jawa Timur, Senin, revolusi industri 4.0 telah mengubah paradigma masyarakat dunia, dan menawarkan banyak peluang bagi sektor perbankan, termasuk pada BPRS.

"Revolusi industri 4.0 banyak menawarkan peluang bagi perbankan, dan hal tersebut harus ditangkap oleh BPRS," kata Heru, dalam sambutannya pada Evaluasi Kinerja dan Capacity Building BPRS se-Jawa Timur, seperti dikutip Antara, kemarin. Heru menjelaskan, peluang yang harus ditangkap oleh BPRS tersebut antara lain adalah, pengembangan strategi bisnis tidak lagi berfokus pada produk-produk yang dipasarkan saja, akan tetapi harus bergeser pada ide kolaborasi dalam pengembangan platform atau rencana kerja bersama.

Pengembangan platform tersebut, lanjut Heru, bisa dilakukan dengan sesama BPRS dalam satu industri, maupun berkolaborasi dengan bank umum syariah, atau lembaga jasa keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, fintech syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. "Pengembangan strategi yang dilakukan oleh BPRS, bukan hanya fokus pada 'product based', namun bergeser pada ide-ide untuk melakukan kolaborasi mengembangkan platform bersama,” kata Heru.

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini dan sebagai bagian dari sistem keuangan di Indonesia, industri perbankan syariah termasuk BPRS, tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada. Saat ini, tantangan yang dihadapi kian ketat dengan persaingan tinggi. Tantangan dan tingkat kompetisi yang ketat tersebut hasil dari berkembanganya perusahaan fintech, Lembaga Keuangan Mikro, serta Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), termasuk adanya Program KUR dengan bunga 7 persen.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, BPRS harus adaptif dan kreatif dalam menyusun berbagai strategi bisnis, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana masyarakat. Di Jawa Timur, pada triwulan I 2019, kinerja BPRS mampu mencatatkan pertumbuhan volume usaha sebesar 8,26 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) 8,26 persen, dan pembiayaan tumbuh sebesar 21,97 persen.