RI Akan Terus Negosiasi UE Hadapi Sentimen Negatif Sawit

NERACA

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus akan terus melakukan negosiasi untuk menghadapi sentimen negatif Uni Eropa (UE) terhadap sawit Indonesia di pasar internasional.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono di Jakarta, Sabtu mengatakan meskipun mengalami peningkatan, ke depannya ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia memang menghadapi sejumlah tantangan, salah satu tantangan terbesar adalah sentimen negatif Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.

Salah satu bentuk terbaru dari sentimen negatif itu adalah lahirnya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang melarang sawit sebagai biodiesel. "Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, masih ada jalan keluar dengan berdiskusi dengan pihak Uni Eropa," katanya disalin dari Antara.

Klaim UE yang menyebutkan bahwa perkebunan sawit memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi, dibantah oleh Kasdi, apalagi Indonesia juga sudah mempunyai sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Hal itu, tambahnya, sudah menjadi pembuktian bahwa pola perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria <sustainability (keberlanjutan).

"Jadi kalau ada klaim bahwa sawit Indonesia tidak sustainable itu sama sekali tidak benar. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam lima tahun terakhir kita sudah tidak ada lagi pelepasan kawasan hutan, sehingga salah kalau dikatakan kelapa sawit membuka hutan," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ekspor sawit Indonesia pada Maret 2019 meningkat tiga persen dibandingkan bulan sebelumnya dari 2,88 juta ton meningkat menjadi 2,96 juta.

Sementara ekspor khusus CPO dan produk turunannya meningkat dari 2,77 juta ton pada Februari menjadi 2,78 juta ton di Maret. Peningkatan permintaan CPO dan produk turunannya dari Indonesia yang cukup signifikan datang dari Asia khususnya Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia.

Meskipun demikian, Kasdi menegaskan Pemerintah Indonesia tidak hanya akan mengandalkan ekspor, terutama jika hanya dalam bentuk mentah. Kementan akan terus mendorong pemanfaatan CPO untuk biodiesel dalam negeri. "Kita akan terus berupaya memperkuat hilirisasi seperti menyerap CPO untuk kebutuhan biodiesel," katanya.

Ke depannya, pengembangan energi baru terbarukan sangat diperlukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Untuk itu, menurut dia, pemanfaatan CPO untuk pengembangan biodiesel sebagai salah satu jenis energi terbarukan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan hilirisasi CPO. "Melalui penguatan hilirisasi CPO, diharapkan kesejahteraan pekebun sawit turut meningkat, karena terciptanya peluang pasar domestik yang besar," tuturnya.

“Kementerian ESDM sudah menetapan B30 dan sudah berjalan di Kementan&nbsp; B100. Pesan dari B100 ini adalah bukan jangan ekspor tetapi kita mampu serap banyak sekali,” katanya.

Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil menyatakan aspek legalitas kepemilikan lahan menjadi salah satu kendala utama realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun sawit yang saat ini masih rendah.

"Realisasi ISPO pekebun masih rendah karena masalah utama antara lain apsek legalitas dan kepemilihan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah. Sebagian areal juga masih terindikasi masuk kawasan hutan," kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO R. Azis Hidayat pada peringatan Diskusi Sewindu ISPO di Jakarta, disalin dari Antara.

Masih rendahnya pekebun yang mendapatkan sertifikasi ISPO ini juga dipengaruhi keengganan membentuk koperasi pekebun serta kendala pendanaan, baik untuk pra kondisi dan biaya audit.

Untuk mendorong sertifikasi, Komite ISPO mengusulkan bantuan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membantu penyelesaian persoalan-persoalan pekebun rakyat.

Alokasi dana dari BPDPKS itu diharapkan dapat memfasilitas para pekebun mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra kondisi, pembentukan kelembahaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar.

Azis menyebutkan bahwa hingga saat ini, Komite ISPO sudah menerbitkan 502 sertifikat, terdiri dari 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya dan 4 KUD Plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.Luas areal tersertifikasi ini baru mencapai 29,30 persen dari total luas kebun sawit di Indonesia menapai 14,03 juta hektare.

BERITA TERKAIT

Hadapi Revolusi Industri 4.0 - Himpuni Jadi Mitra Strategis Pemerintah

NERACA Jakarta – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Maryono yang resmi menjadi Kordinator Presidium III Perhimpunan Organisasi…

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

Disnaker Jabar Akan Bentuk Migran Service Center

Disnaker Jabar Akan Bentuk Migran Service Center NERACA Cianjur - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam waktu…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Imbas Perang Dagang, Indonesia Punya Peluang

NERACA Jakarta – Indonesia dinilai memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebab, Indonesia masih…

Ini Penjelasan Harga Cabai Merah Stabil Tinggi

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan mencatat harga cabai merah keriting dan cabai merah besar di sejumlah pasar tradisional menunjukkan peningkatan…

Perang Dagang Diharapkan Tidak Semakin Gerus Ekspor RI

NERACA Jakarta – PT. Bank Central Asia Tbk mengingatkan perlunya antisipasi dari pemerintah agar berlarutnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat…