Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

NERACA

Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten Seberang Ulu legal secara hukum namun harus melalui persetujuan DPRD dan Wali Kota Palembang.

Pengamat hukum tata negara UIN Raden Fatah Palembang, Dr Faisol Burlian, mengatakan ketentuan pemekaran sudah tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah."Pemekaran wilayah diatur dalam pasal 31, 32, 33 dan 34 UU Nomor 9 Tahun 2015, pemekaran yang dimaksud ada dua macam yakni memisahkan satu wilayah menjadi dua atau tiga wilayah atau menggabungkan dua atau tiga wilayah menjadi satu wilayah," ujar Dr Faisol Burlian di Palembang, Kamis (13/6).

Ia meluruskan asumsi bahwa Kota Palembang tidak bisa dimekarkan karena statusnya sebagai ibu kota provinsi, atau asumsi jika kota tidak bisa dimekarkan menjadi kabupaten. Menurut dia, selama persyaratan cukup maka sebuah daerah bisa dimekarkan, model pemekaran Kabupaten Seberang Ulu sama seperti Kota Bandung dan Kabupaten Bandung atau Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Persyaratan tersebut, kata dia, tertuang dalam pasal 34 UU No 9 Tahun 2015 yakni syarat dasar kewilayahan dan syarat dasar kapasitas daerah yang meliputi luas, jumlah penduduk minimal, batas, cakupan, dan usia minimal wilayah yang dimekarkan."Syarat-syarat dasar itu sudah terpenuhi jika ingin membentuk Kabupaten Seberang Ulu, tinggal persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi lagi," lanjut dia.

Persyaratan lanjutan yakni persetujuan Wali Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang yang menerima aspirasi masyarakat untuk memekarkan wilayahnya. Jika disetujui maka Guberrnur Sumsel akan mengusulkannya ke Kemendagri lalu di pelajari oleh DPR RI, dalam hal ini kemungkinan usulan pemekaran harus mengantri panjang karena ada ratusan usulan otonomi sejak tahun lalu sudah diterima Kemendagri.

"Tapi biasanya di DPR ada skala prioritas, jadi usulan otonomi yang memang dirasa benar-benar mendesak akan didahulukan untuk dipelajari, bisa jadi Kabupaten Seberang Ulu termasuk yang mendesak," jelas dia.

Pemekaran Kabupaten Seberang Ulu tentu memiliki dampak positif dan negatif, kata dia. Positifnya ekonomi wilayah tersebut akan lebih berkembang dengan potensi SDA yang dimiliki dan membuka ribuan lapangan kerja."Untuk dampak negatifnya mungkin minim sekali, lebih banyak dampak positifnya, terutama mendidik daerah itu menjadi lebih mandiri dalam menentukan arah kebijakannya," demikian Dr Faisol Burlian. Ant

BERITA TERKAIT

Sony Subrata: Sebelum dan Setelah Pilpres, #JokowiTetapJokowi

Sony Subrata: Sebelum dan Setelah Pilpres, #JokowiTetapJokowi NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan menunaikan ibadah shalat Jumat…

BID Zona Empat Harus Menjadi Opsi Pilihan Dalam Pembangunan Desa

BID Zona Empat Harus Menjadi Opsi Pilihan Dalam Pembangunan Desa NERACA Kuningan – Bursa Inovasi Desa (BID) Zona empat yang…

Pekan Lingkungan dan Kehutanan Sasar Kelompok Milenial

Pekan Lingkungan dan Kehutanan Sasar Kelompok Milenial NERACA Jakarta - Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-23 Tahun 2019 yang akan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Triawan Munaf: Kami Sedang Menyusun Masterplan Bekraf Creative District (BCD)

Triawan Munaf: Kami Sedang Menyusun Masterplan Bekraf Creative District (BCD) NERACA Jakarta - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf,…

Milenial Makin Tinggi Kesadarannya Terhadap Lingkungan - Bincang Lingkungan di PLK 2019

Milenial Makin Tinggi Kesadarannya Terhadap Lingkungan Bincang Lingkungan di PLK 2019 NERACA Jakarta - Kesadaran kelompok kaum muda, khususnya kelompok…

Sony Subrata: Pidato Berapi-api Jokowi Jadi Trending Topic Indonesia Nomor Satu

Sony Subrata: Pidato Berapi-api Jokowi Jadi Trending Topic Indonesia Nomor Satu NERACA Jakarta - Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi),…