MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa - KOTA SUKABUMI

MUI Perlu Mengeluarkan Fatwa untuk Jaga Keutuhan Umat dan Bangsa

KOTA SUKABUMI

NERACA

Sukabumi - Penolakan terhadap aksi people power kembali berdatangan. Kali ini puluhan ulama, cendekiawan muslim dan pengurus Pondok Pesantren di kota Sukabumi bersepakat menolak aksi tersebut. Para ulama tersebut juga mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi terhadap isu-isu yang bisa memecah belah umat dan bangsa.

Sekretaris Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi Muhammad Kusoy mengatakan, MUI dipandang perlu mengeluarkan sebuah fatwa untuk menjaga keutuhan bangsa. Sebagai lembaga fatwa dan pemersatu umat, MUI dipandang perlu mengeluarkan sebuah fatwa untuk menjaga keutuhan bangsa."Ya, dipandang perlu adanya fatwa dan nasehat untuk ummat, umarao termasuk kepada pemerintah untuk tetap menjaga persatuan ummat dan bangsa," kata Kusoy saat membacakan sikap penolakan terhadap aksi people power di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Lingkar Selatan, kemarin.

Bahkan dalam pertemuan dan musyawarah para ulama para alim ulama, cendikiawan muslim dan pimpinan pondok pesantren se Kota Sukabumi tersebut, telah melahirkan sembilan sikap. Diantaranya, berisi tentang ulama yang harus bisa menjadi penengah dan menjawab semua tantangan yang ada."MUI bakal sigap melihat kondisi saat ini. Sembilan sikap yang dibacakan ini untuk menjaga persatuan ummat," ujarnya.

Ketika disinggug mengenai isu people power yang beredar saat ini, Kusoy meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing. Sebab, people power baik itu langsung atau tidak langsung bertentangan dengan ajaran islam."Kami menolak adanya people power. Dan sudah jelas alasan penolakan kami ini. Yakni aksi itu bertentangan dengan ajaran islam," tegas Kusoy.

Kusoy juga meminta agar semua masyarakat tetap bersabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU tentang hasil Pemilu. Baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatifnya."Saya mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil dari KPU. Jangan terprovokasi dengan isu yang akan membahayakan umat dan bangsa," pungkas Kusoy. Arya

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Aksi Kolaboratif Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2025: Satukan Gerak, Terus Berdampak

  NERACA Jakarta-Astra resmi meluncurkan lebih dari 100 Aksi Kolaboratif Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2025, sebagai bagian dari komitmen…

Gubernur Banten Usulkan Bojonegara Jadi Pelabuhan Ekspor Nasional

NERACA Serang, Banten - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang, Banten, dapat dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor nasional.…

Juni 2025, Pemkot Sukabumi Terima 15 Aduan dari Masyarakat

NERACA Sukabumi -  Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui kanal pengaduan resmi, yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Aksi Kolaboratif Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2025: Satukan Gerak, Terus Berdampak

  NERACA Jakarta-Astra resmi meluncurkan lebih dari 100 Aksi Kolaboratif Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2025, sebagai bagian dari komitmen…

Gubernur Banten Usulkan Bojonegara Jadi Pelabuhan Ekspor Nasional

NERACA Serang, Banten - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang, Banten, dapat dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor nasional.…

Juni 2025, Pemkot Sukabumi Terima 15 Aduan dari Masyarakat

NERACA Sukabumi -  Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui kanal pengaduan resmi, yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi…