JAKARTA, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertemu Presiden RI Joko Widodo membahas pembangunan ekonomi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ke depan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih optimal lagi bahkan hingga 7%-8%. "Tadi kami berbincang, ke depan bagaimana ekonomi Indonesia dibangun supaya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Perlu dimaksimalkan supaya ekonomi kita ini jangan 5% tumbuhnya, tapi bisa 7%-8% saya rasa itu bisa," kata Hary, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (21/5/2019).

Hary menekankan beberapa prioritas pembangunan ekonomi ke depan, yaitu pertama, peningkatan ekspor untuk meningkatkan devisa. Pasalnya, devisa dinilai penting, sebab bila tergerus nilai tukar rupiah, maka akan melemah dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Kedua, meningkatan investasi, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, sektor pariwisata juga harus digalakkan, karena sektor ini menyumbang devisa yang besar. Keempat, Hary menekankan pentingnya percepatan pendidikan. Saat ini, banyak masyarakat yang mayoritas lulusan SD dan tidak mengenyam pendidikan hingga strata satu (S1) untuk itu diperlukan yerobosan bagi peningkatan kualitas SDM Tanah Air. "Kami berbicara, kalau perlu pendidikan pakai e-kampus atau pakai internet," kata Hary.

Pembangunan fisik, lanjut Hary akan memakan waktu yang lama, sedangkan Indonesia butuh percepatan pendidikan agar produktivitas dan daya saing meningkat. Selain itu, biaya kuliah fisik juga lebih mahal dibadingkan kuliah online, baik dari sisi tempat tinggal, biaya hidup dan lain sebagainya. Dengan kuliah melalui Internet, anak-anak dari Aceh hingga Papua bisa kuliah lebih cepat, lebih banyak, lebih murah dan bahkan bisa digratiskan, sehingga jumlah lulusan S1 bisa meningkat secara signifikan.

Hary mengatakan Perindo yang memiliki infrastruktur partai hingga desa dan kelurahan menjadi mitra pemerintah, baik di pemerintahan tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat. "Kita ingin ekonomi negara kita sejahtera, masyarakat secara kesejahteraan meningkat, itu tujuan akhirnya, jadi itu adalah sasaran kita," ungkapnya.

Saat ditanya apakah ada pembicaraan mengenai jabatan Menteri, Hary mengatakan Jokowi akan menunggu penetapan. "Saya rasa Beliau juga mengikuti prosedur penetapan selesai dulu, baru beliau akan kemudian menyusun kabinetnya," katanya. Hary mengatakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun, menteri bisa saja tak hanya dari kalangan partai, seperti halnya para profesional juga banyak dalam kabinet Jokowi saat ini.(*)