NERACA

Jakarta – Pemerintah dinilai perlu untuk memfasilitasi lebih banyak investor ke bidang produksi garam dalam rangka menstabilkan harga garam yang dilaporkan sejumlah media terus mengalami penurunan. "Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih progresif," kata Anggota Komisi IV DPR RI Agung Widyantoro, disalin dari Antara.

Menurut dia, sejumlah langkah progresif yang bisa diambil adalah mengolaborasikan antara investor dengan petani garam agar bisa bekerja sama. Dengan demikian maka diharapkan maka harga garam dapat stabil ke depannya khususnya ketika masa menjelang panen raya di mana produksi akan semakin berlebih.

Apalagi, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki hamparan garis pantai yang panjang sebagai lahan produksi garam.

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku optimistis daerahnya bisa membantu mengurangi defisit neraca perdagangan nasional lewat produksi komoditi garam yang sedang dikerjakan di daerah setempat. "Defisit neraca perdagangan Indonesia cukup lumayan, kami sedang juga membantu itu lewat produksi garam," katanya di Kupang.

Ia menjelaskan, kebutuhan garam nasional yang diimpor dalam tahun ini mencapai sebanyak 3,7 juta metrik ton. Untuk itu, ia menargetkan ke depan NTT mampu menyalurkan 1,5 juta metrik ton untuk kebutuhan nasional paling lambat hingga tahun 2025. "Saya ingin 2025 kita menghasilkan 1,5 juta metrik ton garam berarti bisa berkurang, dan itu sumbangan NTT mengurangi defisit perdagangan negara ini," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Viktor telah meninjau lokasi produksi garam yang menyebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Malaka yang digarap PT Inti Daya Kencana dan Kabupaten Kupang oleh PT Timor Livestock Lestari.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan potensi lahan garam di kedua kabupaten tersebut mencapai hingga 8.000 hektare. "Jika 8.000 hektare itu dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan 1,5 juta metrik ton garam. Ini lah yang membuat NTT akan menjadi daerah yang hebat, karena produksi garamnya," katanya.

Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk dengan kawasan tambak garam lain di kabupaten lain seperti di Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Nagekeo, serta Rote Ndao.

Diamengaku optimistis bisa membantu mengurangi defisit neraca perdagangan nasional dengan meningkatkan produksi komoditi garam yang sedang dikembangkan di wilayah itu. "Defisit neraca perdagangan Indonesia cukup lumayan, kami siap membantu mengurangi defisit lewat peningkatan produksi garam," katanya di Kupang, Senin.

Untuk itu, ia menargetkan NTT mampu memproduksi 1,5 juta metrik ton untuk kebutuhan nasional paling lambat hingga tahun 2025. Sementara kebutuhan garam nasional yang diimpor pada tahun 2019 mencapai sebanyak 3,7 juta metrik ton. "Saya ingin 2025 kita menghasilkan 1,5 juta metrik ton garam, sehingga bisa mengurangi desifit. Ini bisa menjadi sumbangan NTT mengurangi defisit perdagangan negara ini," katanya.

Adapun epala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP SJarief Widjaja menginginkan agar Indonesia perlu mengurangi impor garam dengan cara memperbaiki kualitas garam dan ketersediaan stok yang cukup. "Garam merupakan komoditas strategis yang diperlukan untuk berbagai hal, baik yang digunakan untuk produksi pangan maupun produksi industri nonpangan," kata Sjarief Widjaja.

Apalagi, ujar Sjarief, garam juga ditetapkan sebagai salah satu komoditas dari sembilan kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia. Oleh karenanya, ia mengungkapkan bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2017, Pusat Riset Kelautan telah melaksanakan riset terkait dengan sumber daya laut khususnya garam.

Sjarief juga telah meresmikan fasilitas lnstalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut (IPSAL), Pamekasan, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Senin (8/4). "IPSAL ini adalah fasilitas kita. Harapan kami, dengan teknologi yang kita miliki, dapat mengalirkan hasil riset dan teknologi tersebut ke desa-desa dan menjadikan Pamekasan sebagai sentra industri garam," ucap Sjarief. Peresmian IPSAL terlaksana dalam rangka proses penetapan kelembagaan UPT Riset Garam milik BRSDM KKP.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyatakan bahwa Indonesia perlu untuk mencontoh Komisi Pergaraman Nasional yang bertugas untuk mengelola komoditas garam di negara India. "Pendataan sebaiknya diserahkan kepada BPS atau dibentuk Komisi Pergaraman Nasional seperti yang dilakukan di India," kata Abdul Halim.