Menteri Pertahanan - Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Ryamizad Ryacudu

Menteri Pertahanan

Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menjamin kondisi keamanan sangat baik, menjelang sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6).

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah didaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi."Situasi keamanan baik. Saya baru saja selesai rapat membicarakan itu semua, jadi semua baik," kata Ryamizad di Kantor Menhan, Jakarta, Rabu (12/6).

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada potensi adanya pergerakan massa di MK seperti yang terjadi dalam aksi 21-22 Mei lalu yang berujung ricuh. Menurut dia, pihaknya sudah mengantisipasi apabila terjadinya kondisi tidak terduga meskipun sejauh ini diprediksi berjalan aman hingga putusan MK dalam PHPU pada 28 Juni mendatang.

"Menurut saya pasti ada saja (berniat membuat kericuhan), siapa? Ya kelompok radikal yang tidak suka Pancasila," ujar dia.

Dia mengatakan Polri telah mengingatkan agar semua pihak tidak berbuat kericuhan sehingga kalau terjadi kericuhan dan diambil tindakan hukum, maka jangan marah. Ryamizad mengingatkan kepada semua masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dan tidak berbuat yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Sebelumnya, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6).

Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi. MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin (10/6) mendatangi kantor MK untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden

Puan Maharani  Ketua DPR RI Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai…

Ketua KPK - Pegawai KPK Jaga Independensi

Agus Rahardjo Ketua KPK Pegawai KPK Jaga Independensi   Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar pegawainya…

Menristek - Indonesia Punya Kemampuan untuk Mengelola Nuklir

Bambang PS Brodjonegoro Menristek Indonesia Punya Kemampuan untuk Mengelola Nuklir  Depok - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…