MRT Mampu Kurangi 5.600 Kendaraan Pribadi

NERACA

Jakarta - Transportasi umum terbaru di ibu kota, Moda Raya Terpadu atau MRT diperkirakan mampu mengurangi hingga 5.600 kendaraan pribadi di lalu lintas Kota Jakarta. "MRT mampu mengangkut 17 sampai 18 ribu orang per hari, di dalam kendaraan pribadi setidaknya ada 2 sampai 3 orang sehingga akan mengurangi jumlah sekitar 5.600 kendaraan pribadi," kata Kasubdit Pembinaan Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/6).

Artinya, kata Nasir, MRT mampu mengurangi kendaraan di jalan secara operasional. "Dengan keberadaan MRT, Transjakarta dan nanti LRT tentu akan mengurangi beban jalan," ujar dia. Sementara itu, penerapan sistem ganjil-genap di ruas jalan protokol DKI juga cukup membantu untuk mengurai kemacetan di ibu kota. "Ganjil-genap dan buka-tutup jalan cukup membantu secara jangka pendek, namun konsep jangka panjang harus ada solusi yang fundamental dalam membangun sistem transportasi," ujar Nasir.

Hasil survei sistem ganjil-genap oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan saat penyelenggaraan Asian Games 2018 menunjukkan 24 persen pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum. Dari 24 persen masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum tersebut, 38 persen memilih menggunakan jasa angkutan umum massal seperti Transjakarta atau bus umum dan kereta rel listrik (KRL). Sementara, 39 persen lainnya menggunakan angkutan non-massal seperti taksi atau ojek online dan 7,5 persen menggunakan jasa taksi reguler.

Tranportasi Umum

Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menilai kemaceten Jakarta tetap terjadi sementara moda transportasi publik tidak cukup untuk mengatasi masalah kemacetan itu. "Tahun ini sudah ada peresmian MRT, ditambah lagi LRT, armada Trans Jakarta juga semakin massive, seharusnya lebih baik, tapi tetap saja ada masalah kemacetan," ujar dia.

Artinya, dia melanjutkan, ada kesalahan manajemen dalam tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, pemegang otoritas di DKI Jakarta belum memiliki konsep untuk benar-benar mengatasi kemacetan DKI. "Pertama, angkutan diperbaiki, kemudian ada kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi," kata dia.

Tidak hanya variasi moda tranportasi publik yang diperbanyak, menurut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya membuat transportasi umum lebih nyaman sehingga masyarakat mau berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Selain itu, dia juga mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih mengintegrasikan antar transportasi publik. "Upaya integrasi bukan cuma fisik, tapi juga layanan pembelian tiket," ujar dia.

Sementara soal kebijakan pengendallian penggunaan kendaraan bermotor pribadi, menurut dia, ERP bisa jadi solusi. ERP (Electronic Road Pricing) atau Sistem Jalan Berbayar merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar, sebagai mekanisme perpajakan.

BERITA TERKAIT

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…