Standar Laporan Keuangan

Kemelut laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk ternyata belum usai. Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa hasil audit laporan keuangan maskapai BUMN itu tidak sesuai standar akuntansi yang berlaku. Karena itu Garuda kemungkinan besar akan dikenakan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukannya.

Kesimpulan audit laporan keuangan Garuda tersebut diungkap oleh Sekjen Kemenkeu Hadiyanto, bahwa Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik (KAP) terkait laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Adapun KAP yang dimaksud adalah Tanubrata Sutanto Brata Fahmi Bambang & Rakan Member of BDO Internasional. "Kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku," ujar Hadiyanto.

Memang Kemenkeu belum bisa memberikan sanksi secara langsung meskipun sudah ada kesimpulan hasil audit yang tidak sesuai standar akuntansi. Pasalnya, Garuda merupakan perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik. Sehingga sanksi yang berkaitan dengan dugaan adanya kelalaian dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini, menunggu hasil pemeriksaan assessmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk apa.

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal pun mengakui pihaknya memang sudah diperiksa oleh PT Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Posisinya masih menunggu. Kalau disuruhnya apa ya kita tunggu saja," ujarnya.

Jika BEI, OJK ataupun BPK menginstruksikan Garuda harus menyajikan kembali laporan keuangan, manajemen Garuda masih akan berunding terlebih dahulu dengan auditornya. Pasalnya, persoalan laporan keuangan Garuda 2018 menjadi sorotan lantaran perolehan laba bersih perusahaan dianggap janggal.

Seperti diketahui, pada 2018 GIAA mencatatkan laba bersih US$809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (kurs Rp14.000). Laba itu berkat melambungnya pendapatan usaha lainnya yang totalnya mencapai US$306,88 juta. Namun, ada dua komisaris yang tidak mau menandatangani laporan keuangan itu. Mereka merasa keberatan atas pengakuan pendapatan atas transaksi perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia.

Kerja sama itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Karena manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US$239,94 juta, yang diantaranya sebesar US$28 juta merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan.

Persoalannya, pemegang saham terbesar yakni pemerintah berpandangan sebaliknya. Mereka menyetujui laporan keuangan tersebut. Apakah hal ini pertanggungjawaban manajemen Garuda dapat dikategorikan sebagai manipulasi laporan keuangan sehingga dapat merusak citra perusahaan? "Itu namanya manipulasi pelaporan. Kan piutang artinya pendapatan belum tertagih. Jadi piutang tetap piutang," ujar Enny Sri Hartati, ekonom Indef beberapa waktu lalu.

Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar seharusnya mampu melakukan pengawasan melalui komisaris yang ditempatkan. Bagaimana sikap komisaris perwakilan dari pemerintah di Garuda? Sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal, manajemen Garuda seharusnya sadar untuk melakukan hal-hal yang terbuka.

Bagaimanapun, apabila manajemen Garuda tidak transparan tentu akan berisiko mengurangi kepercayaan publik. Bukankah BUMN selalu dituntut melakukan tata kelola lebih transparan, yang pada gilirannya membantu direksi untuk mengatasi tekanan kepentingan politik.

BERITA TERKAIT

Laporan Global Witness soal Adaro, DPR: Asing Tak Boleh Intervensi Hukum RI

NERACA Jakarta - Sistem penegakan hukum di Indonesia tidak boleh diintervensi kepentingan pihak manapun. Salah satunya mengenai laporan Global Witness…

Kena Sanksi "Restatement", Laporan Keuangan Garuda Akan Merugi?

Oleh: Djony Edward Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberi sanksi atas cosmetic development laporan keuangan PT Garuda…

Telat Beri Laporan Keuangan - BEI Beri Sanksi Suspensi 10 Emiten “Nakal”

NERACA Jakarta – Hingga Juni 2019 kemarin, PT Bursa Efek Indonesia memberhentikan perdagangan saham atau suspensi sepuluh emiten yang belum…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Harapan KPK Mendatang

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

Menyongsong Masa Depan

Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo dalam sebuah pertemuan di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7), merupakan antiklimaks pasca…

Kejahatan Siber di Perbankan

Kejahatan dunia siber berupa peretasan data masih mengincar perusahaan besar, khususnya industri jasa keuangan dan perbankan. Paparan studi yang dilakukan…