Pencegahan Radikalisme Dengan Pendekatan Holistik

Pencegahan Radikalisme Dengan Pendekatan Holistik

NERACA

Jakarta - Penanganan dan pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan secara pasial, pendekatannya harus holistik, demikian dikatakan Pengamat sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati.

"Artinya harus menyeluruh, bergerak bersama, tidak bisa parsial antara satu instansi dengan instansi lain melakukan pendekatan yang satu dan lainnya, semua harus paralel," kata Devie saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan langkah pertama yang pasti harus dilakukan adalah membangun pendidikan intercultural antara budaya, karena persoalan dari radikalisme diawali dari persoalan sistem kepercayaan.

Menurut dia, ketika seseorang sudah memiliki benih-benih tidak toleran terhadap orang lain, itu dengan mudah akan tergoda untuk menjadi radikal tanpa disadarinya."Ketika anda tidak toleran, karena toleran itu bagaimana anda harus bisa melihat dan hidup dalam perbedaan," kata dosen Vokasi Universitas Indonesia (UI) ini.

Devie mencontohkan ketika dirinya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Sebagai mahasiswa yang berasal dari negara muslim terbesar di dunia memiliki rasa lebih segala-galanya dari pada yang lain. Tetapi ketika berada di Inggris, dengan kondisi yang ada bahwa muslim atau umat Islam itu menjadi sangat minoritas di negara Ratu Elizabeth tersebut."Jadi kalau di Indonesia kita merasa diri kita super power di tempat lain malah menjadi minoritas," ujar dia.

Devie mengatakan ketika seseorang menyadari dirinya sebagai manusia global, yang artinya tidak boleh intoleran terhadap orang lain, maka pemikiran ini dapat menjadi salah satu cara menjadikan perilaku yang toleran."Ini berangkat dari cara pandang terhadap orang lain," kata Devie yang juga seorang penulis ini.

Pendiri Yayasan Bakti Aluni dan Abdurahman Wahid Center (AWCenter) UI ini menambahkan, pendekatan holistik tersebut harus melibatkan semua pihak, tidak cukup hanya upaya pemerintah saja, tetapi juga keterlibatan masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah sudah berupaya secara komprehensif dengan modul sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan rehabilitasi yang dilakukan bertahap.

Lagi-lagi, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, ketika pemerintah sudah menggunakan perangkat hukum formal, tetapi masyarakat masih menyuburkan paham tersebut serta bagaimana sikap masyarakat menerima mereka yang pernah terpapar menjadi faktor pendukung dalam upaya pencegahan ini.

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat, lanjut dia, adalah dengan menyebarkan informasi-informasi positif tentang toleransi, sekaligus menjadi alarm bagi dirinya sendiri maupun keluarganya ketika ada benih-benih radikalisme tersebut muncul.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pada tanggal 13 Juni 2019, Kementerian Sosial merehabilitasi puluhan warga yang terpapar paham teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang kini berada di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Ant

BERITA TERKAIT

Kekayaan Hayati Indonesia Adalah Aset Pembangunan

Kekayaan Hayati Indonesia Adalah Aset Pembangunan   NERACA Jakarta - Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia semestinya bisa menjadi aset pembangunan untuk…

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"   NERACA Pangkalpinang - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuristyo…

Indonesia Dapat Ambil Keuntungan di Tengah Situasi Global

Indonesia Dapat Ambil Keuntungan di Tengah Situasi Global   NERACA Jakarta - Pendiri organisasi kebijakan luar negeri Foreign Community Policy Indonesia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…