Cegah Dana Asing Keluar, BI Tahan Suku Bunga

NERACA

Jakarta – Mensiasati tekanan ekonomi global dan nilai tukar rupiah yang terus anjlok, menjadi landasan bagi Bank Indonesia (BI) untuk memberikan sinyal tidak akan menurunkan suku bunga tahun ini, meskipun ada ruang untuk menurunkan suku bunga mengingat inflasi cukup rendah. Dan di triwulan II-2019 defisit transaksi berjalan biasanya lebih tinggi. Itu kenapa kami masih mempertahankan suku bunga,"kata Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta, kemarin.

Ke depan, lanjutnya, bank sentral masih perlu memperhatikan pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian. Terutama karena masih terjadinya perang dagang, Brexit dan kondisi geopolitik lainnya. Dia menuturkan, sikap menahan suku bunga diperlukan untuk menahan pembalikan dana asing.

Diakuinya pula, keputusan tersebut juga memberikan risiko pembiayaan dari defisit transaksi berjalan. Menurut dia, secara musiman pada kuartal II defisit transaksi berjalan lebih tinggi dari kuartal lainnya. Hal ini karena adanya pembayaran utang, repatriasi, dividen dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh korporasi. “Itu biasa secara pola musiman lebih tinggi, kenapa ada kalimat memastikan stabilitas eksternal di sana. Itulah alasannya kenapa kami pertahankan bunga. Tentu saja kami harapkan di semester II tahun ini ketidakpastian global akan mereda kemudian kuartal mendatang defisit transaksi berjalan akan turun dan modal asing masuk untuk dorong stabilitas ekonomi Indonesia," imbuh dia.

Menurut Perry, kebijakan yang diambil BI bukan berarti BI tidak pro pertumbuhan, namun BI memiliki instrumen lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang memastikan bagaimana likuiditas di pasar uang lebih dari cukup dan ekspansi moneter. Perry mengatakan, dengan suku bunga acuan BI kini bunga kredit turun sekitar 24 basis poin dan sekarang menjadi 10,84% dan bunga deposito naik 106 bps menjadi 6,86% lebih sedikit dibandingkan bunga acuan BI.

Meskipun begitu, dirinya tetap berharap kondisi semester II akan semakin membaik. Sehingga stabilitas eksternal tetap terjaga dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kami harapkan semester II ketidakpastian pasar keuangan global mereda, defisit transaksi berjalan bisa menurun dan arus modal asing akan terus masuk," ujar Perry.

Dia menambahkan, BI memiliki instrumen lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menjaga likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup. BI juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks penyaluran kredit. Selain itu, BI dalam laporan nya mengungkapkan, Utang luar negeri (ULN) Indonesia di akhir bulan April 2019 kembali naik tinggi mencapai 8,7% secara tahunan (yoy). Posisi ULN Indonesia tersebut tercatat sebesar US$ 389,3 miliar atau posisi terbesar pada bulan April dalam kurun lima tahun terakhir.

Pihak BI menjelaskan, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan Maret 2019 sebesar 7,9% yoy karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). BI juga menjelaskan pada bulan April 2019 utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS. Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta di tengah perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah.

Utang pemerintah dan bank sentral tercatat sebesar US$ 189,7 miliar sedangkan utang swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$ 199,6 miliar. Posisi ULN swasta pada akhir April 2019 tumbuh 14,5% yoy, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13% yoy. ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas uap/air panas dan udara (LGAS), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta.

Sementara itu pertumbuhan ULN pemerintah melambat. Posisi ULN pemerintah pada April 2019 tercatat sebesar US% 186,7 miliar atau tumbuh 3,4% yoy sedangkan bulan sebelumnya tumbuh 3,6% yoy. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai US$ 0,6 miliar dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senilai US$ 0,4 miliar. Hal ini merupakan akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan. bani

BERITA TERKAIT

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

  NERACA Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi…

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi…

USAI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 2019-2024 - Sejumlah Negara Komit Bermitra dengan Indonesia

Jakarta-Sejumlah Kepala Negara sahabat menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Keinginan tersebut…

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…