BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Pembangunan di Garut Rp1,8 Miliar

BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Pembangunan di Garut Rp1,8 Miliar

NERACA

Garut - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan hasil pemeriksaan berkas dan fisik di lapangan telah menemukan kerugian negara dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebesar Rp1,8 miliar pada tahun 2018.

"BPK tahun 2018 mencatat ada kerugian negaranya Rp1,8 miliar dari temuan beberapa dinas, ada 30 proyek," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Senin (10/6).

Ia menuturkan, seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Garut tahun anggaran 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, hasilnya terdapat beberapa kerugian negara yang secara aturan harus dikembalikan kepada kas negara.

Salah satu kerugian uang negara yang harus dikembalikan, kata dia, proyek pembangunan Pasar Leles yang tidak dituntaskan oleh pemborongnya sehingga pemborong harus mengembalikan uang proyek tersebut."Kerugian negara yang besar itu Pasar Leles," kata Bupati.

Ia mengungkapkan, hasil kajian BPK dari nilai proyek Rp26 miliar ada dana yang harus dikembalikan kepada kas negara sebesar Rp670 juta berikut dengan denda yang harus diganti oleh pemborong sebesar Rp800 juta lebih."Kerugian negara Rp670 juta lebih ditambah denda-denda jadi kurang lebih Rp800 juta," kata dia.

Rudy menyampaikan, uang negara itu sesuai aturan harus dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari, jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tertentu maka pihak pelaksana dalam proyek tersebut akan dilanjutkan pada hukum pidana."Setelah waktu 60 hari tidak bayar, maka bisa dipidana," ujar dia.

Rudy mengaku kecewa dengan pembangunan proyek pasar dan sejumlah proyek lainnya di Kabupaten Garut, seperti seluruh pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) semuanya gagal."Puskesmas itu (pembangunannya) gak benar, 100 persen puskesmas itu gak benar," kata Bupati.

Ia mengungkapkan, penilaian tidak benar itu berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kondisi bangunan Puskesmas tidak sesuai dengan harapan seperti kualitas pintu yang buruk."Pintunya saja pakai papan, saya ke Pameungpeuk saya keliling hampir semua puskesmas gak benar," kata dia.

Buruknya pembangunan Puskesmas itu, kata dia, akan menjadi kajian Pemkab Garut agar ke depan penggunaan anggaran dan hasil seluruh proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

Bupati menyesalkan buruknya proyek pembangunan di Garut karena dampaknya rencana pembangunan menjadi terlambat tidak secepatnya dinikmati masyarakat."Gak tahu kenapa ya, kinerja ini menurun," kata Bupati. Ant

BERITA TERKAIT

KPU Depok Ajukan Anggaran Pilkada Rp64 Miliar

KPU Depok Ajukan Anggaran Pilkada Rp64 Miliar   NERACA Depok – KPU Depok Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp64 miliar yang…

Gelar Islamic Tourism Expo - BNI Syariah Targetkan Transaksi Rp 50 Miliar

NERACA Jakarta – Masih besarnya potensi wisata halal di dalam negeri, menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Maka dalam rangka…

Patok Rights Issue Rp 900 Persaham - Anabatic Bidik Dana Segar Rp 396,128 Miliar

NERACA Jakarta -  Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya dan juga modal kerja, PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) akan menggelar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…