NERACA

Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak FTA untuk memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Hal ini karena, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia dikarenakan masalah struktural dalam kinerja perdagangan yang mempengaruhi fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Kondisi Perang Dagang berkontribusi terhadap perburukan kinerja perdagangan Indonesia.  Oleh karena itu, perlu strategi tepat untuk memperbaiki struktur kebijakan perdagangan Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing.

 Hal ini disampaikan dalam acara diskusi mengenai Di bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, yang diselenggarakan oleh IGJ di Jakarta (18/6). Diskusi ini dilakukan bersamaan dengan momentum perundingan Indonesia-EU CEPA pada 17-21 Juni 2019 di Jakarta.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa strategi Pemerintah Indonesia sangat reaktif dalam menyelesaikan persoalan defisit neraca perdagangan. Penambahan sebanyak 12 perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun regional, bukanlah jawaban tepat untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Pembukaan pasar melalui FTA memang memungkinkan untuk membuka peluang ekspor yang lebih besar, tetapi bukan berarti dengan sendirinya mampu menaikkan nilai ekspor.

“Meningkatkan ekspor tetapi hanya dengan bermodalkan komoditas yang bernilai tambah rendah akan sulit memanfaatkan potensi pasar yang ada. Lagi pun, membuka akses pasar dalam kerjasama FTA dengan menetapkan tariff 0% hampir di 100% pos tarif juga membuka potensi ancaman peningkatan nilai impornya. Diperlukan juga skema antisipasinya. Maka, ke depan Pemerintah Indonesia harus menata kebijakan perdagangan secara struktural, dan bukan sekedar strategi reaktif yang jangka pendek, jelas Rachmi.

 Rachmi mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak hanya bicara soal ekspor, tetapi juga menyusun strategi Kebijakan Non-Tarriff Measures (NTMs) yang harus diperkuat untuk menjadi strategi dalam menyiasati gempuran impor. pemerintah perlu menyusun strategi NTMs yang dapat melindungi pemanfaatan produk domestic dalam kegiatan ekonomi nasional tanpa harus takut kita digugat di WTO. Negara industri lebih banyak menerapkan NTMs ketimbang Indonesia, dan malah mereka juga yang lebih sering menggugat Indonesia, terang Rachmi.

Rachmi juga menambahkan, bahwa aturan dalam kerjasama FTA jangan sampai menjadi boomerang bagi matinya industry lokal. Hal ini karena banyak aturan FTA yang akhirnya membatasi gerak pemerintah untuk dapat menyusun kebijakan untuk memperkuat industry lokal. Oleh karena itu, IGJ mendesak pemerintah Indonesia agar memiliki posisi runding yang dapat memperkuat fase penguatan industry lokal dan tidak bisa ditawar, seperti kewajiban local content requirement (TKDN), pembatasan ekspor bahan mentah, kewajiban transfer teknologi dan memastikan pelaksanaan aturan fleksibilitas dalam aturan IPR, membatasi pembukaan akses pasar untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, menghapus mekanisme rachet dan standstill serta mekanisme lain yang membatasi ruang kebijakan negara,  membatasi penerapan performance requirements, dan menghapus mekanisme ISDS.

Dalam paparan diskusi, Peneliti IGJ, Hafidz Arfandi, menyampaikan ada 2 (dua) faktor yang menjadikan Indonesia terus dibayangi defisit neraca perdagangan yang diprediksi akan semakin parah dari tahun ke tahun, yaitu, Pertama, nilai impor yang meningkat signifikan; dan Kedua, ekspor yang bernilai tambah rendah berbasis komoditas extractive, mentah, dan setengah jadi.

“Kita punya masalah mendasar, yaitu daya saing industri. Agresifitas FTA yang dilakukan oleh pemerintah sedianya harus diiringi dengan tiga hal penting; Pertama, Peningkatan kapasitas produksi domestik, terutama yang berbasiskan manufaktur. Kedua, Pertimbangan daya saing komoditas di pasar global, Ketiga, Skema antisipatif untuk mengelola ekspansi impor ke pasar domestik. Tanpa itu semua, maka agresifitas FTA hanya akan menjadi kuburan bagi Indonesia,” tegas Hafidz.

Lebih lanjut Hafidz menjelaskan, dengan mengacu pada Revealed Comparative Advantage (RCA), daya saing komoditas Indonesia di pasar utama dunia masih berada kurang dari 1 atau berada di bawah rata-rata global, dimana untuk menjadi pemain pasar yang kompetitif setidaknya nilai RCA harus lebih dari 1 dan semakin tinggi nilainya akan semakin baik.

 Dari daftar 19 komoditas Indonesia yang memiliki nilai RCA di atas rata-rata dunia (>1) hanya 4 komoditas yaitu Minyak Kelapa Sawit yang pada 2012 di angka 4.39 turun menjadi 3.97 di 2016, Alas kaki naik dari 1.50 menjadi 1.72, Kopi, teh dan rempah yang turun dari 1.49 menjadi 1.32 dan timah 5.66 menjadi 6.66. Sedangkan komoditas lainnya jauh di bawah 1 (<1) yang artinya sulit untuk berusaha melakukan ekspansi pasar secara signifikan. Bahkan beberapa mengalami kecenderungan menurun di antaranya BBM, Produk Kimia, Pakaian Jadi, Furniture, Besi dan Bahan Baku Logam, Gandum Olahan dan Besi Baja.