NERACA

Jakarta - Pemerintah mendorong serapan beras Bulog di elektronik warung gotong royong (ewarong) mencapai 70 persen dibeli oleh penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Sekarang BPNT sudah menyerap 47 persen dari pasokan Bulog, nanti akan ditingkatkan," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jakarta, Senin (27/5).

Hal itu disampaikan usai rapat terkait bantuan sosial di gedung Kementerian Sosial yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bulog Budi Waseso. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, melalui program BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) leluasa untuk membeli beras dengan jenis tertentu dan berapa banyak beras yang dibeli. "Target kita 70 persen beras yang dipasok Bulog dibeli oleh KPM BPNT. Selama ini baru 47 persen sisanya KPM membeli beras yang dipasok pedagang lokal," kata Agus.

Dia juga meyakini target tersebut akan tercapai dalam waktu dekat karena akan ada perluasan penerima BPNT dari 9,7 juta bertambah 2,7 juta KPM. Selain itu juga ada beberapa strategi agar target 70 persen serapan beras Bulog bisa tercapai misalnya dengan menunjuk Bulog sebagai suplai manajer. Melalui BPNT, KPM menerima bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan yang dapat dibelanjakan ke ewarong yang ditunjuk.

Bulog mengklaim pasokan beras sejauh ini cukup untuk menunjang program rastra. Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengungkapkan penyaluran bantuan sosial rastra sejatinya bukan barang baru. Sebelum ada program bantuan pangan nontunai, pemerintah terlebih dahulu memberi bantuan dalam bentuk beras langsung yang disalurkan oleh Bulog. "Berdasarkan peraturan presiden Bulog itu rastra, menyerap iya, distribusi penyalurannya kan belum. Salah satu opsi ini lagi dikaji," tutur Bachtiar.

Sejak pemerintah mengalihkan bantuan sosial beras sejahtera menjadi BPNT, Bachtiar mengaku penyaluran jadi tak sebanyak program rastra sebelumnya. Dengan demikian, wacana pemerintah untuk kembali memberikan bantuan dalam bentuk beras langsung akan membantu jumlah penyaluran stok yang ada di Bulog. "Beras yang kami hasilkan kapasitasnya sudah besar, hulunya kami siap, hilirnya kalau ada salurannya lewat Bulog ya bagus," terang dia.

Saat ini, jumlah stok beras yang ada di gudang Bulog tercatat sebanyak 2,1 juta ton. Per hari, Bulog akan menyerap beras sebanyak 10 ribu ton. "Mulai April sampai Mei ini sudah di atas 400 ribu ton," imbuh Bachtiar.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud menyatakan pemerintah masih terus mengkaji agar perubahan sistem penyaluran rastra bisa optimal. Ia belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan aturan tersebut. "Sudah ada wacana, itu perlu kaji dulu. Kami ingin bangun sistem yang menyeluruh," katanya.

Nantinya, Bulog juga akan menyalurkan beras untuk TNI, Kepolisian, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, tunjangan yang selama ini diberikan dalam bentuk uang akan diubah dalam bentuk beras langsung. Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Dirut Bulog Budi Waseso mengklaim bahwa mafia beras di Indonesia bakal rontok dengan sendirinya jika pemerintah memberikan Bulog kewenangan penuh sebagai penyalur beras untuk program BPNT. "Mafia beras yang selama ini merusak tatanan perberasan saya pastikan rontok. Saya janjikan itu, asalkan Bulog diberi kewenangan penuh menyalurkan beras dalam program BPNT, Kartu Sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri," tegasnya.

Buwas menambahkan Bulog siap memasok seluruh kebutuhan beras untuk program BPNT yang diperkirakan mencapai 150.000 ton per bulan. "Dengan kebijakan itu, Bulog tidak akan ragu menyerap sebanyak mungkin gabah petani. Ujung-ujungnya petani akan lebih sejahtera. Percaya deh sama saya," ujarnya. bari