Kanwil III KPPU di Bandung Resmi Dibuka

Kanwil III KPPU di Bandung Resmi Dibuka

NERACA

Bandung - Lebih dekat dengan masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Selasa (14/5), meresmikan pembukaan Kantor Perwakilan III di Bandung dengan wilayah kerja Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Peresmian gedung kantor tersebut ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Ketua KPPU Kurnia Toha bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam sambutannya, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menyampaikan penghargaannya karena KPPU memilih Bandung sebagai lokasi Kantor Wilayah III KPPU. Emil juga menyampaikan bahwa saat ini Bandung merupakan pusat bisnis, sentra UMKM dan merupakan kota pariwisata yang cukup sering dikunjungi oleh tidak hanya wisatawan dalam negeri tetapi juga wisatawan mancanegara.

“Bandung saat ini sudah menjadi sentra bisnis, bukan hanya lokasi wisata, nilai investasi bandung tertinggi nomor 1 di Indonesia,” tutur Emil dikutip dari laman resmi KPPU, kemarin.

Dia juga berharap hadirnya KPPU dapat mendukung penciptaan masyarakat madani dan perekonomian yang berasaskan pancasila yang berkeadilan di Bandung.

Sementara itu Ketua KPPU Kurnia Toha dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama dengan Pemprov Bandung yang terjalin harmonis selama ini. Dengan dibukanya Kanwil III KPPU di Bandung ini maka diharapkan upaya pengawasan terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akan semakin efektif dan efisien. Seluruh stakeholder dan masyarakat luas dapat langsung berperan aktif dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat. KPPU ingin hadir sebagai mitra untuk bersinergi mewujudkan kemandirian ekonomi yang efisien dan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat melalui perwujudan iklim usaha yang sehat.

Acara peresmian juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi, Komisioner KPPU Kodrat Wibowo, Hari Agustanto dan Afif Hasbullah dan tamu undangan dari Sekretaris Daerah Jawa Barat, Sekretaris Daerah Banten, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Perwakilan dari Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung dan media cetak & elektronik.

Sampai saat ini KPPU telah memiliki 5 (lima) Kantor Perwakilan (Kanwil) yaitu Kanwil I KPPU di Medan dengan wilayah kerja meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kep. Riau; Kanwil II KPPU di Batam dengan wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung; Kanwil IV KPPU di Surabaya yang meliputi area Jawa Timur, JawaTengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB; Kanwil V KPPU di Balikpapan yang meliputi wilayah kerja Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Serta Kanwil KPPU VI di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, SulawesiUtara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian nasional maka KPPU memandang perlu untuk membuka Kanwil baru dengan wilayah kerja Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Dipilihnya Bandung sebagai Kanwil keenam (dengan nama Kanwil III KPPU di Bandung) atas pertimbangan bahwa tingginya aktivitas bisnis dan ekonomi di wilayah kerjanya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta adalah wilayah yang memiliki indeks potensi ekonomi dan persaingan paling tinggi. Tingginya peringkat Provinsi Jawa Barat disebabkan karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi regional dan tingkat aglomerasi industri yang tergolong tinggi di Pulau Jawa. Mohar

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…