Oleh : Elan Puspitasari, Pemerhati Transportasi Publik

Keputusan yang diambil Jokowi memang tidak terbebas dari kritikan yang ada di kubu sebelahnya, apalagi jika keputusan tersebut dibuat menjelang pemilihan dirinya yang kedua saat itu, sudah pasti jika perdebatan akan sulit terelakkan.

            Tak sedikit pula yang menyinggung okowi bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol adalah pencitraan politik belaka, namun singgungan bernada kritik tersebut juga perlu dikaji ulang, sebab infrastruktur yang dibangun tidak langsung memberi dampak jangka pendek kepada rakyat.

            “Jalan tol, karena ada yang menyampaikan, ‘Pak, kami tidak setuju dengan jalan tol. Kami tidak makan jalan tol.’ Memangnya yang suruh makan jalan tol siapa?” lanjutnya.

            Sejak awal Jokowi menjabat pada 2014 lalu, Mantan Walikota Solo tersebut memilih untuk fokus membangun infrastruktur. Namun, ada anggaran yang harus dikorbankan di awal, yakni anggaran subsidi.

            Dirinya menjelaskan, bahwa sejak Indonesia merdeka hanya 780 kilometer jalan tol yang terbangun, termasuk Tol Jagorawi. Hal ini menjadi aneh, sebab infrastruktur adalah sebuah fondasi untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

            Pada tahun 2019, Jokowi bertekad bakal menyelesaikan target pembangunan jalan hingga 1.854 kilometer tahun ini. Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan dengan sisa tahun anggaran yang ada.             “Meskipun jauh dari target 2.080 kilometer, kita harus mengejar angka yang lebih baik. Tahapan infrastruktur tetap berjalan,” jelasnya.

            Pada tahun 2018, Direktur Institute Transportasi, Milatia Kusuma menilai, beberapa program infrastruktur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) cukup sukses mengurangi kemacetan pada musim mudik tahun 2018.

            Pihaknya mengatakan, beberapa program pembangunan infrastruktur jalur penghubung antarsatu kota ke kota lain dirasakan cukup bermanfaat bai para pemudik. Tak hanya itu, di beberapa tempat pemberangkatan angkutan umum juga tak begitu terjadi kepadatan.

            Di penghujung 2018, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku puas karena selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2019, tidak ada isu kemacetan dan waktu  perjalanan lebih singkat. Dirinya juga tidak menampik, bahwa tol Trans Jawa yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2018 lalu, menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kemacetan.

            Dengan tidak adanya isu macet, artinya tersambungnya jalan tol Trans Jawa sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar. Selain itu tol juga merupakan salah satu solusi kemacetan. Dengan demikian tersambungnya tol Jakarta – Surabaya, mampu mempersingkat waktu perjalanan dibandingkan ketika masih melalui jalan arteri.

            Salah satu warga yang menyambut gembira dengan diresmikannya Tol Trans Jawa adalah Cyrilla Erma dan Magdalena Butar Butar, warga Ciledug, Tangerang yang memanfaatkan tol tersebut dalam perjalanan menuju Yogyakarta.

            Erma mengatakan bahwa dengan adanya Tol tersebut dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat dan Keluar di Jawa Tengah. Konsumsi bahan bakar juga lebih irit.

            Jelang Arus Mudik Lebaran 2019, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan di Jalan Tol Trans-Jawa. Terdapat tiga titik yang diwaspadai sebagai simpul kemacetan, yaitu Cikampek Utama, pintu tol Kalikangkung dan Kartosuro-Solo.

            Di ketiga tempat tersebut, sudah mulai dipasang gardu tambahan untuk bisa mengakomodasi lonjakan volume kendaraan yang tinggi. Hal tersebut diharapkan, proses transaksi bisa jadi lebih cepat, yakni 3-4 detik per kendaraan.

Selain pemasangan gardu tambahan, Danang mengatakan strategi lainnya guna mengatur kelancaran proses mudik Lebaran 2019 seperti pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 15 persen pada 27 – 29 Mei dan 10 – 12 Juni, serta memberlakukan manajemen lalu lintas selama puncak arus mudik dan balik dengan sistem satu arah dan contra flow.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR juga menyampaikan Selain titik kemacetan, pemerintah juga mengantisipasi saldo kurang e-toll para pemudik dengan menyediakan gardu tol khusus pembayaran casd dan gardu top - up e – toll.

Tak hanya di gardu khusus, para pemudik juga bisa melakukan pengisian e – toll dengan menggunakan smartphone yang berfitur near field communication (NFC).

Pastinya dengan adanya jalur penghubung tersebut, tentu para pemudik tak perlu risau dengan adanya isu kemacetan, karena pemerintah terus berupaya agar masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang kian membaik.