Menteri Pertahanan - Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Ryamizad Ryacudu

Menteri Pertahanan

Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menjamin kondisi keamanan sangat baik, menjelang sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6).

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah didaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi."Situasi keamanan baik. Saya baru saja selesai rapat membicarakan itu semua, jadi semua baik," kata Ryamizad di Kantor Menhan, Jakarta, Rabu (12/6).

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada potensi adanya pergerakan massa di MK seperti yang terjadi dalam aksi 21-22 Mei lalu yang berujung ricuh. Menurut dia, pihaknya sudah mengantisipasi apabila terjadinya kondisi tidak terduga meskipun sejauh ini diprediksi berjalan aman hingga putusan MK dalam PHPU pada 28 Juni mendatang.

"Menurut saya pasti ada saja (berniat membuat kericuhan), siapa? Ya kelompok radikal yang tidak suka Pancasila," ujar dia.

Dia mengatakan Polri telah mengingatkan agar semua pihak tidak berbuat kericuhan sehingga kalau terjadi kericuhan dan diambil tindakan hukum, maka jangan marah. Ryamizad mengingatkan kepada semua masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan tidak berbuat yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Sebelumnya, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6).

Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi. MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin (10/6) mendatangi kantor MK untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Kerukunan Umat Beragama Adalah Kunci

Ma'ruf Amin Wakil Presiden Kerukunan Umat Beragama Adalah Kunci Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarumat…

Ketua MPR RI - Imlek Momentum Bangkitkan Kesadaran Pentingnya Toleransi

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Imlek Momentum Bangkitkan Kesadaran Pentingnya Toleransi  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan perayaan…

Jaksa Agung - Pernyataan BPK Cukup Tentukan Kerugian Negara

Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung Pernyataan BPK Cukup Tentukan Kerugian Negara  Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa pernyataan dari…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

AMPJ Desak KPK Usut Kasus Alih Fungsi Lahan di Ancol

AMPJ Desak KPK Usut Kasus Alih Fungsi Lahan di Ancol NERACA  Jakarta - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (AMPJ) menggelar…

Arbi Sanit: Mangkirnya Zulhas Bisa Hancurkan PAN

Arbi Sanit: Mangkirnya Zulhas Bisa Hancurkan PAN NERACA  Jakarta - Ketidakhadiran Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan…

Presiden Jokowi Akui Indonesia Mengalami Obesitas Regulasi

Presiden Jokowi Akui Indonesia Mengalami Obesitas Regulasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia mengalami obesitas regulasi yang…