Perda Larangan Penggunaan Plastik Tak Tepat

Perda Larangan Penggunaan Plastik Tak Tepat

NERACA

Jakarta - Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menyebut peraturan daerah (Perda) yang melarang penggunaan plastik bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Larangan ini justru dinilai akan menimbulkan problem ke depan yang semakin kompleks.

Pengurus ADUPI Agus Hartono mengatakan pelarangan plastik bisa merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang makanan."Di Indonesia UMKM yang bergerak di bidang makanan ada ratusan ribu, plastik yang mereka gunakan justru ramah lingkungan," ujar Agus, Senin (10/6).

Menurut dia, plastik kemasan dari UMKM makanan itu bisa didaur ulang menjadi tali rafia atau pun sedotan. Pada dasarnya, lanjut Agus, semua sampah plastik bisa di daur ulang meski tidak semuanya memiliki nilai ekonomis.

Agus menilai keberadaan plastik sangat tidak mungkin untuk dihindari. Pasalnya, plastik sangat mendukung hampir semua kebutuhan pokok masyarakat. Agus mencontohkan, sejumlah bahan pokok seperti minyak dan beras hanya bisa dikemas dengan bahan plastik.

"Untuk menjaga kualitas rasa, harus dikemas dengan plastik. Bahan plastik adalah alat kemas satu-satunya yang bisa menjaga kualitas makanan dalam waktu lama," tutur Agus.

Menurut Wakil Ketua Umum ADUPI, Justin Wiganda, penyebab utama permasalahan sampah plastik di Indonesia yaitu manajemen pengelolaan sampah yang masih buruk. Pemerintah belum sepenuhnya menerapkan penyortiran sampah.

Justin mengungkapkan, banyak sampah plastik yang tidak bisa di daur ulang atau daya ekonomisnya rendah karena sudah terkontaminasi dengan sampah lainnya sehingga menjadi tidak higienis. Menurut Justin, pemilahan sampah baru terlaksana karena ada aktivitas para pemulung.

Sebelumnya diwartakan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta mengaku sangat keberatan dengan adanya perda larangan kantong plastik, selain itu Aprindo mempertanyakan perda larangan kantong plastik ini diterapkan untuk siapa? Apakah untuk semua pelaku usaha? Kalau tidak semua pelaku usaha berarti ada ketimpangan.

Tutum mengatakan kalau perda larangan kantong plastik ini kurang tepat, karena untuk mengurangi kantong plastik yang benar adalah menerapkan kantong plastik yang ekolabel dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Sampai saat ini beberapa anggota Aprindo, terus berupaya untuk mengurangi kantong plastik, dengan menerapkan aturan berbayar. Ini memang komitmen kami untuk mengurangi pemakaian kantong plastik," kata Tutum di Jakarta, Sabtu (23/2).

"Dampak yang ditimbulkan soal perda larangan kantong plastik, sebetulnya bukan ke kami saja tetapi ke konsumen yang kerepotan, jadi saya kira bukan hanya dari retailer. Kalau ritailer dengan mudah mengatakan tidak dikasih kantong plastik, tapi ini kan harus dilihat kesiapan Konsumen juga. Apakah mereka siap kalau mereka harus membawa barang yang begitu banyak tanpa adanya kantong plastik?. Ini membuat konsumen kesulitan," jelas Tutum.

Lebih lanjut Tutum mengungkapkan, aturan yang paling tepat terkait penggunaan kantong plastik yaitu bukan persoalan larangan, kalau orang dipaksa untuk mengurangi mungkin bisa, tetapi tidak bisa sampai 0 persen. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan NERACA Jakarta - Pengamat koperasi Suroto menegaskan, tantangan bagi Menteri Koperasi dan UKM yang baru…

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara   NERACA Padang - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan orasi ilmiah pada…

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Temukan 4.063 Situs Jual Obat Tidak Sesuai Ketentuan

BPOM Temukan 4.063 Situs Jual Obat Tidak Sesuai Ketentuan NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menjaring…

Ketum SOKSI: Indonesia Perlu UU Keamanan Nasional

Ketum SOKSI: Indonesia Perlu UU Keamanan Nasional NERACA Jakarta - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso…

Pengamat: Jokowi Hadapi Tantangan Pemberantasan Korupsi Cukup Berat

Pengamat: Jokowi Hadapi Tantangan Pemberantasan Korupsi Cukup Berat NERACA Jember, Jawa Timur - Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi…