Pansel Capim KPK Akan Temui Pimpinan Lembaga Penegak Hukum

Pansel Capim KPK Akan Temui Pimpinan Lembaga Penegak Hukum

NERACA

Jakarta - Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK akan menemui pimpinan lembaga penegak hukum untuk mendiskusikan profil komisioner KPK 2019-2023.

"Untuk besok kita akan melakukan kunjungan ke pimpinan instansi yaitu pertama di KPK. Seluruh anggota pansel akan melakukukan kunjungan ke KPK pukul 09.00 WIB dan siang harinya pukul 11.00 WIB akan bertemu dengan bapak Jaksa Agung," kata anggota pansel capim KPK Diani Sadia Wati di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta pada Selasa (11/6).

Setelah mengunjungi KPK dan Kejaksaan Agung, pansel capim KPK akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada 13 Juni 2019 di Mabes Polri.

Meski ketiga lembaga itu dikunjungi lebih dulu namun bukan berarti pansel capim KPK memprioritaskan orang-orang dari KPK, Kejaksaan Agung dan Polri yang menjadi kandidat capim KPK.

"Kami menyurati ketiganya bersamaan, tidak ada ke KPK duluan, baru Kejaksaan dan Polri untuk jadi kandidat. Kebetulan saja pimpinan KPK bisa besok lalu bersamaan harinya dengan Kejaksaan Agung, baru ke Kapolri," tambah Diani.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat menghasilkan profil pimpinan KPK yang lebih baik dari jilid sebelumnya."Tentu kunjungan kita ke pimpinan instansi itu untuk mendapatkan 'input' bagaimana nanti profil kepemimpinan KPK 2019-2023 harus lebih baik dari sebelumnya," ungkap Diani

Selanjutnya, pansel capim KPK juga akan bertemu dengan para pimpinan redaksi media cetak dan elektronik."Kita akan bertemu dengan pimpinan redaksi media baik TV, cetak, 'online' dan radio pada 13 Juni malam hari pukul 19.00-22.00," tambah Diani.

Selain itu, para anggota pansel juga akan berkeliling daerah untuk menjaring kandidat dari organisasi masyarakat maupun universitas di daerah.

Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Mereka yang berminat mengikuti seleksi dapat menyampaikan langsung berkas pendaftaran kepada Sekretariat Pansel Calon Pimpinan KPK, Kemensetneg Gedung 1 lantai 2 Jln. Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat 10110 pukul 09.00-15.00 WIB pada hari kerja atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id

"Karena sudah cukup banyak tim pansel ditanya mengenai kapan kelengkapan dokumen dapat diunduh karena pendaftaran resmi baru dibuka 17 Juni 2019, jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan mulai hari ini sudah dapat diunduh seperti daftar riwayat hidup, riwayat kesehatan dan lainnya di laman www.setneg.id," ungkap Diani.

Presiden Joko Widodo menetapkan 9 orang menjadi pansel capim KPK 2019-2023 dengan susunan Yenti Ganarsih sebagai ketua pansel sedangkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

Sedangkan sebagai anggota pansel adalah Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Anggota lain adalah juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute dan Al Araf, Direktur Imparsial. Sedangkan dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia sebagai staf Ahli Bappenas dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Hukum yang Berorientasi ke Masyarakat Topang Kesejahteraan

Hukum yang Berorientasi ke Masyarakat Topang Kesejahteraan   NERACA Jakarta - Pengamat politik, hukum, dan tata negara Prof. Asep Warlan Yusuf…

Menko Polhukam - Penegakan Hukum Pelaku Pembakar Hutan Kurang Tegas

Wiranto  Menko Polhukam Penegakan Hukum Pelaku Pembakar Hutan Kurang Tegas Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan?

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan? NERACA Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…