Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

NERACA

Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten Seberang Ulu legal secara hukum namun harus melalui persetujuan DPRD dan Wali Kota Palembang.

Pengamat hukum tata negara UIN Raden Fatah Palembang, Dr Faisol Burlian, mengatakan ketentuan pemekaran sudah tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah."Pemekaran wilayah diatur dalam pasal 31, 32, 33 dan 34 UU Nomor 9 Tahun 2015, pemekaran yang dimaksud ada dua macam yakni memisahkan satu wilayah menjadi dua atau tiga wilayah atau menggabungkan dua atau tiga wilayah menjadi satu wilayah," ujar Dr Faisol Burlian di Palembang, Kamis (13/6).

Ia meluruskan asumsi bahwa Kota Palembang tidak bisa dimekarkan karena statusnya sebagai ibu kota provinsi, atau asumsi jika kota tidak bisa dimekarkan menjadi kabupaten. Menurut dia, selama persyaratan cukup maka sebuah daerah bisa dimekarkan, model pemekaran Kabupaten Seberang Ulu sama seperti Kota Bandung dan Kabupaten Bandung atau Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Persyaratan tersebut, kata dia, tertuang dalam pasal 34 UU No 9 Tahun 2015 yakni syarat dasar kewilayahan dan syarat dasar kapasitas daerah yang meliputi luas, jumlah penduduk minimal, batas, cakupan, dan usia minimal wilayah yang dimekarkan."Syarat-syarat dasar itu sudah terpenuhi jika ingin membentuk Kabupaten Seberang Ulu, tinggal persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi lagi," lanjut dia.

Persyaratan lanjutan yakni persetujuan Wali Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang yang menerima aspirasi masyarakat untuk memekarkan wilayahnya. Jika disetujui maka Guberrnur Sumsel akan mengusulkannya ke Kemendagri lalu di pelajari oleh DPR RI, dalam hal ini kemungkinan usulan pemekaran harus mengantri panjang karena ada ratusan usulan otonomi sejak tahun lalu sudah diterima Kemendagri.

"Tapi biasanya di DPR ada skala prioritas, jadi usulan otonomi yang memang dirasa benar-benar mendesak akan didahulukan untuk dipelajari, bisa jadi Kabupaten Seberang Ulu termasuk yang mendesak," jelas dia.

Pemekaran Kabupaten Seberang Ulu tentu memiliki dampak positif dan negatif, kata dia. Positifnya ekonomi wilayah tersebut akan lebih berkembang dengan potensi SDA yang dimiliki dan membuka ribuan lapangan kerja."Untuk dampak negatifnya mungkin minim sekali, lebih banyak dampak positifnya, terutama mendidik daerah itu menjadi lebih mandiri dalam menentukan arah kebijakannya," demikian Dr Faisol Burlian. Ant

BERITA TERKAIT

Diskopdagrin Kota Sukabumi Pantau Terus Pupuk Bersubsidi

Diskopdagrin Kota Sukabumi Pantau Terus Pupuk Bersubsidi   NERACA Sukabumi - Selain memantau perkembangan bahan pokok penting (bapokting) dan barang strategis…

Sah, AKD Kota Sukabumi Terbentuk

Sah, AKD Kota Sukabumi Terbentuk   NERACA Sukabumi - Akhirnya Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Sukabumi sah terbentuk. Meskipun sebelumnya beberapa…

Sinergi PNM-SMF Hadirkan Pembiayaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau - KPR untuk Karyawan dan Mitra Binaan PNM

Sinergi PNM-SMF Hadirkan Pembiayaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau KPR untuk Karyawan dan Mitra Binaan PNM NERACA Jakarta - PT…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Mantan Relawan Buat Surat Terbuka untuk Anies

Mantan Relawan Buat Surat Terbuka untuk Anies  NERACA Jakarta - Saat pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta 2017, sebagai Cagub-Cawagub Anies…

Ada Si Mantap di Disdukcapil Kota Sukabumi

Ada Si Mantap di Disdukcapil Kota Sukabumi  NERACA Sukabumi - Dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil…

39 Warga Lebak Bekerja di Negara ASEAN

39 Warga Lebak Bekerja di Negara ASEAN   NERACA Lebak - Sebanyak 39 warga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tahun 2019 bekerja…