KPK Tak Bisa Cederai Perjanjian yang Sudah Dibuat Pemerintah

Jakarta-Penetapan Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN), sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengingkari perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan warga negaranya. KPK telah mencederai komitmen Pemerintah yang sah dan berkekuatan hukum dalam pemberian pembebasan dan pelepasan (Release and Discharge – R&D) kepada para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Menurut Advokat Dr. Maqdir Ismail, SH., LLM., SN menandatangani MSAA untuk mengikuti permintaan Pemerintah yang sedang berusaha keras mengatasi kesulitan dalam memulihkan ekonomi akibat krisis. SN menandatangani MSAA pada 21 September 1998 kemudian memperoleh surat R&D pada 25 Mei 1999, dimana Pemerintah berjanji untuk melepaskannya dari segala tuntutan hukum atau segala hak hukum apapun yang mungkin dimiliki Pemerintah. Berdasarkan prinsip hukum yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, suatu perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, selayaknya undang-undang.

“KPK tidak bisa mengabaikan perjanjian yang dibuat Pemerintah, karena institusi tersebut adalah bagian dari Pemerintah, sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 tanggal 3 Februari 2018. KPK harus menghormati seluruh perjanjian yang sudah dibuat oleh Pemerintah secara sah dan dilindungi undang-undang maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR),” ujar Maqdir di Jakarta, pekan ini.

Kini KPK menetapkan SN dan IN sebagai tersangka karena dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Angka sebesar itu muncul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, yang prosesnya sangat aneh dan tidak memenuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Audit investigasi itu dilakukan atas permintaan KPK, atas dasar data-data yang disodorkan KPK dan tidak ada partisipasi auditee dan tidak ada konfirmasi ataupun klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam MSAA.

Maqdir menuturkan, penetapan SN dan IN sebagai tersangka sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL), sangat tidak bisa diterima. Pemberian SKL oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hanyalah merupakan surat penegasan saja karena obligor telah menandatangani dan melaksanakan isi MSAA serta memperoleh R&D. Kerugian keuangan negara juga muncul akibat penjualan aset yang dilakukan oleh Pemerintah, dimana SN dan IN sama sekali tidak pernah mencampuri dan mengetahuinya.

Proses audit BPK 2017 itu sangat tidak lazim dan sama sekali tidak merujuk dan bahkan justru bertentangan dengan dua hasil audit sebelumnya oleh BPK yang saat ini sedang digugat oleh pihak SN di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kini proses pemeriksaan perkara dan persidangannya masih berlangsung.

Latar Belakang

Dia menjelaskan, SN menandatangani MSAA pada 21 September 1998. Kemudian, pada 25 Mei 1999 Menteri Keuangan dan Ketua BPPN memberikan kepadanya Surat Pembebasan dan Pelepasan (Release and Discharge - R&D). Dokumen negara itu kemudian dipertegas dalam akta “Letter of Statement” yang dibuat dihadapan Notaris Merryana Suryana. Isinya, antara lain, menyatakan SN telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran BLBI dan hal terkait lainnya, sehingga Pemerintah menerbitkan Release & Discharge kepadanya.

Dengan surat tersebut Pemerintah menjamin dan membebaskan para pemegang saham dari tuntutan hukum apa pun di kemudian hari berkaitan dengan penyelesaian BLBI. Pemerintah berjanji tidak akan melakukan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Jaminan kepastian hukum atas penyelesaian BLBI ini kemudian dipayungi Undang-Undang RI No. 25/2000 (UU Propenas), Tap MPR No. X/2001, Tap MPR No. VI/2002 serta Inpres No. 8/2002. Seluruhnya menegaskan bahwa bagi pemegang saham bank yang telah menandatangani MSAA dan telah memenuhi kewajibannyanya wajib diberikan jaminan kepastian hukum. mohar

BERITA TERKAIT

Sembilan Hakim Konstitusi Bisa Dipercaya

Sembilan Hakim Konstitusi Bisa Dipercaya NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti…

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan NERACA Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KONI Jaya)…

Presiden Minta Pansel Cari Komisioner KPK Berkemampuan Manajerial Kuat

Presiden Minta Pansel Cari Komisioner KPK Berkemampuan Manajerial Kuat  NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar panitia seleksi calon…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat - Di Forum Asia Pacific Forestry Week, Korsel

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat Di Forum Asia Pacific Forestry Week, Korsel NERACA Incheon, Korea…

Pertamina Untung Besar Di Bawah Karen, Sangat Tak Pantas Divonis Penjara

Pertamina Untung Besar Di Bawah Karen, Sangat Tak Pantas Divonis Penjara NERACA Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)…

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Abaikan Prinsip Independen

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Abaikan Prinsip Independen NERACA Jakarta - Pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 atas dugaan…