Oleh: Erros Djarot, Budayawan

Sudah terlambat untuk saling menyalahkan. Begitu juga sudah bukan merupakan penyelesaian dengan mengatakan pelaku kerusuhan adalah orang bayaran. Terlebih lagi penghamburan berlebihan peluru gas air mata, dan (konon menurut berbagai info) peluru karet hingga peluru tajam dimuntahkan untuk menghentikan amukan massa. Hasilnya bukan meredam malah menyulut amarah massa yang tumpah ruah ke jalan. Mereka melempar batu, membakar, dan terus merangsek. Korban nyawa pun tercatat sudah puluhan berjatuhan.

Saatnya para petinggi partai harus duduk bersama. Lupakan sejenak urusan pilpres menang kalah, karena yang ada di depan mata adalah ancaman serius akan terjadinya kekalahan yang jauh lebih besar. Sehingga kemenangan pilpres tak lagi berarti ketika kekalahan yang jauh lebih besar datang sebagai realita di depan mata yang dihadapi bangsa ini. Menyerahkan penyelesaian masalah (politik) amok massa kepada polisi dan pasukan tempurnya (Brimob) --atas nama ‘demi keamanan negara’; terbukti malah menghasilkan kekacauan yang justru malah  mengancam keamanan negara.

Bahwasanya sibuk mencari siapa figur atau tokoh yang berada di belakang aksi massa ‘perusuh’; silahkan lakukan. Tapi keputusan politik sebagai arahan bagaimana alat negara harus bertindak dan berhadapan dengan massa rakyat, merupakan tanggungjawab dari petinggi dan para elite partai penyelenggara negara untuk melakukannya. Bahwasanya Presiden yang paling bertanggungjawab sebagai Kepala Pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara, memang benar. Tapi membiarkan dirinya berjalan sendiri merupakan tindakan lepas tanggungjawab dari para pimpinan partai peserta pemilu. 

Pasalnya, karena pemilu yang kisruh dan berlanjut dengan mengundang gelombang amok massa yang brutal dan anarkis seperti terjadi dalam dua hari ini, merupakan akumulasi dari ulah para politisi kebanyakan yang minus kenegarawanan. Berpolitik hanya mengandalkan adu mulut dan adu otot, tanpa ada sedikit pun kesadaran membangun peradaban yang menjadi tugas utamanya. Mereka begitu mengedepankan perebutan kekuasaan, tanpa penguasaan akan arah dan tujuan Indonesia Merdeka sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (founding fathers).

Tidak cukup hanya ‘berkonstitusiria’ seperti pada situasi normal dengan menyerahkan segala masalah ‘pemilu bermasalah’ kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Seakan dengan menyerahkan penyelesaian konflik politik seputar pemilu-pilpres kepada MK, semua masalah politik akan terjawab dan terselesaikan. Karena yang terpenting sekarang ini, bukan lagi masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kaitan adu banyak perolehan suara. Masalahnya jauh lebih besar dan serius dari sekadar mencari kepastian hukum untuk menentukan siapa pemenang pada kontestasi Pilpres 2019. 

Yang kita hadapi secara nyata adalah gerakan massa rakyat yang menuntut lebih jauh dari sekadar membongkar berbagai kecurangan penyelenggaraan pemilu sebagaimana tuduhan. Tuntutan nyata dalam setiap teriakan massa yang turun ke jalan melakukan perlawan terhadap aparat keamanan; semakin jelas…’Turunkan Jokowi sekarang juga!’. Sebuah gerakan pollitik yang disuarakan massa yang turun ke jalan ini, tidak cukup hanya diarahkan penanganannya kepada aparat keamanan negara yang nota bene bersenjata.

Inilah saat-saat di mana peran politisi dan para pemimpin negeri ini untuk melakukan Konsolidasi Nasional. Hal yang merupakan langkah yang harus segera diambil. 

Diperlukan langkah dan keputusan politik yang bukan lagi terpaku pada persoalan kemenangan kubu 01 atau 02. Tapi sebuah langkah politik dengan orientasi; apa yang harus diambil demi menangnya Indonesia dalam menjaga keutuhan sebagai bangsa dan negara dari bahaya disintegrasi. Bukan lagi saat yang tepat untuk menuding Prabowo atau sebaliknya Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Karena masalah yang dihadapi bangsa ini pada hari-hari mendatang adalah kerja politik menghindarkan terjadinya ketidakpercayaan rakyat kepada para pemimpin mereka (chaos-anarkis). Dengan kata lain, jangan sampai Jokowi dan Prabowo tidak lagi dipercaya sebagai bagian dari SOLUSI, tapi digiring hingga dinilai massa rakyat menjadi bagian dari MASALAH!

Siapa yang menggiring? Inilah kerja politik yang perlu dicermati. Bila kekhawatiran ini terjadi, maka perebutan kekuasaan yang telah menelan banyak korban berikut harga yang harus dibayar dengan sangat mahal ini, ternyata tak lebih dari perang memperebutkan ‘pepesan kosong’. Di mana dalam perang yang menyedihkan ini, seperti kata pepatah…Gajah dan Singa berkelahi, pelanduk mati di tengahnya. Dua pemimpin bertarung, rakyat yang mati dan sengsara. Sementara yang menang sebagai penikmat segala yang ada, tak lain adalah ‘KI Dalang’ yang memainkan para ‘wayang’ dari balik layar!     

Untuk menjabarkan apa dan siapa Ki Dalang, diperlukan langkah melakukan Konsolidasi Nasional oleh para pemimpin negara dan para pemimpin partai. Merekalah yang sangat berkuasa menentukan kemana bangsa ini akan dibawa dan diarahkan! Tanpa adanya tahapan ini, kemenangan dalam pemilu-pilpres bisa jadi malah membuahkan kekalahan subtansial bagi rakyat, bangsa, dan negara tercinta ini. Semoga tidak terjadi. Maka, lebih cepat bergerak, lebih baik! Betul tidak pak Kalla? (www.watyutink.com)