Anies Masih di Lingkaran Ahokers

NERACA

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perlu lebih cermat, terutama dalam memilih pejabat-pejabat di Eselon II atau setara kepala dinas. Sebab, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditenggarai masih merupakan loyalis Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disebut Ahokers.

Ketua Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mengatakan, dua kasus terlahir yang menjadi ramai diperbincangkan adalah berkaitan dengan undangan terhadap Muslimat HTI serta terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi."Kami menduga kuat dua kasus itu ada unsur kesengajaan dari pejabat-pejabat yang dikenal sebagai Ahokers," ujarnya, Sabtu (15/6).

Menurutnya, berkaitan dengan diundangnya Muslimah HTI dalam acara rapat di Kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta yang kemudian dibatalkan sangat janggal menjadi sebuah keteledoran."Level kepala dinas semestinya punya ketelitian dan kehati-hatian dan punya banyak wawasan. Masak, ormas HTI yang sudah dibubarkan pemerintah dia tidak tahu," terangnya.

Ia menilai, mencuatnya kasus undangan Muslimah HTI dan terbitnya IMB Pantai Maju adalah upaya menggiring Anies terus berada di zona tidak nyaman melalui kebijakan-kebijakan kontroversial.

"Anies akan terus dikritik dan mendapat penilaian buruk di mata masyarakat. Sejak dua minggu dilantik kami sudah ingatkan, saat itu kami melihat indikasi kuat penggembosan terjadi di Dinas Kesehatan," ungkapnya.

Agung berharap, Anies segera melakukan evaluasi serta lebih waspada dan mawas diri. Sebab, baik buruknya kinerja bawahan, tentu pemimpinnya juga mendapat penilaian itu.

"Sebelumnya kami sangat mendukung kebijakan islah yang dilakukan Anies, sejumlah pejabat yang jelas Ahokers pun masih diberikan posisi kepala dinas maupun kepala badan atau setingkat dengan itu. Saat ini kami meminta Pak Anies untuk menimbang ulang keputusannya agar tidak semakin banyak polemik dan kontroversi," tandasnya. Mohar